Ahmad fajar adi pratama
2226061007
2226061007
Kiriman dibuat oleh ahmad fajar adi pratama fajar
AKP S2 MIA 2023 -> PRESENSI -> PRESENSI -> Re: PRESENSI
Nama : Ahmad fajar adi pratama
Npm : 2226061007
1. Poin penting dalam fokus pembahasan Dynamic Governance yaitu Berpikir ulang, Berpikir berbeda, dan Berpikir ke depan. Dalam Dynamic Governance birokrat perlu berpikir beda dan bisa melihat jauh kedepan saat pengambilan keputusan dalam kebijakan. Sehingga, muncul perspektif baru yang menciptakan berbagai inovasi dan kreatifitas dalam pelayanan publik agar lebih efisien. untuk itu dalam kebijakan yang sudah ada bisa dipikir ulang apakah masih relevan digunakan, kemudian bisa coba dilihat dengan sudut pandang yang berbeda seiring dengan zaman, dan berpikir kedepan bisa melihat lebih jauh kebijakan yang di ambil.
2. Smart and Strong Policy memiliki kriteria Smart (specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound goals). Sebuah tantangan analisator kebijakan saat ini adalah terkait dengan Kemampuan dan pemahaman dalam pembuatan kebijakan harus seimbang agar kebijakan yang dikeluarkan berkualitas. Contoh faktualnya adalah dalam pembuatan kebijakan tentang e-budgeting dalam upaya peningkatan birokrasi yang efisien, efektif, adil, transparant, akuntabel, dan bebas korupsi.
3. Karena Dynamic Governance dipandang sebagai tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, dan efisien melalui konsep pemerintahan yang dinamis. Dalam Dynamic Governance menekankan pada kebijakan, institusi dan struktur yang mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian dan perubahan. untuk itu setiap aktor publik dituntut lebih peka, profesional, terhadap keadaan yang tidak pasti sehingga para aktor harus leluasa dalam bertindak agar kebijakan yang di buat bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada secara faktualnya.
Npm : 2226061007
1. Poin penting dalam fokus pembahasan Dynamic Governance yaitu Berpikir ulang, Berpikir berbeda, dan Berpikir ke depan. Dalam Dynamic Governance birokrat perlu berpikir beda dan bisa melihat jauh kedepan saat pengambilan keputusan dalam kebijakan. Sehingga, muncul perspektif baru yang menciptakan berbagai inovasi dan kreatifitas dalam pelayanan publik agar lebih efisien. untuk itu dalam kebijakan yang sudah ada bisa dipikir ulang apakah masih relevan digunakan, kemudian bisa coba dilihat dengan sudut pandang yang berbeda seiring dengan zaman, dan berpikir kedepan bisa melihat lebih jauh kebijakan yang di ambil.
2. Smart and Strong Policy memiliki kriteria Smart (specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound goals). Sebuah tantangan analisator kebijakan saat ini adalah terkait dengan Kemampuan dan pemahaman dalam pembuatan kebijakan harus seimbang agar kebijakan yang dikeluarkan berkualitas. Contoh faktualnya adalah dalam pembuatan kebijakan tentang e-budgeting dalam upaya peningkatan birokrasi yang efisien, efektif, adil, transparant, akuntabel, dan bebas korupsi.
3. Karena Dynamic Governance dipandang sebagai tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, dan efisien melalui konsep pemerintahan yang dinamis. Dalam Dynamic Governance menekankan pada kebijakan, institusi dan struktur yang mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian dan perubahan. untuk itu setiap aktor publik dituntut lebih peka, profesional, terhadap keadaan yang tidak pasti sehingga para aktor harus leluasa dalam bertindak agar kebijakan yang di buat bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada secara faktualnya.
1. Untuk kasus tersebut menurut saya cocok dengan menggunakan kuadran Delibertaif, karena kuadran ini menekankan pada partisipasi publik dan aspirasi publik sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan, melalui diskusi publik maupun forum-forum publik dalam rangka mendapatkan masukan. Dalam kuadran delibertaif juga menggunakan metode penyelesaian harus berasal dari pihak yang berkonflik. Sehingga dirasa cocok untuk menangani masalah tesebut.
2. Untuk isu penyelamatan hutan mangrove ini sebagaikan menggunakan kuadran stategis karena isu ini harus dengan menggunakan sudut pandang yang luas, tidak bisa dengan satu sudut pandang saja. Dalam kuadran strategis analisisnya menggunakan analis profesional sehingga dalam melihat suatu isu bisa secara kompleks dan masalah bisa benar-benar diruntutkan sehingga dalam penanganan isu ini bisa lebih maksimal dalam penanganannya.
3. Dalam isu desa wisata hijau sebaiknya menggunakan kuadran teknik, dimana dalam hal ini isu terkait desa wisata hijau memiliki cakupan yang lebih sempit dan terbatas sehingga metode yang digunakan adalah rasional choice dengan menghitung biaya dan manfaatnya.
2. Untuk isu penyelamatan hutan mangrove ini sebagaikan menggunakan kuadran stategis karena isu ini harus dengan menggunakan sudut pandang yang luas, tidak bisa dengan satu sudut pandang saja. Dalam kuadran strategis analisisnya menggunakan analis profesional sehingga dalam melihat suatu isu bisa secara kompleks dan masalah bisa benar-benar diruntutkan sehingga dalam penanganan isu ini bisa lebih maksimal dalam penanganannya.
3. Dalam isu desa wisata hijau sebaiknya menggunakan kuadran teknik, dimana dalam hal ini isu terkait desa wisata hijau memiliki cakupan yang lebih sempit dan terbatas sehingga metode yang digunakan adalah rasional choice dengan menghitung biaya dan manfaatnya.
1. Sebagaimana dalam teori kontrol birokrasi, politik dengan administrasi tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling berkaitan dan berpengaruh satu sama lain. untuk itu di dalam tugas administratif dan politik dimana dalam proses pembuatan kebijakan serta pengambilan keputusan saling berkaitan. Dalam konteks teori kontrol birokrasi, dikotomi antara politik dan administrasi , keduanya adalah dua hal yang terpisah dan tidak terkait. Tetapi, dalam realitasnya justru sebaliknya.
2. Unsur yang menjadi point penting dalam teori kontrol birokrasi adalah:
Dalam teori kontrol birokrasi dijelaskan bahwa pejabat politik sebagai pembuat dan pengambil kebijakan publik, sedangkan implementator sebagai pelaksana dari kebijakan yang di ambil oleh pejabat politik, jadi domainnya disini terlihat jelas.
2. Unsur yang menjadi point penting dalam teori kontrol birokrasi adalah:
Dalam teori kontrol birokrasi dijelaskan bahwa pejabat politik sebagai pembuat dan pengambil kebijakan publik, sedangkan implementator sebagai pelaksana dari kebijakan yang di ambil oleh pejabat politik, jadi domainnya disini terlihat jelas.