Nama : Wahyu Daffa Saputra
NPM : 2217051160
Kelas : A
Prodi : S1 Ilmu Komputer
NPM : 2217051160
Kelas : A
Prodi : S1 Ilmu Komputer
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Wahyu Daffa Saputra
NAMA : WAHYU DAFFA SAPUTRA A
NPM : 2217051160
KELAS : A
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
Menurut Analisis yang bisa saya dapatkan bahwa, Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang undangan. Ada Beberapa masalah yang harus dihadapi pemerintahan di indonesia yaitu tentang Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah Jokowi saat ini, berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum.
Contoh masalahnya ada di kepemimpinan Ahok Jiwa kepemimpinan Ahok pada saat menjabat sebagai wakil gubernur sudah terasa dikalangan warga Jakarta pada saat relokasi warga waduk Pluit yang dipindahkan ke rusun (rumah susun), penertiban PKL (pedagang kaki lima) dipasar Tanah Abang dan tindakantindakan yang kerap kali membuat warga tercengang. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Ahok juga mendapatkan respon yang positif dan negatif. Sehingga gaya kepemimpinan Ahok menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat. Gaya kepemimpinan yang cenderung ceplas-ceplos atau to the point sangat diperlukan untuk membangun sebuah sistem
kerja yang lebih baik. Gaya kepemimpinan yang seperti itu terkadang juga mendapatkan respon yang negatif dan berdampak buruk bagi perkembangan demokrasi di Indonesia dengan sitem toleransi yang kental dengan nuansa kebersamaan dalam keberagaman alangan masyarakat.
Menjadi cikal bakal konflik dengan ormas-ormas yang berada di Jakarta atas tindakan yang dilakukan Ahok pada saat menjabat sebagai wakil gubernur turut mendapatkan reaksi dari FPI, dengan menolak Ahok, karena bukan beragama Islam dan dari keturunan Tionghoa serta berlebihan dan sering kali mengeluarkan kata-kata kasar
NPM : 2217051160
KELAS : A
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
Menurut Analisis yang bisa saya dapatkan bahwa, Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang undangan. Ada Beberapa masalah yang harus dihadapi pemerintahan di indonesia yaitu tentang Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah Jokowi saat ini, berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum.
Contoh masalahnya ada di kepemimpinan Ahok Jiwa kepemimpinan Ahok pada saat menjabat sebagai wakil gubernur sudah terasa dikalangan warga Jakarta pada saat relokasi warga waduk Pluit yang dipindahkan ke rusun (rumah susun), penertiban PKL (pedagang kaki lima) dipasar Tanah Abang dan tindakantindakan yang kerap kali membuat warga tercengang. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Ahok juga mendapatkan respon yang positif dan negatif. Sehingga gaya kepemimpinan Ahok menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat. Gaya kepemimpinan yang cenderung ceplas-ceplos atau to the point sangat diperlukan untuk membangun sebuah sistem
kerja yang lebih baik. Gaya kepemimpinan yang seperti itu terkadang juga mendapatkan respon yang negatif dan berdampak buruk bagi perkembangan demokrasi di Indonesia dengan sitem toleransi yang kental dengan nuansa kebersamaan dalam keberagaman alangan masyarakat.
Menjadi cikal bakal konflik dengan ormas-ormas yang berada di Jakarta atas tindakan yang dilakukan Ahok pada saat menjabat sebagai wakil gubernur turut mendapatkan reaksi dari FPI, dengan menolak Ahok, karena bukan beragama Islam dan dari keturunan Tionghoa serta berlebihan dan sering kali mengeluarkan kata-kata kasar
Nama : Wahyu Daffa Saputra
Kelas : A
NPM : 2217051160
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Menurut analisis saya : Pada masa reformasi tahun 1998 di Indonesia, demokratisasi dan desentralisasi adalah dua konsep penting yang menjadi pilar utama perubahan politik dan sosial di negara tersebut. Tujuan utama dari demokratisasi adalah memberikan hak-hak asasi individu, kebebasan berekspresi, kebebasan pers, serta keadilan sosial dan politik bagi semua warga negara. Desentralisasi merujuk pada pergeseran kekuasaan dan otoritas dari pemerintah pusat ke tingkat yang lebih rendah, seperti pemerintah daerah atau lokal. Pada masa reformasi, desentralisasi bertujuan untuk mengurangi sentralisasi kekuasaan yang terkonsentrasi di pemerintah pusat, yang sebelumnya dikritik karena menimbulkan ketidakadilan, korupsi, dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Hukum modern memberikan kerangka kerja hukum yang jelas, melindungi hak-hak individu, serta menciptakan stabilitas dan keadilan dan keadilan dalam kehidupan modern yang semakin kompleks. Sehingga para koruptor tidak memanfaatkan jasa pengacara untuk mempermainkan hukum di Indonesia.
Kelas : A
NPM : 2217051160
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Menurut analisis saya : Pada masa reformasi tahun 1998 di Indonesia, demokratisasi dan desentralisasi adalah dua konsep penting yang menjadi pilar utama perubahan politik dan sosial di negara tersebut. Tujuan utama dari demokratisasi adalah memberikan hak-hak asasi individu, kebebasan berekspresi, kebebasan pers, serta keadilan sosial dan politik bagi semua warga negara. Desentralisasi merujuk pada pergeseran kekuasaan dan otoritas dari pemerintah pusat ke tingkat yang lebih rendah, seperti pemerintah daerah atau lokal. Pada masa reformasi, desentralisasi bertujuan untuk mengurangi sentralisasi kekuasaan yang terkonsentrasi di pemerintah pusat, yang sebelumnya dikritik karena menimbulkan ketidakadilan, korupsi, dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Hukum modern memberikan kerangka kerja hukum yang jelas, melindungi hak-hak individu, serta menciptakan stabilitas dan keadilan dan keadilan dalam kehidupan modern yang semakin kompleks. Sehingga para koruptor tidak memanfaatkan jasa pengacara untuk mempermainkan hukum di Indonesia.
NAMA : WAHYU DAFFA SAPUTRA
NPM : 2217051160
KELAS : A
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
NPM : 2217051160
KELAS : A
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
NAMA : WAHYU DAFFA SAPUTRA
NPM : 2217051160
KELAS : A
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
NPM : 2217051160
KELAS : A
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER