Nama: Devin kahsafa
Npm: 2256041009

Pendapat saya mengenai berita tersebut, Penangkapan seorang Sekertaris MA oleh KPK menunjukan bahwa upaya memberatasan korupsi masih berlanjut di indonesia. Hasbi Hasan adalah orang yang memiliki pangkat dan juga prestasi. Hal ini dapat dilihat dari beliau merupakan putra terbaik Lampung dan juga sudah di sahkan menjadi guru besar Universitas Lampung. Akan tetapi, hukum bersifat adil untuk semua orang sekalipun orang itu memiliki jabatan yang tinggi.

Nama:  Devin kahsafa
Npm: 2256041009

Presiden Jokowi mengunjungi Provinsi Lampung hari ini untuk membuktikan kerusakan jalan di sana yang sempat viral di sosial media. Dia ditemani oleh dua menteri yang berasal dari provinsi tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir. Selain itu, ikut pula Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono.

Presiden sempat mengunjungi Tradisional di Kecamatan Natar, Lampung Selatan, sebelum menjajal jalanan rusak di sana. Di hadapan Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, Jokowi berjanji pemerintah pusat akan membantu perbaikan jalan rusak di Provinsi Lampung.

"Secepat-cepatnya dimulai, yang kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan, kabupaten tidak memiliki kemampuan, ya akan diambil alih oleh Kementerian PU, utamanya yang jalannya rusak parah," kata Jokowi.

Dalam video yang diunggap Sekretariat Presiden, mobil yang ditumpangi Jokowi dan Zulhas melaju pelan lantaran banyaknya lubang menganga yang digenangi air di jalan tersebut.


Tanggapan saya seharusnya kita memandang kasus tersebut dari sudut pandang yang bijak.
Mengenai situasi jalan yang sangat rusak di Lampung dan ditegur oleh Presiden. Sangat wajar jika seorang pemimpin negara seperti Presiden menegur pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab atas perbaikan infrastruktur publik yang rusak. Namun, sangat disayangkan jika perbaikan tersebut hanya dilakukan ketika ada kunjungan dari Presiden atau pejabat tinggi lainnya. Seharusnya, perbaikan infrastruktur publik seperti jalan harus dilakukan secara berkala dan terus-menerus tanpa menunggu ada tekanan dari pihak lain.

Pemerintah daerah seharusnya harus lebih peka dalam mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat terutama pemenuhan pelayanan dasar infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial.

Nama: Devin kahsafa
Npm: 2256041009

Tanggapan saya Mengenai situasi jalan yang sangat rusak di Lampung dan ditegur oleh Presiden. Sangat wajar jika seorang pemimpin negara seperti Presiden menegur pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab atas perbaikan infrastruktur publik yang rusak. Namun, sangat disayangkan jika perbaikan tersebut hanya dilakukan ketika ada kunjungan dari Presiden atau pejabat tinggi lainnya. Seharusnya, perbaikan infrastruktur publik seperti jalan harus dilakukan secara berkala dan terus-menerus tanpa menunggu ada tekanan dari pihak lain.
Gubernur ikut andil dalam memantau perbaikan jalan tersebut dengan helikopter. Kenapa tidak dengan jalur darat saja? Apakah Gubernur tidak mau melewati jalan yang amat rusak itu? Apakah harus didatengin Presiden dulu baru jalan diperbaiki? Mungkin juga ada pertimbangan keselamatan jika jalan tersebut masih dalam tahap perbaikan dan belum sepenuhnya aman untuk dilalui.
Hari ini 5 mei 2023, bapak Joko Widodo berkunjung ke Lampung. Info dari masyarakat Natar tadi pagi sekitar jam 7 an BEM Unila memasang beberapa spanduk di jln Natar sebagai bentuk kebebasan berekspresi karna bapak Joko Widodo mengunjungi pasar Natar. Tapi gak lama, ga sampe sejam udah di copotin sama pak Polisi, isi salah satu spanduk yaitu "Menuntut Pembangunan Infrastruktur" pencopotan spanduk oleh Polisi dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi dan Hak Asasi Manusia.
Kebiasaan memperbaiki infrastruktur publik hanya ketika ada kunjungan dari pejabat tinggi. Hal ini seharusnya tidak terjadi, karena perbaikan infrastruktur publik adalah tanggung jawab pemerintah dan harus dilakukan secara terus-menerus tanpa menunggu tekanan dari pihak lain. Jika infrastruktur publik seperti jalan dalam kondisi yang buruk, hal ini dapat mengganggu kehidupan masyarakat dan memperburuk perekonomian daerah tersebut.

