Nama : Exsanda Cahya Pradita
NPM : 2211011066
Kelas : PKN B
NPM : 2211011066
Kelas : PKN B
Kiriman dibuat oleh 2211011066_Exsanda Cahya Pradita
Nama : Exsanda Cahya Pradita
NPM : 2211011066
Kelas : PKN B
1. Hal positif yang dapat saya ambil dari artikel tersebut adalah revisi UU tersebut dapat membuat lapisan masyarakat tersadar bagaimana kondisi demokrasi serta kualitas pemerintahan yang sekarang memprihatinkan. Serta dari hal tersebut pula dapat menimbulkan persatuan dan kesatuan antar masyarakat dalam menyampaikan aspirasi tentang penolakan terhadap UU tersebut.
2. Konstitusi adalah dokumen tertulis atau serangkaian aturan yang menetapkan prinsip-prinsip dasar dan struktur pemerintahan suatu negara atau organisasi. Konstitusi menyatakan hak-hak dan kewajiban warga negara, dan menetapkan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah. Konstitusi juga dapat mengatur hubungan antara lembaga-lembaga pemerintah dan antara pemerintah dan warga negara.
Pentingnya konstitusi terhadap negara adalah menetapkan prinsip-prinsip dasar, membuat pemerintahan yang efektif, dan menjamin hak hak warga negara.
3. Contoh perilaku pejabar yang tidak konstitusional adalah korupsi dan penyalahgunaan jabatan. Para pejabat yang melanggar atau melakukan perilaku menyimpang layak mendapat hukuman yang maksimal jangan hanya karena alasan jabatan yang tinggi atau hal-hal lainnya menjadikan alasan mereka bisa bebas dari hukuman. Menurut saya pasal pasal yang ada di indonesia masih menjadi pasal karet dan belum berjalan secara maksimal.
NPM : 2211011066
Kelas : PKN B
1. Hal positif yang dapat saya ambil dari artikel tersebut adalah revisi UU tersebut dapat membuat lapisan masyarakat tersadar bagaimana kondisi demokrasi serta kualitas pemerintahan yang sekarang memprihatinkan. Serta dari hal tersebut pula dapat menimbulkan persatuan dan kesatuan antar masyarakat dalam menyampaikan aspirasi tentang penolakan terhadap UU tersebut.
2. Konstitusi adalah dokumen tertulis atau serangkaian aturan yang menetapkan prinsip-prinsip dasar dan struktur pemerintahan suatu negara atau organisasi. Konstitusi menyatakan hak-hak dan kewajiban warga negara, dan menetapkan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah. Konstitusi juga dapat mengatur hubungan antara lembaga-lembaga pemerintah dan antara pemerintah dan warga negara.
Pentingnya konstitusi terhadap negara adalah menetapkan prinsip-prinsip dasar, membuat pemerintahan yang efektif, dan menjamin hak hak warga negara.
3. Contoh perilaku pejabar yang tidak konstitusional adalah korupsi dan penyalahgunaan jabatan. Para pejabat yang melanggar atau melakukan perilaku menyimpang layak mendapat hukuman yang maksimal jangan hanya karena alasan jabatan yang tinggi atau hal-hal lainnya menjadikan alasan mereka bisa bebas dari hukuman. Menurut saya pasal pasal yang ada di indonesia masih menjadi pasal karet dan belum berjalan secara maksimal.
Nama : Exsanda Cahya Pradita
NPM : 2211011066
Kelas : PKN B
1. Saya setuju dengan pendapat bu risma karena anak-anak juga belum tentu mengerti tujuan dari demo tersebut dan jika melibatkan anak-anak dalam demo tentu sangat berbahaya jika saat demo terjadi kericuhan, anak-anak bisa menjadi korban nya.
2. Langkah yang bisa diambil adalah dengan mengedukasi anak-anak tentang bagaimana cara berdemokrasi yang baik dan benar serta berikan masukan masukan agar tidak mudah terprovokasi oleh berita berita yang kebenaran nya belum bisa dipertanggung jawabkan.
3. Kewajiban dasar manusia merujuk pada tugas atau tanggung jawab yang dianggap mendasar bagi setiap manusia, tanpa terkecuali. Kewajiban dasar manusia biasanya dianggap sebagai prinsip moral dan etika yang universal, yang mengikat setiap individu di seluruh dunia.
NPM : 2211011066
Kelas : PKN B
1. Saya setuju dengan pendapat bu risma karena anak-anak juga belum tentu mengerti tujuan dari demo tersebut dan jika melibatkan anak-anak dalam demo tentu sangat berbahaya jika saat demo terjadi kericuhan, anak-anak bisa menjadi korban nya.
2. Langkah yang bisa diambil adalah dengan mengedukasi anak-anak tentang bagaimana cara berdemokrasi yang baik dan benar serta berikan masukan masukan agar tidak mudah terprovokasi oleh berita berita yang kebenaran nya belum bisa dipertanggung jawabkan.
