Nama : Nadya Maharani
NPM : 2217051095
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer

Jurnal tersebut membahas tentang sistem penegakan hukum di Indonesia dan pentingnya menjunjung tinggi hukum demi keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Hukum didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur perilaku dan dapat ditegakkan dengan sanksi. Sementara itu, penegakan hukum melibatkan upaya pemerintah dan otoritas untuk menjamin keadilan dan ketertiban menggunakan berbagai alat kekuasaan negara, termasuk hukum, polisi, hakim, jaksa, dan pengacara. Pentingnya kepastian hukum juga ditekankan dalam pembahasan ini, untuk melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang dan memastikan keadilan dalam aplikasi dan penegakan hukum.

Jurnal tersebut menyoroti masalah penegakan hukum di Indonesia sebagai masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah. Berbagai kebijakan di bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum. Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan melalui media cetak dan elektronik terus menyampaikan bahwa ia tidak akan mencampuri dan mengintervensi persoalan hukum yang sedang ditangani oleh lembaga kepolisian dan lembaga hukum lainnya. Namun, di sisi lain, Presiden terus membentuk lembaga hukum dalam rangka memangkas pungutan liar pada area-area pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa Presiden serius dengan proses penegakan hukum, sebagai bagian dari good governance.

Reformasi hukum yang telah digagas hingga saat ini belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminalitas, narkoba, korupsi, asusila, dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa Indonesia. Karakter masyarakat terutama aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya. Di sisi lain, proses penegakan hukum yang kian dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan negara di mata rakyat dapat mendapat harkat dan martabatnya. Negara harus menjamin dan melindungi seluruh warga negaranya. Negara juga harus menjamin hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.

Jurnal tersebut menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya dari pemerintah dalam mengatasi masalah penegakan hukum di Indonesia, namun masih banyak kendala yang harus diatasi, seperti korupsi, kriminalitas, dan perilaku tidak amanah dan tidak jujur dari aparat penegak hukum dan birokrasi. Perlu adanya reformasi sistem hukum yang lebih komprehensif dan efektif, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM di bidang hukum dan kepolisian. Diperlukan juga peningkatan kesadaran hukum dan moralitas masyarakat serta penegakan hukum yang berkeadilan dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Dalam hal ini, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan penegakan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa sistem penegakan hukum berjalan dengan baik dan adil.

Secara keseluruhan, penegakan hukum di Indonesia merupakan suatu hal yang sangat penting dan memerlukan upaya dan perhatian yang serius dari pemerintah dan seluruh masyarakat. Keberhasilan dalam penegakan hukum dapat memperkuat dan mempertahankan kestabilan dan keamanan dalam masyarakat serta memberikan perlindungan dan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia.

Nama : Nadya Maharani
NPM : 2217051095
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer

Video tersebut membahas tentang pentingnya negara hukum berbasis pengetahuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, terutama dalam kehidupan modern yang semakin kompleks. Negara hukum menjadi pranata sosial politik yang sangat penting dalam menata negara dan masyarakat. Dalam kehidupan modern, hukum menjadi order yang dibuat dengan sengaja, sehingga diperlukan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandaran dalam kehidupan modern yang semakin kompleks.

Sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, Indonesia perlu membangun negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat tercipta sistem hukum yang adil dan merata bagi seluruh warga negara. Dalam konteks ini, reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia, dengan slogan demokratisasi dan desentralisasi.

Lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI memiliki peran penting dalam memastikan keadilan dan kebenaran dalam sistem hukum di Indonesia. Hal ini terutama penting dalam mencegah fenomena korupsi yang kerap terjadi di Indonesia. Para koruptor seringkali memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum sehingga dapat terhindar dari hukuman yang seharusnya mereka terima. Dalam kaitannya dengan hal ini, negara hukum yang adil dan merata sangat penting untuk membangun suatu masyarakat yang teratur dan damai.

Dalam kesimpulannya, video tersebut mengajak kita untuk memahami pentingnya negara hukum berbasis pengetahuan dan menjadikannya sebagai rumah nyaman bagi seluruh warga negara Indonesia. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta suatu masyarakat yang teratur dan damai serta bebas dari korupsi dan ketidakadilan.

NAMA : NADYA MAHARANI

NPM : 2217051095

KELAS : D

PRODI : S1 ILMU KOMPUTER

NAMA : NADYA MAHARANI

NPM : 2217051095

KELAS : D

PRODI : S1 ILMU KOMPUTER

Video tersebut menyatakan bahwa demokrasi dan demokratisasi yang terjadi selama masa reformasi memberikan tugas besar bagi hukum. Hal ini disebabkan oleh tantangan dalam menghadapi kebijakan-kebijakan otoriter dan sentralistik di masa lalu. Oleh karena itu, penting bagi badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk memperkuat partisipasi masyarakat dan manajemen volume lembaga.

Dalam masa lalu, sentralisme otoriter telah menenggelamkan kebhinekaan dan pluralitas hukum menjadi tantangan bagi kesejahteraan manusia, termasuk pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang berkaitan erat dengan perekonomian. Oleh karena itu, hukum harus ditempatkan sebagai tulang punggung perekonomian dan tidak boleh menjadi penghambat. Investor membutuhkan infrastruktur hukum yang mapan dan dapat diandalkan sebelum memutuskan untuk berinvestasi.

Dalam rangka mencapai keadilan dan menyelesaikan tantangan tersebut, penting untuk menerapkan supremasi hukum. Hukum harus ditegakkan secara adil untuk mewujudkan kebebasan berbicara, berorganisasi, dan berserikat, serta melindungi hak asasi manusia. Selain itu, para warga negara harus menghargai dan mematuhi hukum serta berpartisipasi dalam proses hukum dan politik secara bijaksana dan bertanggung jawab.

NAMA : NADYA MAHARANI

NPM : 2217051095

KELAS : D

PRODI : S1 ILMU KOMPUTER