Posts made by fara alif lailla

Nama : Fara Alif Lailla
NPM : 2217051153
Kelas : D
PRODI : S1 Ilmu Komputer

topik yang dibahas adalah tentang bela negara dan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. menyajikan beberapa sumber yang membahas tentang konsep bela negara dan bagaimana masyarakat dapat berkontribusi dalam mempertahankan keutuhan negara. disebutkan bahwa bela negara bukan hanya tentang mengangkat senjata, tetapi juga melibatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun negara. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Selain itu, solidaritas dan kepedulian terhadap sesama juga merupakan bagian dari bela negara. menekankan pentingnya pengetahuan tentang kewarganegaraan agar masyarakat tidak melakukan tindakan yang merugikan negara.

Secara keseluruhan, dokumen tersebut mengajak masyarakat untuk memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam mempertahankan keutuhan negara. Bela negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau militer, tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat. Dalam konteks pandemi COVID-19, bela negara dapat dilakukan dengan mematuhi aturan pemerintah, menjaga lingkungan agar kondusif, dan membantu sesama yang membutuhkan.
Nama: Fara Alif Lailla

NPM: 2217051153

Kelas: D

Prodi: S1 Ilmu Komputer

Analisis dari video tersebut adalah Geopolitik Indonesia melibatkan penggunaan masalah geografi wilayah dalam setiap kebijakan negara. Ada beberapa macam teori geopolitik yang dikemukakan oleh para ahli seperti Frederich Ratzel, Rudolf Kjallen, Karl Haushofer, Halford Mackinder, Alfred Thayer Mahan, dan Mitchel, Saversky, serta JFC Fuller. Teori geopolitik Indonesia menekankan pentingnya Pancasila sebagai ideologi nasional dalam menentukan kebijakan politik, yang diperkenalkan pertama kali oleh Ir. Soekarno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Prinsip geopolitik Indonesia adalah membangun kesatuan bangsa dalam satu wilayah, bukan hanya memprioritaskan wilayah itu sendiri. Wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia mengacu pada kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945. Bangsa Indonesia memandang kepulauan nusantara sebagai kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 1 UUD RI 1945. NKRI adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, dengan kesatuan wilayah mencakup politik, hukum, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Keunggulan bangsa Indonesia meliputi jumlah dan potensi penduduk yang besar, keanekaragaman sosial budaya, dan letak wilayah yang strategis.4. Kesatuan pertahanan dan keamanan
Nama: Fara Alif Lailla
NPM: 2217051153
Kelas: D
Prodi: S1 Ilmu Komputer

Artikel tersebut membahas tentang kondisi buruk hak asasi manusia di Indonesia pada tahun 2019, dengan banyak pelanggaran dan kurangnya akuntabilitas untuk pelanggaran masa lalu. Namun, ada beberapa perkembangan positif, seperti komitmen Indonesia untuk meratifikasi konvensi hak asasi manusia internasional dan aktivisme terus-menerus dari kelompok masyarakat sipil. Artikel ini juga membahas masalah demokrasi di Indonesia, termasuk peran nilai-nilai tradisional dan perlunya politisi memprioritaskan kepentingan rakyat. Penulis menekankan pentingnya menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam masyarakat demokratis. Oleh karena itu pentingnya upaya untuk memperbaiki kondisi hak asasi manusia di Indonesia dan memperkuat demokrasi di negara tersebut.

