NAMA: Muhammad Fadhel Arya Ganendra
NPM: 2215012008
KELAS: B
PRODI:S1 ARSITEKTUR
NPM: 2215012008
KELAS: B
PRODI:S1 ARSITEKTUR
Posts made by Muhammad Fadhel Arya Ganendra
Nama : Muhammad Fadhel Arya Ganendra
NPM : 2215012008
Kelas : B
Prodi : S1 Arsitektur
Hukum merupakan lembaga yang dipercaya untuk mengatur tatanan negara dan membantu masyarakat. Hukum adalah tatanan negara dan masyarakat yang digunakan untuk memajukan negara yang semakin kompleks dalam berbagai bidang untuk kesejahteraan masyarakat dan negara. UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi guna menciptakan kemajuan dalam negara dan masyarakatnya.
Cara hukum yang keliru dapat menyebabkan malapetaka, ini dapat terjadi karena cara berhukum tekstual atau mengeja undangan-undangan seperti yang tertulis. Reformasi 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia, slogan reformasi antara lain demokratisasi dan desentralisasi. Terbentuk lah lembaga swadaya masyarakat yang menonjol seperti ICW, POLICE WATCH, dan MAPPI
NPM : 2215012008
Kelas : B
Prodi : S1 Arsitektur
Hukum merupakan lembaga yang dipercaya untuk mengatur tatanan negara dan membantu masyarakat. Hukum adalah tatanan negara dan masyarakat yang digunakan untuk memajukan negara yang semakin kompleks dalam berbagai bidang untuk kesejahteraan masyarakat dan negara. UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi guna menciptakan kemajuan dalam negara dan masyarakatnya.
Cara hukum yang keliru dapat menyebabkan malapetaka, ini dapat terjadi karena cara berhukum tekstual atau mengeja undangan-undangan seperti yang tertulis. Reformasi 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia, slogan reformasi antara lain demokratisasi dan desentralisasi. Terbentuk lah lembaga swadaya masyarakat yang menonjol seperti ICW, POLICE WATCH, dan MAPPI
Nama : Muhammad Fadhel Arya Ganendra
NPM : 2215012008
Kelas : B
Prodi : S1 ARSITEKTUR
NPM : 2215012008
Kelas : B
Prodi : S1 ARSITEKTUR
NAMA: Muhammad Fadhel Arya G
NPM: 2215012008
KELAS: B
PRODI : S1 Arsitektur
NPM: 2215012008
KELAS: B
PRODI : S1 Arsitektur
Nama : Muhammad Fadhel Arya Ganendra
NPM : 2215012008
Kelas : B
Prodi : S1 Arsitektur
Supremasi hukum adalah prinsip bahwa hukum adalah raja dan semua orang, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum yang sama. Di Indonesia, supremasi hukum dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Konstitusi, hukum dan peraturan harus dipatuhi dan diterapkan secara adil dan konsisten.
Demokrasi dan demokratisasi dengan momentum yang memuncak seiring dengan masa reformasi memberikan PR yang besar kepada hukum.
Demokrasi tsb tidak dapat dihadapi oleh dan dengan cara perhukum masa lalu dibawah kekuasaan otoriter & sektarisitik.
Tuntunan partisipasi dan kontrol masyarakat terhadap badan dan institut semakin memuak, baik legislatif, eksekutif dan yudikatif. Semua dihadapkan pada tantangan yang sama. Semboyan bhineka tunggal ika juga menuntut untuk mewujudkan dengan sebaik-baiknya.
Namun, tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia masih terus ada. Beberapa tantangan ini termasuk korupsi, pengaruh politik, kurangnya sumber daya manusia dan teknis di sistem peradilan, serta perlakuan diskriminatif terhadap kelompok minoritas.Untuk itu peranan hukum dalam bentuk berbagai pengaturan tidak dapat diabaikan. Hukum perlu diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian.
NPM : 2215012008
Kelas : B
Prodi : S1 Arsitektur
Supremasi hukum adalah prinsip bahwa hukum adalah raja dan semua orang, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum yang sama. Di Indonesia, supremasi hukum dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Konstitusi, hukum dan peraturan harus dipatuhi dan diterapkan secara adil dan konsisten.
Demokrasi dan demokratisasi dengan momentum yang memuncak seiring dengan masa reformasi memberikan PR yang besar kepada hukum.
Demokrasi tsb tidak dapat dihadapi oleh dan dengan cara perhukum masa lalu dibawah kekuasaan otoriter & sektarisitik.
Tuntunan partisipasi dan kontrol masyarakat terhadap badan dan institut semakin memuak, baik legislatif, eksekutif dan yudikatif. Semua dihadapkan pada tantangan yang sama. Semboyan bhineka tunggal ika juga menuntut untuk mewujudkan dengan sebaik-baiknya.
Namun, tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia masih terus ada. Beberapa tantangan ini termasuk korupsi, pengaruh politik, kurangnya sumber daya manusia dan teknis di sistem peradilan, serta perlakuan diskriminatif terhadap kelompok minoritas.Untuk itu peranan hukum dalam bentuk berbagai pengaturan tidak dapat diabaikan. Hukum perlu diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian.