NAMA : MULYA ANGGRAINY IBRAHIM
NPM : 2255012006
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR
NPM : 2255012006
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR
Posts made by MULYA ANGGRAINY IBRAHIM
NAMA : MULYA ANGGRAINY IBRAHIM
NPM : 2255012006
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR
NPM : 2255012006
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR
NAMA : MULYA ANGGRAINY IBRAHIM
NPM : 2255012006
KELAS : B
PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA
Figur Pemimpin yang satu ini terkenal dengan Ceplas Ceplosnya. Dialah
Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan
agama oleh Bareskrim Polri. Keputusan tersebut murni didasari oleh pertimbangan hukum dan bukan karena adanya
tekanan masyarakat. Keputusan yang diambil memiliki risiko. Demonstrasi damai yang dilakukan mayoritas Muslim pada tanggal 4 November 2016 adalah demonstrasi untuk menuntut Negara dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia agar bekerja secara profesional dan segerah mengsangkakan Ahok sebagai pihak yang tertuduh menistakan Alquran. Di ikuti oleh Alim Ulama, Kaum Pemudah, Organisasi Sosial kemasyarakatan mendesak kepada Presiden dan jajarannya untuk memproses secara transparan dan terbuka kasus penistaan Alquran yang dilakukan Ahok.
Gaya kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama alias Ahok yang tegas sangat cocok untuk Jakarta. Pasalnya, dengan ketegasannya, Ahok bisa mengimplementasikan sejumlah kebijakan dan mengatasi sejumlah persoalan di DKI Jakarta. Warga DKI Jakarta lebih memilih sosok Ahok karena ketegasannya dalam mengeksekusi berbagai kebijakan dan mengatasi sejumlah persoalan pelik di Jakarta. Apalagi Jakarta merupakan miniatur Indonesia, yang terdiri dari beragam suku, ras dan agama, serta pusat berbagai kegiatan dengan berbagai permasalahnya. Tak heran, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Ahok per April 2016 masih di atas 80 persen survei Populi Center, Juni 2016. Angka ini, merupakan apresiasi dan amanah dari masyarakat DKI Jakarta. Namun yang diharapkan oleh warga jakarta, ketegasan yang dimiliki Ahok ini jangan sampai bercampur dengan arogansi, bahkan cenderung diktator. Berdasarkan hasil survei kami per April 2016, yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat dari kepemimpinan Ahok adalah pendidikan yang terkait Kartu Jakarta Pintar atau KJS, kebersihan terkait keberadaan pasukan orange dan kesehatan yang terkait dengan Kartu Jakarta Sehat dan pelayanan puskesmas dan rumah sakit. Sementara yang kurang puas di sektor perumahan yang terkait penggusuran, perekonomian dan kemacetan, terang Nona. Sementara peneliti CSIS Arya Fernandes menilai salah satu keunggulan kepemimpinan Ahok adalah soal transparansi khusus dalam anggaran publik dan kinerja.
Saat ini tidak mudah untuk memaparkan kondisi hukum di Indonesia tanpa adanya keprihatinan yang mendalam mendengar ratapan masyarakat yang terluka oleh hukum, dan kemarahan masyarakat pada aparat penegak hukum yang memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuan mereka tanpa mengedepankan hati nurani. Hukum adalah keseluruhan peraturanperaturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi Sudikno, 1999 40. Penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan ne…
NPM : 2255012006
KELAS : B
PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA
Figur Pemimpin yang satu ini terkenal dengan Ceplas Ceplosnya. Dialah
Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan
agama oleh Bareskrim Polri. Keputusan tersebut murni didasari oleh pertimbangan hukum dan bukan karena adanya
tekanan masyarakat. Keputusan yang diambil memiliki risiko. Demonstrasi damai yang dilakukan mayoritas Muslim pada tanggal 4 November 2016 adalah demonstrasi untuk menuntut Negara dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia agar bekerja secara profesional dan segerah mengsangkakan Ahok sebagai pihak yang tertuduh menistakan Alquran. Di ikuti oleh Alim Ulama, Kaum Pemudah, Organisasi Sosial kemasyarakatan mendesak kepada Presiden dan jajarannya untuk memproses secara transparan dan terbuka kasus penistaan Alquran yang dilakukan Ahok.
