NAMA : ALFEDRO WILLIAM EFRIAN SIMATUPANG
NPM : 2215012034
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR
NPM : 2215012034
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR
Kiriman dibuat oleh Alfedro Simatupang
NAMA : Alfedro William Efrian Simatupang
NPM : 2215012034
KELAS : B
NPM : 2215012034
KELAS : B
Nama : Alfedro William Efrian Simatupang
NPM : 2215012034
Kelas : B
Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai 'pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat'. Untuk mewujudkan makna tersebut Demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui seperti konsolidasi Demokrasi. Di Indonesia, proses Demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor, misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan politik. Salah satu contoh proses Demokrasi adalah pemilihan presiden (pilpres). Pelaksanaan Pilpres pada dasarnya merupakan tindak lanjut perwujudan prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik. Oleh karena itu, dalam studi ini Pilpres dapat dilihat bukan hanya sebatas pesta demokrasi semata, melainkan juga sebagai instrumen proses pendalaman demokrasi di tingkat nasional.
Pendalaman demokrasi juga dapat dipandang sebagai upaya untuk merealisasikan pemerintahan yang efektif. Menurut Midgal (1988), negara dan masyarakat seharusnya saling bersinergi sehingga bisa saling memperkuat perannya masing-masing. Partisipasi masyarakat menggambarkan bagaimana tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses politik diantaranya ketaatan dan kepatuhan hukum, budaya kekerasan, keterbukaan politik, toleransi, egalitarianisme, dan penghormatan terhadap HAM. Pemilu dalam konteks demokrasi tak lain dimaksudkan untuk menghasilkan pemerintahan yang efektif. Sedangkan salah satu isu krusial pemilu adalah politisasi birokrasi. Sejak era reformasi masalah reformasi birokrasi dan demokrasi di Indonesia telah menjadi isu sentral dan perdebatan publik. krusialnya isu reformasi birokrasi ini tidak dapat dilepaskan dari tuntutan rakyat yang semakin kuat agar birokrasi menjadi Abdi 'rakyat'. Sulit diingkari bahwa kualitas birokrasi yang buruk menjadi salah satu sumber keterbelakangan Indonesia. Selain infrastruktur dan korupsi, birokrasi telah menjadi salah satu penghambat pembangunan.
NPM : 2215012034
Kelas : B
Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai 'pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat'. Untuk mewujudkan makna tersebut Demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui seperti konsolidasi Demokrasi. Di Indonesia, proses Demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor, misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan politik. Salah satu contoh proses Demokrasi adalah pemilihan presiden (pilpres). Pelaksanaan Pilpres pada dasarnya merupakan tindak lanjut perwujudan prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik. Oleh karena itu, dalam studi ini Pilpres dapat dilihat bukan hanya sebatas pesta demokrasi semata, melainkan juga sebagai instrumen proses pendalaman demokrasi di tingkat nasional.
Pendalaman demokrasi juga dapat dipandang sebagai upaya untuk merealisasikan pemerintahan yang efektif. Menurut Midgal (1988), negara dan masyarakat seharusnya saling bersinergi sehingga bisa saling memperkuat perannya masing-masing. Partisipasi masyarakat menggambarkan bagaimana tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses politik diantaranya ketaatan dan kepatuhan hukum, budaya kekerasan, keterbukaan politik, toleransi, egalitarianisme, dan penghormatan terhadap HAM. Pemilu dalam konteks demokrasi tak lain dimaksudkan untuk menghasilkan pemerintahan yang efektif. Sedangkan salah satu isu krusial pemilu adalah politisasi birokrasi. Sejak era reformasi masalah reformasi birokrasi dan demokrasi di Indonesia telah menjadi isu sentral dan perdebatan publik. krusialnya isu reformasi birokrasi ini tidak dapat dilepaskan dari tuntutan rakyat yang semakin kuat agar birokrasi menjadi Abdi 'rakyat'. Sulit diingkari bahwa kualitas birokrasi yang buruk menjadi salah satu sumber keterbelakangan Indonesia. Selain infrastruktur dan korupsi, birokrasi telah menjadi salah satu penghambat pembangunan.
Nama : Alfedro William Efrian Simatupang
NPM : 2215012034
Kelas : B
Demokrasi adalah sistem yang berisik. Tetapi menjadi pilihan di banyak negara karena sistem Demokrasi dianggap lebih mampu dalam mempertahankan keamanan dang kemakmuran jangka panjang. Juga dengan dianggapnya Demokrasi sebagai sistem paling efektif dalam mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik, dan meningkatkan partisipasi publik.
Sebagai contoh negara dengan sistem Demokrasi memiliki skor penegakan HAM yang lebih tinggi. Pasca- perang Dingin banyak negara yang menginginkan kemakmuran karena nya negara yang menganut Demokrasi meningkat pesat akhir tahun 1980 yang menurunkan banyakan rezim autokrasi. Demokrasi juga bukan sistem yang sempurna karena banyak menghasilkan pemimpin populia yang anti sains juga politikis yang menolak dikritik dan menampik kebebasan berpendapat
NPM : 2215012034
Kelas : B
Demokrasi adalah sistem yang berisik. Tetapi menjadi pilihan di banyak negara karena sistem Demokrasi dianggap lebih mampu dalam mempertahankan keamanan dang kemakmuran jangka panjang. Juga dengan dianggapnya Demokrasi sebagai sistem paling efektif dalam mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik, dan meningkatkan partisipasi publik.
Sebagai contoh negara dengan sistem Demokrasi memiliki skor penegakan HAM yang lebih tinggi. Pasca- perang Dingin banyak negara yang menginginkan kemakmuran karena nya negara yang menganut Demokrasi meningkat pesat akhir tahun 1980 yang menurunkan banyakan rezim autokrasi. Demokrasi juga bukan sistem yang sempurna karena banyak menghasilkan pemimpin populia yang anti sains juga politikis yang menolak dikritik dan menampik kebebasan berpendapat
NAMA : Alfedro William Efrian Simatupang
NPM : 2215012034
KELAS : B
NPM : 2215012034
KELAS : B