Nama : Novita Setyaningsih 

NPM : 2215012070

Kelas : B (S1 Arsitektur)

Demokrasi merupakan sarana prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat dari lembaga politik hingga ke masyarakat. Pelaksanaan pilpres pada dasarnya juga merupakan tindak lanjut perwujudan prinsip prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik. Pilpres langsung menjadi langkah

awal bagi penguatan peran masyarakat. hak-hak politik dan kebebasan sipil telah dijamin oleh konstitusi serta partisipasi politik masyarakat semakin luas, di tataran empirik pemilu masih belum mampu mengantarkan rakyat Indonesia benar-benar berdaulat. Untuk memenuhi hal itu, semua pihak harus berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas pemilu, bukan saja secara prosedural, melainkan juga secara substansial. 

 demokrasi di Indonesia cenderung

fluktuatif dan belum berjalan secara regular

karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai

politik, civil society, media massa) belum

berfungsi efektif dan belum maksimal. Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan

demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik. 

Nama : Novita Setyaningsih NPM : 2215012070 demokrasi itu bising dan berisik, yang terpenting adalah masih dalam konteks. mengapa demokrasi dipilih banyak negara? karena lebih bisa mempertahankan keamanan dan kemakmuran jangka panjang. dan paling efektif mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik dan meningkatkan partisipasi publik. contoh nya • dalam penegakan HAM, dalam negara pemilih demokrasi menjunjung tinggi HAM • masyarakat nya memiliki harapan hidup tinggi • dengan negara non demokrasi, lebih kaya serta tingkat perkembangan manusia lebih tinggi • angka korupsi rendah • warga negara lebih sehat dan bahagia • lebih banyak menikmati jaminan HAM Sejak akhir 1980-an negara penganut demokrasi meningkat pesat namun demokrasi tidak sempurna, seringkali para kritikus mempertanyakan soal hak yang diberi kepada warga atas apa yang bukan persoalan apakah tepat. politikus yang menolak di kritik dan menampik kebebasan berpendapat, membuat demokrasi dilanda krisis. mulai dari rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah dan politikus, penurunan jumlah keanggotaan partai politik, hingga regulasi pemerintah dianggap tidak transparan