Gaya kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama alias Ahok yang tegas sangat cocok untuk Jakarta. Pasalnya, dengan ketegasannya, Ahok bisa mengimplementasikan sejumlah kebijakan dan mengatasi sejumlah persoalan di DKI Jakarta. Warga DKI Jakarta lebih memilih sosok Ahok karena ketegasannya dalam mengeksekusi berbagai kebijakan dan mengatasi sejumlah persoalan pelik di Jakarta. Apalagi Jakarta merupakan miniatur Indonesia, yang terdiri dari beragam suku, ras dan agama, serta pusat berbagai kegiatan dengan berbagai permasalahnya. Tak heran, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Ahok per April 2016 masih di atas 80 persen survei Populi Center, Juni 2016. Angka ini, merupakan apresiasi dan amanah dari masyarakat DKI Jakarta. Namun yang diharapkan oleh warga jakarta, ketegasan yang dimiliki Ahok ini jangan sampai bercampur dengan arogansi, bahkan cenderung diktator. Berdasarkan hasil survei kami per April 2016, yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat dari kepemimpinan Ahok adalah pendidikan yang terkait Kartu Jakarta Pintar atau KJS, kebersihan terkait keberadaan pasukan orange dan kesehatan yang terkait dengan Kartu Jakarta Sehat dan pelayanan puskesmas dan rumah sakit. Sementara yang kurang puas di sektor perumahan yang terkait penggusuran, perekonomian dan kemacetan, terang Nona. Sementara peneliti CSIS Arya Fernandes menilai salah satu keunggulan kepemimpinan Ahok adalah soal transparansi khusus dalam anggaran publik dan kinerja.
Saat ini tidak mudah untuk memaparkan kondisi hukum di Indonesia tanpa adanya keprihatinan yang mendalam mendengar ratapan masyarakat yang terluka oleh hukum, dan kemarahan masyarakat pada aparat penegak hukum yang memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuan mereka tanpa mengedepankan hati nurani. Hukum adalah keseluruhan peraturanperaturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi Sudikno, 1999 40. Penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan ne…
NAMA : MULYA ANGGRAINY IBRAHIM
NPM : 2255012006
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR
supremasi hukum
(penertiban hukum yang berkeadilan)
dalam berbagai variasi hukum muncul sbg lembaga yang di percaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat. kehidupan modern sekaligus dg kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandaran nya. hukum modern menjadi pranata sosial politik yang pentind dan di cari tengah kehidupan masyarakat.
sebagai mana di cantum kan dalam UUD RI 1945 bahwa negara indonesia adalah negara hukum. dalam kaitannya dengan keinginan untuk menggrakkan hukum dan linkungan dalam berbangsa dan bernegara. kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyat.
cara berhukum yang keliru memang dapat menimbulkan masalah. ini dikarenakan cara berhukum tekstual akan mengeja uud seperti yang tertulis.
reformasi 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di indonesia. slogan reformasi iyalah demokratisasi (transisi ke rezim politik yang demokratis) dan desentralisasi (penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasar asas otonomi).
NPM : 2255012006
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR
supremasi hukum
(penertiban hukum yang berkeadilan)
dalam berbagai variasi hukum muncul sbg lembaga yang di percaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat. kehidupan modern sekaligus dg kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandaran nya. hukum modern menjadi pranata sosial politik yang pentind dan di cari tengah kehidupan masyarakat.
sebagai mana di cantum kan dalam UUD RI 1945 bahwa negara indonesia adalah negara hukum. dalam kaitannya dengan keinginan untuk menggrakkan hukum dan linkungan dalam berbangsa dan bernegara. kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyat.
cara berhukum yang keliru memang dapat menimbulkan masalah. ini dikarenakan cara berhukum tekstual akan mengeja uud seperti yang tertulis.
reformasi 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di indonesia. slogan reformasi iyalah demokratisasi (transisi ke rezim politik yang demokratis) dan desentralisasi (penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasar asas otonomi).
NAMA : MULYA ANGGRAINY IBRAHIM
NPM : 2255012006
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR
NPM : 2255012006
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR