Stephen Yoel Christtoper Simatupang 2256031055 Paralel

Analisis Videol:

Etika adalah proses berperilaku dan hidup berbangsa dan bernegara. Etika Pancasila merupakan bagian dari pembelajaran bagaimana mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam etika Pancasila:

Perintah takwa meliputi takwa dan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan keyakinan spiritual kepada Tuhan.
2. Nilai-nilai kemanusiaan termasuk nilai-nilai kemanusiaan yang memegang nilai-nilai etika peradaban di mata masyarakat
3. Asas persatuan meliputi nilai-nilai kebersamaan, kebersamaan dan cinta tanah air
4. Ajaran manusia meliputi nilai-nilai hormat atau kesediaan untuk mendengar pendapat orang lain
5. Asas keadilan meliputi kesediaan untuk peduli terhadap nasib orang lain, kesediaan untuk membantu orang lain dalam kesulitannya.
Tentang urgensi pancasila dalam sistem etika
1. Menyajikan aturan-aturan Pancasila sebagai etika untuk menyatukan hidup dan perilaku yang saleh.
2. Pancasila sebagai sistem etika menawarkan pedoman warga negara untuk orientasi yang jelas terhadap hubungan sosial lokal, nasional, regional dan internasional.
3. Pancasila sebagai sistem etika dapat dijadikan sebagai dasar analisis dalam berbagai kebijakan, agar tidak menyimpang dari semangat berbangsa yang telah ditetapkan oleh Pancasila.

Stephen Yoel Christtoper Simatupang 2256031055 Paralel

Analisis Jurnal:

Ada 5 (lima) tahapan dalam pengembangan etika. Tahap pertama, Etika Teologis (theological ethics), asal usul etika, yang bersumber dari doktrin agama. Kedua, etika ontologis, yang merupakan tahapan dalam perkembangan etika agama. Ketiga, kepositifan etika berupa aturan etik dan kode etik, yaitu kode etik yang lebih konkrit. Keempat, etika fungsional tertutup (narrow functional ethics). Kelima, etika bisnis terbuka, yang merupakan bentuk keadilan etika terbuka. Ditinjau dari definisi kebijakan hukum, terdapat 11 definisi, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum adalah sikap memilih apa yang berkembang dalam masyarakat, kemudian dipilih menurut prioritas dan diselaraskan dengan UUD 1945, kemudian diimplementasikan dalam undang-undang. Produk. Ia juga menjelaskan hubungan antara etika dan hukum, yang dapat dilihat dalam tiga dimensi, yaitu dimensi substansi dan wadah, dimensi hubungan, luas ruang lingkupnya, dan alasan manusia untuk menaati atau tidak menaatinya.

Etika berkaitan dengan landasan filosofis yang berkaitan dengan perilaku manusia. dengan sikap hidup dan falsafah hidup suatu masyarakat tertentu. Tahapan perkembangan etika, pemahaman kebijakan hukum Menurut para ahli, hubungan hukum dan etika dapat dilihat dari 3 (tiga) dimensi, yaitu dimensi substansi dan wadah, dimensi hubungan, ruang lingkup dan dimensi manusia. Alasan untuk patuh atau tidak patuh. Dan situasi politik hukum untuk melanggarnya.

Stephen Yoel Christtoper Simatupang 2256031055 Paralel

Analisis Jurnal:

1. Pengaruh media massa dalam kehidupan sehari-hari saat ini, mis. B. Iklan di persimpangan jalan, tampilan informasi di lampu lalu lintas, surat kabar, majalah. Sejak pecahnya Perang Dunia I pada tahun 1914, para sarjana disibukkan dengan kartun dan sejenisnya. Menurut Bryant, tidak mengherankan jika hampir semua orang pada saat itu mengaitkan pengaruh yang sangat kuat dengan media arus utama. Karena keberadaan penduduk masa perang Amerika, termasuk para sarjana, beberapa orang percaya bahwa media massa, terutama televisi, program film, dan radio, mengubah khalayak mereka.

Nilai-nilai Pancasila, dengan membaginya ke dalam 3 (tiga), yaitu :
1. nilai materiil, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia,
2. nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas,
3. nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.
Nilai-nilai Pancasila sudah sejak dahulu telah tertanam oleh masyarakat Indonesia yang berpadu dengan adat-istiadat, kebudayaan, dan agama. Pengamalan nilai-nilai Pancasila sudah dimulai sejak zaman sebelum Indonesia merdeka. Pada masa kini, tinggal bagaimana, kita memahami nilai-nilai Pancasila dan menerjemahkannya ke dalam pemikiran, sikap dan perilaku sehari-hari sebagai pribadi maupun makhluk sosial.

2. Media massa berdasarkan masyarakat hanya terpuaskan keingintahuannya saja mengenai berita hukum melalui sajian gambar maupun suara tanpa terdorong pembentukan kepribadiannya. Media massa di Indonesia belum sampai pada keadaan yang dapat membuat masyarakat mengubah moral untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila, hal demikian tercermin pada pudarnya jiwa patriotik, berkembangnya manusia individual-liberalistik, masih tertanamnya kepentingan pribadi atau golongan di atas kepentingan bangsadan negara.

3. Hasil penelitian menunjukkan masih kurangnya penerapan nilai-nilai Pancasila saat menggunakan sumber informasi. Masih banyak berita luar biasa yang mengancam memecah belah masyarakat. Tanpa maksud mempromosikan pengembangan kepribadian sosial dalam arti Pancasila, media massa menyajikan berita hanya sebagai kepuasan informasi. Di Indonesia khususnya, nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan oleh media ketika memenuhi tugas kontrol sosial. Masyarakat umum sering menerima pesan yang tidak akurat dan disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Orang-orang benar-benar menerima berita dan sumbernya begitu saja. Dan ujuan media massa adalah untuk menyampaikan pesan informasi yang sama secara simultan dan instan kepada sejumlah besar khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim dengan menggunakan media cetak atau elektronik. 10 Pemanfaatan media massa mengacu pada pemanfaatan format media massa tertulis dan elektronik yang berbeda untuk tujuan tertentu. Menurut pendapat saya, tidak semua orang tahu hukum, tetapi dengan media massa, orang akan tahu hukum dengan membaca atau mendengar informasi.

Stephen Yoel Christtoper Simatupang 2256031055 Paralel

1. Pendidikan, infrastruktur politik dan pemahaman politik masyarakat sangat mempengaruhi perkembangan budaya politik terutama seperti yang kita lihat di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir ini, mulai dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi. Hal ini ditunjukkan oleh pilihan bangsa Indonesia yang sudah memilih sistem demokrasi sebagai sistem politik Indonesia yang didalamnya memiliki tujuan ideal dalam hal pengakuan atas hak-hak politik warga negara yang sudah diatur dalam UUD 1945 dan UU. Perpolitikan lainnya. Masyarakat Indonesia tentu bisa mengetahui dari pemberitaan media massa apakah hukum sudah berada di jalur yang benar atau masih berada di titik terendah.Belum diketahui apakah ia akan mengundurkan diri sesuai rencana, sesuai dengan etika DPR. Indonesia harus membangun pengalamannya tertinggal dari negara lain dan menjadi negara modern yang bangga menekuni politik dengan nilai-nilai tradisional. Tentunya semua berawal dari niat mulia para politisi dan pegawai negeri sipil Indonesia.

2. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah berpegang pada etika politik yang berpusat pada saling menghormati dan kemanusiaan. Kita juga memiliki nilai moral menghargai peradaban Indonesia untuk memajukan Indonesia dan berkembang menjadi lebih baik. Du et des mengerti politik. Saya percaya bahwa politik dipahami dalam arti yang lebih sempit, hanya untuk merebut kekuasaan, bukan untuk mencapai tujuan partai, tetapi untuk bertanggung jawab atas komune yang baik, kebaikan bersama. Saya mengerti bahwa itu tidak akan terjadi. Sebuah tujuan mulia, yang diwujudkan dalam prinsip-prinsip etika politik, kini dipandang sebagai aset paling mendasar bagi generasi muda. Kaum muda seperti mahasiswa, millennial, dan Gen Z adalah kelompok komunitas yang paling efektif untuk kampanye ruang publik. Solusi sendiri untuk anak muda dalam kancah politik ialah tidak ingin menang sendir jika besar nama dan relasi melainkan memberikan baik atau buruk dalam kehidupan orang banyak serta membuat politik itu meluruskan bukan menjebak satu dengan yang lain.