Analisis soal

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
>> Artikel tersebut membahas tentang kondisi buruk hak asasi manusia di Indonesia pada tahun 2019, dengan banyak pelanggaran dan kurangnya akuntabilitas untuk pelanggaran masa lalu. Namun, ada beberapa perkembangan positif, seperti komitmen Indonesia untuk meratifikasi konvensi hak asasi manusia internasional dan aktivisme terus-menerus dari kelompok masyarakat sipil.
Analisis saya adalah bahwa artikel ini menunjukkan bahwa penegakan hak asasi manusia di Indonesia masih memiliki banyak tantangan dan masalah, seperti pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dan kurangnya akuntabilitas untuk pelanggaran masa lalu. Namun, ada beberapa tanda positif, seperti komitmen Indonesia untuk meratifikasi konvensi hak asasi manusia internasional dan aktivisme dari kelompok masyarakat sipil. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada harapan untuk memperbaiki kondisi hak asasi manusia di Indonesia.
Hal positif yang dapat saya ambil dari artikel ini adalah bahwa masih ada kelompok masyarakat sipil yang aktif dalam memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia dan bahwa Indonesia memiliki komitmen untuk meratifikasi konvensi hak asasi manusia internasional. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada upaya untuk memperbaiki kondisi hak asasi manusia di Indonesia dan bahwa ada harapan untuk masa depan yang lebih baik.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
>> Demokrasi Indonesia memiliki akar budaya yang kuat dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia. Konsep gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan kebersamaan dalam mengambil keputusan adalah nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak lama dan menjadi dasar dari sistem demokrasi Indonesia.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa hal ini mencerminkan nilai-nilai keagamaan yang kuat dalam masyarakat Indonesia. Prinsip ini menunjukkan bahwa kekuasaan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah harus selalu berada di bawah pengawasan Tuhan yang Maha Esa, sehingga dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil selalu berdasarkan pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Namun, prinsip ini juga harus diimbangi dengan prinsip kebebasan beragama dan kebebasan berpikir, sehingga tidak menimbulkan diskriminasi atau intoleransi terhadap kelompok agama atau kepercayaan yang berbeda.
Secara keseluruhan, nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dan prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa saling melengkapi dan menjadi dasar dari sistem demokrasi Indonesia. Namun, prinsip-prinsip ini harus dijalankan dengan baik dan diimbangi dengan prinsip-prinsip kebebasan dan keadilan, sehingga dapat memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan demokrasi Indonesia dapat berjalan dengan baik.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
>> Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih memiliki beberapa tantangan dalam memenuhi prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun Indonesia telah mengadopsi sistem demokrasi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945, namun masih terdapat beberapa masalah dalam praktiknya.
Salah satu masalah yang masih terjadi adalah pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia, seperti pelanggaran hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak-hak perempuan dan anak. Selain itu, masih terdapat praktik-praktik diskriminatif terhadap kelompok minoritas, seperti kelompok agama, etnis, dan LGBT.
Selain itu, praktik demokrasi Indonesia saat ini juga masih terdapat masalah dalam hal akuntabilitas dan transparansi pemerintah, seperti korupsi dan nepotisme. Hal ini dapat menghambat proses demokrasi dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Namun, terdapat juga beberapa perkembangan positif dalam praktik demokrasi Indonesia, seperti adanya kebebasan pers dan kebebasan berekspresi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi, seperti pemilihan umum dan aksi-aksi protes.
Secara keseluruhan, praktik demokrasi Indonesia saat ini masih memiliki beberapa tantangan dalam memenuhi prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Namun, terdapat juga perkembangan positif yang menunjukkan adanya upaya untuk memperbaiki kondisi demokrasi di Indonesia.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
>> Kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah suatu masalah yang serius dalam sistem demokrasi. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menghambat proses demokrasi yang seharusnya mewakili kepentingan rakyat.
Sebagai wakil rakyat, anggota parlemen seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat dan menjalankan tugasnya dengan integritas dan akuntabilitas. Mereka harus memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil selalu berdasarkan pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperbaiki kondisi ini, seperti dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik dan memperkuat kontrol sosial dari masyarakat.

E. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
>> Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan menggunakan loyalitas dan emosi rakyat sebagai alat untuk mencapai tujuan yang tidak jelas adalah suatu masalah serius dalam sistem demokrasi. Hal ini dapat mengancam hak asasi manusia dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Dalam era demokrasi dewasa saat ini, pemerintah harus memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Pemerintah harus memastikan bahwa keputusan yang diambil selalu berdasarkan pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan, serta memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga harus memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi, termasuk hak untuk berekspresi dan berpartisipasi dalam proses demokrasi.
Oleh karena itu, pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik harus bertanggung jawab dan memastikan bahwa kekuasaan yang mereka miliki tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Mereka harus memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil selalu berdasarkan pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Pemerintah juga harus memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi, termasuk hak untuk berekspresi dan berpartisipasi dalam proses demokrasi.