NAMA: Rini Puspita Wati
NPM: 2257051019
KELAS: A
PRODI: Ilmu Komputer
NPM: 2257051019
KELAS: A
PRODI: Ilmu Komputer
Posts made by Rini Puspita Wati
Nama: Rini Puspita Wati
NPM: 2257051019
Kelas: A
Prodi: S1 Ilmu Komputer
NPM: 2257051019
Kelas: A
Prodi: S1 Ilmu Komputer
Nama: Rini Puspita Wati
NPM: 2257051019
Kelas: A
Prodi: S1 Ilmu Komputer
1. Tanggapan saya terhadap artikel yang membahas konflik komunal di perbatasan Indonesia-Timor Leste dan upaya penyelesaiannya menunjukkan bahwa pemerintah harus secara serius menangani konflik yang sedang berlangsung di wilayah perbatasan kedua negara. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan diskusi dan pertemuan untuk mengatasi masalah penetapan batas dan mencapai kesepakatan tentang zona netral yang jelas untuk mencegah konflik di masa mendatang. Hal positif yang dapat diambil dari pasal tersebut adalah adanya upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan konflik tersebut. Selain itu, artikel tersebut memberikan gambaran tentang berbagai faktor yang menjadi penyebab konflik antar kelompok masyarakat di perbatasan, seperti faktor sejarah, sosial, dan ekonomi. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, diharapkan kita dapat mengambil langkah yang lebih tepat dalam mengatasi konflik serupa di masa mendatang.
2. Menurut saya, jika Indonesia tidak memiliki konsep "wawasan nusantara", maka akan ada beberapa akibat yang merugikan bagi bangsa dan wilayahnya. Pertama, Indonesia mungkin mengalami fragmentasi dan perpecahan antar wilayah. Kedua, Indonesia bisa kehilangan pengaruh dan posisi strategisnya di kawasan Asia Tenggara. Ketiga, Indonesia bisa kehilangan sumber daya alam dan kekayaannya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa konsep “wawasan nusantara” sangat penting bagi bangsa dan wilayahnya. Konsep ini tidak hanya memperkokoh persatuan dan solidaritas bangsa Indonesia, tetapi juga memposisikan Indonesia sebagai negara yang memiliki peran penting di kancah regional dan internasional, dengan tetap menjaga kelestarian dan kelestarian sumber daya alam Indonesia.
3. Konsepi wawasan nusantara dapat mencegah konflik seperti yang terjadi di perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste dalam beberapa hal. Salah satunya dengan menggalakkan kerjasama dan toleransi antar masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan, serta menghormati keragaman budaya dan agama serta menegakkan hukum dan ketertiban untuk mencegah pelanggaran dan konflik antar masyarakat.
Dengan mengadopsi konsep wawasan nusantara juga dapat membantu memperkuat kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia, termasuk perbatasannya dengan negara tetangga. Dengan pemahaman yang jelas tentang batas wilayah dan hak kedaulatan, pemerintah Indonesia dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa perbatasan dengan negara tetangga secara damai melalui dialog, sebagaimana yang telah dilakukan dalam upaya penyelesaian konflik di perbatasan Indonesia-Timor Leste.
NPM: 2257051019
Kelas: A
Prodi: S1 Ilmu Komputer
1. Tanggapan saya terhadap artikel yang membahas konflik komunal di perbatasan Indonesia-Timor Leste dan upaya penyelesaiannya menunjukkan bahwa pemerintah harus secara serius menangani konflik yang sedang berlangsung di wilayah perbatasan kedua negara. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan diskusi dan pertemuan untuk mengatasi masalah penetapan batas dan mencapai kesepakatan tentang zona netral yang jelas untuk mencegah konflik di masa mendatang. Hal positif yang dapat diambil dari pasal tersebut adalah adanya upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan konflik tersebut. Selain itu, artikel tersebut memberikan gambaran tentang berbagai faktor yang menjadi penyebab konflik antar kelompok masyarakat di perbatasan, seperti faktor sejarah, sosial, dan ekonomi. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, diharapkan kita dapat mengambil langkah yang lebih tepat dalam mengatasi konflik serupa di masa mendatang.
2. Menurut saya, jika Indonesia tidak memiliki konsep "wawasan nusantara", maka akan ada beberapa akibat yang merugikan bagi bangsa dan wilayahnya. Pertama, Indonesia mungkin mengalami fragmentasi dan perpecahan antar wilayah. Kedua, Indonesia bisa kehilangan pengaruh dan posisi strategisnya di kawasan Asia Tenggara. Ketiga, Indonesia bisa kehilangan sumber daya alam dan kekayaannya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa konsep “wawasan nusantara” sangat penting bagi bangsa dan wilayahnya. Konsep ini tidak hanya memperkokoh persatuan dan solidaritas bangsa Indonesia, tetapi juga memposisikan Indonesia sebagai negara yang memiliki peran penting di kancah regional dan internasional, dengan tetap menjaga kelestarian dan kelestarian sumber daya alam Indonesia.
3. Konsepi wawasan nusantara dapat mencegah konflik seperti yang terjadi di perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste dalam beberapa hal. Salah satunya dengan menggalakkan kerjasama dan toleransi antar masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan, serta menghormati keragaman budaya dan agama serta menegakkan hukum dan ketertiban untuk mencegah pelanggaran dan konflik antar masyarakat.
