Nama : Muhammad Rizky Egitusta
NPM : 2215012080
Kelas : B
Prodi : S1 Arsitektur
NPM : 2215012080
Kelas : B
Prodi : S1 Arsitektur
Posts made by Muhammad Rizky Egitusta
Nama : Muhammad Rizky Egitusta
NPM : 2215012080
Kelas : B
Prodi : S1 Arsitektur
1. Tanggapan saya mengenai artikel tersebut adalah artikel itu membahas tentang konflik yang ditimbulkan oleh pertempuran perbatasan antar negara. Konflik yang terjadi antara Indonesia dan Timor Leste akibat perebutan batas negara. Hal tersebut terjadi karena kesalahan pembangunan jalan yang melewati batas dan memasuki wilayah NKRI. Hal positif yang dapat dipetik dari artikel tersebut adalah ketika membangun di zona bebas, perlu dirundingkan dan disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Konsepsi Wawasan Nusantara merupakan pandangan strategis penting bagi bangsa Indonesia. Wawasan nusantara berfungsi sebagai sumber dalam melakukan kebijakan dan keputusan, Jika Indonesia tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara maka keberlanjutan integritas wilayah Indonesia dapat terancam karena adanya persengketaan batas dengan negara tetangga. Dengan adanya konsepsi wawasan nusantara, Indonesia dapat melakukan antisipasi dan menyelesaikan masalah dengan efektif.
3. Meningkatkan pengawasan dan keamanan di wilayah perbatasan untuk mencegah konflik yang berpotensi muncul. Serta memperkuat diplomasi regional dan kerjasama multilateral dalam mengelola konflik dan mempromosikan stabilitas di kawasan.
NPM : 2215012080
Kelas : B
Prodi : S1 Arsitektur
1. Tanggapan saya mengenai artikel tersebut adalah artikel itu membahas tentang konflik yang ditimbulkan oleh pertempuran perbatasan antar negara. Konflik yang terjadi antara Indonesia dan Timor Leste akibat perebutan batas negara. Hal tersebut terjadi karena kesalahan pembangunan jalan yang melewati batas dan memasuki wilayah NKRI. Hal positif yang dapat dipetik dari artikel tersebut adalah ketika membangun di zona bebas, perlu dirundingkan dan disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Konsepsi Wawasan Nusantara merupakan pandangan strategis penting bagi bangsa Indonesia. Wawasan nusantara berfungsi sebagai sumber dalam melakukan kebijakan dan keputusan, Jika Indonesia tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara maka keberlanjutan integritas wilayah Indonesia dapat terancam karena adanya persengketaan batas dengan negara tetangga. Dengan adanya konsepsi wawasan nusantara, Indonesia dapat melakukan antisipasi dan menyelesaikan masalah dengan efektif.
3. Meningkatkan pengawasan dan keamanan di wilayah perbatasan untuk mencegah konflik yang berpotensi muncul. Serta memperkuat diplomasi regional dan kerjasama multilateral dalam mengelola konflik dan mempromosikan stabilitas di kawasan.
Nama : Muhammad Rizky Egitusta
NPM : 2255012080
Kelas : B
Prodi : S1 Arsitektur
Geopolitik Indonesia adalah kajian tentang posisi dan peran Indonesia dalam hubungan internasional, khususnya dalam konteks geografi, politik, dan ekonomi global. Indonesia memiliki posisi strategis di kawasan Asia Tenggara-Pasifik yang berdampak signifikan terhadap keamanan dan stabilitas kawasan. Dalam konteks geopolitik, Indonesia memiliki beberapa kekuatan, seperti jumlah penduduk yang besar, keanekaragaman budaya, sumber daya alam yang melimpah, dan posisi geografis yang strategis sebagai negara kepulauan di antara dua samudra.
Geopolitik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor geografis yang unik, seperti letak geografisnya yang strategis di persimpangan antara dua samudera dan tiga benua, serta memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti minyak, gas, dan tambang. Selain itu, faktor politik dan ekonomi juga mempengaruhi geopolitik Indonesia, seperti hubungan dengan negara-negara tetangga, kebijakan luar negeri, dan persaingan ekonomi di tingkat regional dan global. Indonesia memiliki peran penting dalam hubungan internasional dan geopolitik regional, namun, terdapat pula beberapa tantangan yang perlu dihadapi oleh Indonesia dalam geopolitik, seperti konflik di beberapa daerah, keamanan maritim, perdagangan bebas, dan pengaruh eksternal dalam politik dan ekonomi. Oleh karena itu, Indonesia perlu merumuskan strategi yang tepat dalam menghadapi berbagai tantangan geopolitik dan memperkuat posisinya dalam hubungan internasional untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
NPM : 2255012080
Kelas : B
Prodi : S1 Arsitektur
Geopolitik Indonesia adalah kajian tentang posisi dan peran Indonesia dalam hubungan internasional, khususnya dalam konteks geografi, politik, dan ekonomi global. Indonesia memiliki posisi strategis di kawasan Asia Tenggara-Pasifik yang berdampak signifikan terhadap keamanan dan stabilitas kawasan. Dalam konteks geopolitik, Indonesia memiliki beberapa kekuatan, seperti jumlah penduduk yang besar, keanekaragaman budaya, sumber daya alam yang melimpah, dan posisi geografis yang strategis sebagai negara kepulauan di antara dua samudra.