3. Kewajiban dasar manusia merujuk pada tugas atau tanggung jawab yang dianggap mendasar bagi setiap manusia, tanpa terkecuali. Kewajiban dasar manusia biasanya dianggap sebagai prinsip moral dan etika yang universal, yang mengikat setiap individu di seluruh dunia.
Nama : Exsanda Cahya Pradita
NPM : 2211011066
Kelas : PKN B
Bangsa Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan konstitusi dalam sejarahnya. Perubahan-perubahan ini terjadi karena adanya dinamika politik dan sosial di Indonesia. Berikut adalah periode-periode perubahan konstitusi yang terjadi di Indonesia:
Konstitusi Sementara (1950)
Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, negara ini belum memiliki konstitusi yang jelas. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengeluarkan Piagam Jakarta sebagai dasar hukum sementara Indonesia. Namun, pada tahun 1949, Republik Indonesia Serikat (RIS) dibentuk dan membutuhkan konstitusi baru. Pada tahun 1950, Konstitusi Sementara disahkan untuk menggantikan Piagam Jakarta dan sebagai konstitusi sementara sampai konstitusi baru disahkan.
Konstitusi Republik Indonesia Serikat (1950)
Konstitusi Republik Indonesia Serikat disahkan pada tahun 1950 setelah RIS dibentuk. Konstitusi ini membagi kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun, pada tahun 1959, konstitusi ini dicabut dan digantikan oleh konstitusi baru karena adanya krisis politik dan ekonomi.
Konstitusi Republik Indonesia (1959)
Konstitusi Republik Indonesia disahkan pada tahun 1959 setelah dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tahun 1950. Konstitusi ini menegaskan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat dan memberikan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif kepada pemerintah pusat. Konstitusi ini mengalami beberapa perubahan selama tahun 1960-an dan 1970-an, seperti perubahan tentang pemilu dan hak asasi manusia.
Perubahan Konstitusi (1999-2002)
Setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, konstitusi Indonesia mengalami perubahan besar-besaran untuk memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Pada tahun 1999, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengesahkan amandemen konstitusi yang memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dan mengurangi kekuasaan militer. Amandemen lainnya, seperti pemilihan presiden secara langsung, dibuat pada tahun 2002.
Perubahan konstitusi di Indonesia terjadi karena adanya dinamika politik dan sosial. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat demokrasi, mengurangi kekuasaan militer, dan memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada pemerintah daerah. Namun, perubahan konstitusi juga dapat menjadi kontroversial karena dapat memicu pertentangan antara berbagai kelompok politik dan sosial di Indonesia.
NPM : 2211011066
Kelas : PKN B
Bangsa Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan konstitusi dalam sejarahnya. Perubahan-perubahan ini terjadi karena adanya dinamika politik dan sosial di Indonesia. Berikut adalah periode-periode perubahan konstitusi yang terjadi di Indonesia:
Konstitusi Sementara (1950)
Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, negara ini belum memiliki konstitusi yang jelas. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengeluarkan Piagam Jakarta sebagai dasar hukum sementara Indonesia. Namun, pada tahun 1949, Republik Indonesia Serikat (RIS) dibentuk dan membutuhkan konstitusi baru. Pada tahun 1950, Konstitusi Sementara disahkan untuk menggantikan Piagam Jakarta dan sebagai konstitusi sementara sampai konstitusi baru disahkan.
Konstitusi Republik Indonesia Serikat (1950)
Konstitusi Republik Indonesia Serikat disahkan pada tahun 1950 setelah RIS dibentuk. Konstitusi ini membagi kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun, pada tahun 1959, konstitusi ini dicabut dan digantikan oleh konstitusi baru karena adanya krisis politik dan ekonomi.
Konstitusi Republik Indonesia (1959)
Konstitusi Republik Indonesia disahkan pada tahun 1959 setelah dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tahun 1950. Konstitusi ini menegaskan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat dan memberikan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif kepada pemerintah pusat. Konstitusi ini mengalami beberapa perubahan selama tahun 1960-an dan 1970-an, seperti perubahan tentang pemilu dan hak asasi manusia.
Perubahan Konstitusi (1999-2002)
Setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, konstitusi Indonesia mengalami perubahan besar-besaran untuk memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Pada tahun 1999, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengesahkan amandemen konstitusi yang memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dan mengurangi kekuasaan militer. Amandemen lainnya, seperti pemilihan presiden secara langsung, dibuat pada tahun 2002.
Perubahan konstitusi di Indonesia terjadi karena adanya dinamika politik dan sosial. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat demokrasi, mengurangi kekuasaan militer, dan memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada pemerintah daerah. Namun, perubahan konstitusi juga dapat menjadi kontroversial karena dapat memicu pertentangan antara berbagai kelompok politik dan sosial di Indonesia.
Nama : Exsanda Cahya Pradita
NPM : 2211011066
Kelas : PKN B
NPM : 2211011066
Kelas : PKN B