Nama: Devin kahsafa
Npm: 2256041009

Menurut tanggapan saya setelah melihat berita dan video youtube transaksi janggal senilai Rp 349 Triliun .Dalam rapat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menegaskan akan membuka semua transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama komisi III DPR RI. Dia meminta agar para anggota Komisi III DPR yang lantang berbicara dan ingin tahu kejelasan soal transaksi janggal Rp349 triliun di Kemenkeu untuk hadir dalam RDP tersebut. dalam rapat mahfud menjelaskan bermula dari transaksi janggal dan terbagi ke tiga kelompok, salah satunya transaksi keuangan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 35 triliun , Kemudian, ada transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan pegawai Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPPU yang belum diperoleh datanya sebesar Rp 261 trilun , dan pegawai kemenkeu dengan pihak lain sebesar 53 triliun
"Sehingga jumlahnya sebesar Rp 349 triliun.
Mahfud lalu membeberkan ada 491 aparatur sipil negara (ASN) Kemenkeu yang terlibat dalam transaksi-transaksi janggal tersebut. Dan juga pihak lain yang terlibat terdiri dari 13 orang ASN kementerian/lembaga lain dan 570 orang non-ASN sehingga totalnya mencapai 570 orang terlibat. Dalam rapat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta tidak ada yang menghalangi dari pengamatan saya juga sepertinya arteria dahlan menghalangi penyidikan ini maupun penegakan hukum .

Nama: Devin kahsafa
Npm: 2256041009

menurut analisi dan tanggapan saya terhadap berita tersebut yakni masalah dana triliunan yang diduga beredar di kementrian keuangan Rapat komisi III dpr dengan menkopolhukam Mahfud Md pada hari rabu (29/3/2023).
Rapat kali ini membahas tentang temuan transaksi patut diduga mencurigakan sebesar Rp 349 triliun yang disampaikannya sudah masuk dalam materi penyelidikan dan penyidikan.
Persoalan kemudian muncul karena Mahfud tidak berwenang mengumumkan transaksi mencurigakan tersebut.
Dalam rapat tersebut mahfud menjelaskan bermula dari transaksi janggal dan terbagi ke tiga kelompok, salah satunya transaksi keuangan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 35 triliun , Kemudian, ada transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan pegawai Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPPU yang belum diperoleh datanya sebesar Rp 261 trilun , dan pegawai kemenkeu dengan pihak lain sebesar 53 triliun
"Sehingga jumlahnya sebesar Rp 349 triliun.
Mahfud lalu membeberkan ada 491 aparatur sipil negara (ASN) Kemenkeu yang terlibat dalam transaksi-transaksi janggal tersebut. Dan juga pihak lain yang terlibat terdiri dari 13 orang ASN kementerian/lembaga lain dan 570 orang non-ASN sehingga totalnya mencapai 570 orang terlibat. Dalam rapat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta tidak ada yang menghalangi dari pengamatan saya juga sepertinya arteria dahlan menghalangi penyidikan ini maupun penegakan hukum .

Berdasarkan paparan Mahfud, pihak lain yang terlibat pencucian uang terdiri dari 13 orang ASN kementerian dan 570 orang non-ASN dalam transaksi-transaksi janggal tersebut. dari jumlah tersebut, ada yang merupakan bagian dari jaringan kelompok Rafael Alun, eks pejabat pajak yang diduga melakukan pencucian uang. Sebelumnya, Mahfud MD juga membuat pernyataan dengan menyebut adanya dugaan transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkeu senilai Rp 300 triliun.

Namun, Mahfud menegaskan bahwa itu bukan dugaan korupsi, melainkan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan pegawai di luar Kemenkeu.