Geopolitik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor geografis yang unik, seperti letak geografisnya yang strategis di persimpangan antara dua samudera dan tiga benua, serta memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti minyak, gas, dan tambang. Selain itu, faktor politik dan ekonomi juga mempengaruhi geopolitik Indonesia, seperti hubungan dengan negara-negara tetangga, kebijakan luar negeri, dan persaingan ekonomi di tingkat regional dan global. Indonesia memiliki peran penting dalam hubungan internasional dan geopolitik regional, namun, terdapat pula beberapa tantangan yang perlu dihadapi oleh Indonesia dalam geopolitik, seperti konflik di beberapa daerah, keamanan maritim, perdagangan bebas, dan pengaruh eksternal dalam politik dan ekonomi. Oleh karena itu, Indonesia perlu merumuskan strategi yang tepat dalam menghadapi berbagai tantangan geopolitik dan memperkuat posisinya dalam hubungan internasional untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
NAMA : Muhammad Rizky Egitusta
NPM : 2215012080
KELAS : B
PRODI : S1 Arsitektur
Penegakan hukum serta perlindungan negara di Indonesia adalah dua hal penting yang saling berhubungan agar keamanan negara selalu terjaga dengan baik. Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan. Kemudian perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum.
Apabila kedua hal tersebut terdapat masalah maka berakibat terjadi tingginya kriminilitas, narkoba, korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar. Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi sebuah penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya juga. Maka dari itu sebisa mungkin penegakan hukum dapat membantu pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi negara dari berbagai ancaman, sementara perlindungan negara dapat membantu memastikan kepatuhan terhadap hukum dan keadilan dalam penegakan hukum.
NPM : 2215012080
KELAS : B
PRODI : S1 Arsitektur
Penegakan hukum serta perlindungan negara di Indonesia adalah dua hal penting yang saling berhubungan agar keamanan negara selalu terjaga dengan baik. Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan. Kemudian perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum.
Apabila kedua hal tersebut terdapat masalah maka berakibat terjadi tingginya kriminilitas, narkoba, korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar. Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi sebuah penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya juga. Maka dari itu sebisa mungkin penegakan hukum dapat membantu pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi negara dari berbagai ancaman, sementara perlindungan negara dapat membantu memastikan kepatuhan terhadap hukum dan keadilan dalam penegakan hukum.
Nama : Muhammad Rizky Egitusta
NPM : 2215012080
Kelas : B
Prodi : S1 Arsitektur
Demokrasi merupakan perwujudan sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum. Penyelenggaraan pemilihan menggunakan sistem demokrasi. Pemilihan umum wajib dilakukan di Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum.
Sila keempat Pancasila yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan" dalam kalimat tersebut mengandung kata permusyawaratan perwakilan yang berarti pemimpin adalah pimpinan yang dipilih oleh perwakilan dari masyarakat untuk memajukan kesejahteraan negaranya, dan mengutamakan keadilan dalam pemilihan untuk mendapatkan pimpinan hasil pilihan masyarakat itu sendiri.
Demokrasi dan Pemilihan Kepala Daerah seperti rantai yang saling berhubungan satu sama lain. Pilkada merupakan wujud dari demokrasi sementara demokrasi akan terbangun diawali dari keterlibatan masyarakat dalam memilih pemimpinnya sendiri melalui Pilkada. Sementara itu, Pilkada harus dilaksanakan secara demokratis dimana semua hak rakyat untuk dipilih dan memilih dapat terpenuhi tanpa adanya diskriminasi pada sudut apapun.
Demokrasi menyimpan banyak harapan bagi masyarakat yang menginginkan perubahan tata kelola pemerintahan. Perpindahan kekuasaan ditangan rakyat merupakan prinsip dasar dari demokrasi menjadi substansi penting untuk menjalankan kehidupan bernegara. Berbagai perubahan besar terjadi pada pemerintahan yang demokratis dimana sebelumnya sistem otoriter menguasai hampir disemua negara. Rakyat memiliki kekuatan besar untuk mengatur, menjalankan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah di segala lini. Demokrasi mengubah cara pandang masyarakat mengenai pengelolaan manajemen pemerintahan yang tadinya bersifat perintah menjadi musyawarah.
NPM : 2215012080
Kelas : B
Prodi : S1 Arsitektur
Demokrasi merupakan perwujudan sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum. Penyelenggaraan pemilihan menggunakan sistem demokrasi. Pemilihan umum wajib dilakukan di Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum.
Sila keempat Pancasila yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan" dalam kalimat tersebut mengandung kata permusyawaratan perwakilan yang berarti pemimpin adalah pimpinan yang dipilih oleh perwakilan dari masyarakat untuk memajukan kesejahteraan negaranya, dan mengutamakan keadilan dalam pemilihan untuk mendapatkan pimpinan hasil pilihan masyarakat itu sendiri.
Demokrasi dan Pemilihan Kepala Daerah seperti rantai yang saling berhubungan satu sama lain. Pilkada merupakan wujud dari demokrasi sementara demokrasi akan terbangun diawali dari keterlibatan masyarakat dalam memilih pemimpinnya sendiri melalui Pilkada. Sementara itu, Pilkada harus dilaksanakan secara demokratis dimana semua hak rakyat untuk dipilih dan memilih dapat terpenuhi tanpa adanya diskriminasi pada sudut apapun.
Demokrasi menyimpan banyak harapan bagi masyarakat yang menginginkan perubahan tata kelola pemerintahan. Perpindahan kekuasaan ditangan rakyat merupakan prinsip dasar dari demokrasi menjadi substansi penting untuk menjalankan kehidupan bernegara. Berbagai perubahan besar terjadi pada pemerintahan yang demokratis dimana sebelumnya sistem otoriter menguasai hampir disemua negara. Rakyat memiliki kekuatan besar untuk mengatur, menjalankan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah di segala lini. Demokrasi mengubah cara pandang masyarakat mengenai pengelolaan manajemen pemerintahan yang tadinya bersifat perintah menjadi musyawarah.