Dengan mengadopsi konsep wawasan nusantara juga dapat membantu memperkuat kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia, termasuk perbatasannya dengan negara tetangga. Dengan pemahaman yang jelas tentang batas wilayah dan hak kedaulatan, pemerintah Indonesia dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa perbatasan dengan negara tetangga secara damai melalui dialog, sebagaimana yang telah dilakukan dalam upaya penyelesaian konflik di perbatasan Indonesia-Timor Leste.
Nama: Rini Puspita Wati
NPM: 2257051019
Kelas: A
Prodi: S1 Ilmu Komputer
Geopolitik di Indonesia mengacu pada pengaturan kebijakan negara dalam kaitannya dengan masalah geografis di dalam wilayahnya. Ada berbagai teori geopolitik, antara lain yang dikembangkan oleh Ratzel, Kjellen, Haushofer, Mackinder, Mahan, Dauhet, Mitchell, Saversky, dan Fuller.
Di Indonesia, konsep geopolitik didasarkan pada penggunaan Pancasila sebagai ideologi nasional dalam pengambilan keputusan politik. Konsep ini diperkenalkan oleh Ir. Soekarno saat konferensi BPUPKI tahun 1945. Prinsip geopolitik di Indonesia tidak bertumpu pada wilayah, melainkan membangun persatuan bangsa dalam satu wilayah geografis.
Konsep “Wawasan Nusantara” adalah wawasan kebangsaan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Ia menekankan persatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia.
Perspektif Indonesia adalah negara kesatuan republik yang terdiri dari ribuan pulau yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Hindia, serta antara Asia dan Australia. Keunggulannya antara lain populasi yang besar dan beragam, lokasi yang strategis, dan masih banyak lagi.
NPM: 2257051019
Kelas: A
Prodi: S1 Ilmu Komputer
Geopolitik di Indonesia mengacu pada pengaturan kebijakan negara dalam kaitannya dengan masalah geografis di dalam wilayahnya. Ada berbagai teori geopolitik, antara lain yang dikembangkan oleh Ratzel, Kjellen, Haushofer, Mackinder, Mahan, Dauhet, Mitchell, Saversky, dan Fuller.
Di Indonesia, konsep geopolitik didasarkan pada penggunaan Pancasila sebagai ideologi nasional dalam pengambilan keputusan politik. Konsep ini diperkenalkan oleh Ir. Soekarno saat konferensi BPUPKI tahun 1945. Prinsip geopolitik di Indonesia tidak bertumpu pada wilayah, melainkan membangun persatuan bangsa dalam satu wilayah geografis.
Konsep “Wawasan Nusantara” adalah wawasan kebangsaan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Ia menekankan persatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia.
Perspektif Indonesia adalah negara kesatuan republik yang terdiri dari ribuan pulau yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Hindia, serta antara Asia dan Australia. Keunggulannya antara lain populasi yang besar dan beragam, lokasi yang strategis, dan masih banyak lagi.
Nama: Rini Puspita Wati
NPM: 2257051019
Kelas: A
Prodi: S1 Ilmu Komputer
Pentingnya penegakan hukum dan perlindungan negara dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.
Dalam artikel tersebut menyoroti beberapa permasalahan yang terkait dengan kritis terhadap kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta. Seperti kurangnya kesadaran akan hak asasi manusia dan kebebasan beragama, lemahnya pengawasan dalam proses penegakan hukum oleh aparat keamanan, dan perlunya upaya peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga kerukunan antarumat beragama. Perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan beragama merupakan prinsip dasar negara demokrasi yang harus dijaga. Oleh karena itu, aparat keamanan dan lembaga hukum harus memastikan bahwa penegakan hukum yang dilakukan adil dan berkeadilan, serta melakukan upaya pencegahan terhadap tindakan penistaan agama yang dapat merusak kerukunan antarumat beragama.
Kesimpulannya, pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan beragama sebagai prinsip dasar negara demokrasi. Pentingnya peran aparat keamanan dan lembaga hukum dalam memastikan penegakan hukum yang adil dan berkeadilan, serta upaya pencegahan terhadap tindakan penistaan agama yang dapat merusak kerukunan antarumat beragama.
NPM: 2257051019
Kelas: A
Prodi: S1 Ilmu Komputer
Pentingnya penegakan hukum dan perlindungan negara dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.
Dalam artikel tersebut menyoroti beberapa permasalahan yang terkait dengan kritis terhadap kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta. Seperti kurangnya kesadaran akan hak asasi manusia dan kebebasan beragama, lemahnya pengawasan dalam proses penegakan hukum oleh aparat keamanan, dan perlunya upaya peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga kerukunan antarumat beragama. Perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan beragama merupakan prinsip dasar negara demokrasi yang harus dijaga. Oleh karena itu, aparat keamanan dan lembaga hukum harus memastikan bahwa penegakan hukum yang dilakukan adil dan berkeadilan, serta melakukan upaya pencegahan terhadap tindakan penistaan agama yang dapat merusak kerukunan antarumat beragama.
Kesimpulannya, pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan beragama sebagai prinsip dasar negara demokrasi. Pentingnya peran aparat keamanan dan lembaga hukum dalam memastikan penegakan hukum yang adil dan berkeadilan, serta upaya pencegahan terhadap tindakan penistaan agama yang dapat merusak kerukunan antarumat beragama.