Nama muhamad rofiq
Npm 2217051098
Kelas D
Prodi s1 ilmu komputer
Artikel tersebut
pentingnya pengadilan HAM yang efektif dan menjelaskan pelanggaran HAM masa lalu melalui kejujuran. Masalah juga diangkat di Papua, di mana rasisme dan perlakuan diskriminatif terhadap warga negara menjadi perhatian. Artikel tersebut juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat sipil dalam memantau dan mengkritisi kebijakan pemerintah tentang hak asasi manusia. Analisa masalah:
A. Artikel tersebut menggambarkan situasi yang tidak memuaskan dalam pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga mengidentifikasi pelanggaran HAM berat sebelumnya yang tidak ditangani secara adil, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama secara sewenang-wenang, dan diskriminasi gender. . bagi korban pelanggaran HAM. Namun, setelah membaca artikel tersebut, dapat diamati beberapa hal positif, yaitu langkah-langkah reformasi pemerintah untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dan komitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya. Selain itu, gerakan sosial sebagai kontrol sosial dan upaya masyarakat untuk mempertahankan klaimnya menunjukkan keinginan untuk perubahan dan peningkatan perlindungan hak asasi manusia. B. Prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan kekayaan budaya dan adat istiadat bangsa Indonesia asli. Hal ini menunjukkan eratnya hubungan antara nilai agama dan budaya dalam sistem politik Indonesia. Pendekatan ini menghargai pluralitas dan keragaman yang ada di Indonesia dan mengakui bahwa demokrasi harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip moral dan etika bangsa Indonesia. Pendapat pribadi mungkin berbeda pada prinsip ini. Beberapa mungkin melihat ini sebagai dasar yang kuat untuk membangun persatuan dan stabilitas dalam masyarakat yang beragam, sementara yang lain mungkin khawatir tentang pemisahan agama dan negara dan potensi diskriminasi terhadap kelompok minoritas.
C. Praktek demokrasi di Indonesia saat ini belum sepenuhnya sejalan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) dan nilai-nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi telah dilaksanakan, namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Kebebasan berekspresi, kebebasan beragama dan hak-hak perempuan dibatasi
Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia benar-benar mewujudkan hak asasi manusia yang dijunjung tinggi. D. Saya mengkritik negara di mana anggota parlemen menggunakan posisinya untuk memaksakan agenda politik mereka sendiri, yang berbeda dari kepentingan rakyat yang sebenarnya.
E. Mereka yang memiliki kekuatan karismatik, berakar pada tradisi atau agama, dan menggunakannya untuk membangkitkan loyalitas dan emosi masyarakat, dapat membahayakan konsep hak asasi manusia di era demokrasi saat ini. Penyalahgunaan kekuasaan karismatik dapat merusak penghormatan terhadap hak-hak individu, pluralisme dan kebebasan berekspresi. Harus dipastikan bahwa kekuasaan partai-partai tersebut tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum.
Npm 2217051098
Kelas D
Prodi s1 ilmu komputer
Artikel tersebut
pentingnya pengadilan HAM yang efektif dan menjelaskan pelanggaran HAM masa lalu melalui kejujuran. Masalah juga diangkat di Papua, di mana rasisme dan perlakuan diskriminatif terhadap warga negara menjadi perhatian. Artikel tersebut juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat sipil dalam memantau dan mengkritisi kebijakan pemerintah tentang hak asasi manusia. Analisa masalah:
A. Artikel tersebut menggambarkan situasi yang tidak memuaskan dalam pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga mengidentifikasi pelanggaran HAM berat sebelumnya yang tidak ditangani secara adil, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama secara sewenang-wenang, dan diskriminasi gender. . bagi korban pelanggaran HAM. Namun, setelah membaca artikel tersebut, dapat diamati beberapa hal positif, yaitu langkah-langkah reformasi pemerintah untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dan komitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya. Selain itu, gerakan sosial sebagai kontrol sosial dan upaya masyarakat untuk mempertahankan klaimnya menunjukkan keinginan untuk perubahan dan peningkatan perlindungan hak asasi manusia. B. Prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan kekayaan budaya dan adat istiadat bangsa Indonesia asli. Hal ini menunjukkan eratnya hubungan antara nilai agama dan budaya dalam sistem politik Indonesia. Pendekatan ini menghargai pluralitas dan keragaman yang ada di Indonesia dan mengakui bahwa demokrasi harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip moral dan etika bangsa Indonesia. Pendapat pribadi mungkin berbeda pada prinsip ini. Beberapa mungkin melihat ini sebagai dasar yang kuat untuk membangun persatuan dan stabilitas dalam masyarakat yang beragam, sementara yang lain mungkin khawatir tentang pemisahan agama dan negara dan potensi diskriminasi terhadap kelompok minoritas.
C. Praktek demokrasi di Indonesia saat ini belum sepenuhnya sejalan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) dan nilai-nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi telah dilaksanakan, namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Kebebasan berekspresi, kebebasan beragama dan hak-hak perempuan dibatasi
Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia benar-benar mewujudkan hak asasi manusia yang dijunjung tinggi. D. Saya mengkritik negara di mana anggota parlemen menggunakan posisinya untuk memaksakan agenda politik mereka sendiri, yang berbeda dari kepentingan rakyat yang sebenarnya.
E. Mereka yang memiliki kekuatan karismatik, berakar pada tradisi atau agama, dan menggunakannya untuk membangkitkan loyalitas dan emosi masyarakat, dapat membahayakan konsep hak asasi manusia di era demokrasi saat ini. Penyalahgunaan kekuasaan karismatik dapat merusak penghormatan terhadap hak-hak individu, pluralisme dan kebebasan berekspresi. Harus dipastikan bahwa kekuasaan partai-partai tersebut tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum.