Dino Apriyanto
2257051011
2257051011
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Dino Apriyanto
NAMA : Dino Apriyanto
NPM : 2257051011
KELAS : B
Prodi : Ilmu Komputer
Berdasarkan analisis saya, dalam video yang berjudul "Ketahanan Nasional - Pendidikan Kewarganegaraan" oleh Fajar Kurniawan tersebut, terdapat hal hal yang dibahas yaitu :
Ketahanan nasional melibatkan keuletan, keterampilan, dan ketangguhan dalam mengembangkan potensi nasional guna menghadapi ancaman yang muncul.
Salah satu aspek penting dalam mengembangkan kekuatan nasional adalah integritas, identitas, kelangsungan hidup, dan perjuangan mencapai tujuan nasional.
Tantangan yang dihadapi meliputi ancaman, hambatan, dan gangguan yang dapat timbul baik dari dalam maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Untuk mewujudkan ketahanan nasional secara alamiah, terdapat prinsip ACPEK (Tri Gatra) yang meliputi peran lokasi dan posisi geografis dalam meningkatkan potensi laut dan darat serta hubungan dengan negara tetangga. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran nasional dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki.
Dalam konteks kemampuan penduduk, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, seperti pendidikan, ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan. Semua aspek tersebut memengaruhi kemampuan penduduk dalam menghadapi situasi yang kritis dan menjaga keutuhan negara.
Ancaman terhadap ketahanan nasional dapat berasal dari unsur trigatra, seperti lokasi dan posisi geografis yang rentan terhadap ancaman, keadaan dan kekayaan alam yang perlu dijaga, serta kemampuan penduduk dalam menghadapi tantangan. Selain itu, aspek pancagatra seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan juga memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas negara.
Dalam menghadapi tantangan ini, kerja sama dan koordinasi yang baik antara berbagai sektor dan pihak terkait menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan ketahanan nasional yang kuat dan berkelanjutan.
NPM : 2257051011
KELAS : B
Prodi : Ilmu Komputer
Berdasarkan analisis saya, dalam video yang berjudul "Ketahanan Nasional - Pendidikan Kewarganegaraan" oleh Fajar Kurniawan tersebut, terdapat hal hal yang dibahas yaitu :
Ketahanan nasional melibatkan keuletan, keterampilan, dan ketangguhan dalam mengembangkan potensi nasional guna menghadapi ancaman yang muncul.
Salah satu aspek penting dalam mengembangkan kekuatan nasional adalah integritas, identitas, kelangsungan hidup, dan perjuangan mencapai tujuan nasional.
Tantangan yang dihadapi meliputi ancaman, hambatan, dan gangguan yang dapat timbul baik dari dalam maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Untuk mewujudkan ketahanan nasional secara alamiah, terdapat prinsip ACPEK (Tri Gatra) yang meliputi peran lokasi dan posisi geografis dalam meningkatkan potensi laut dan darat serta hubungan dengan negara tetangga. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran nasional dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki.
Dalam konteks kemampuan penduduk, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, seperti pendidikan, ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan. Semua aspek tersebut memengaruhi kemampuan penduduk dalam menghadapi situasi yang kritis dan menjaga keutuhan negara.
Ancaman terhadap ketahanan nasional dapat berasal dari unsur trigatra, seperti lokasi dan posisi geografis yang rentan terhadap ancaman, keadaan dan kekayaan alam yang perlu dijaga, serta kemampuan penduduk dalam menghadapi tantangan. Selain itu, aspek pancagatra seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan juga memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas negara.
Dalam menghadapi tantangan ini, kerja sama dan koordinasi yang baik antara berbagai sektor dan pihak terkait menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan ketahanan nasional yang kuat dan berkelanjutan.
Nama : Dino Apriyanto
NPM : 2257051011
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
Analisis Jurnal yang berjudulkan "SEMANGAT BELA NEGARA DI TENGAH PANDEMI COVID-19 (THE NATIONAL SPIRIT OF DEFENSE IN THE MIDDLE OF THE COVID-19 PANDEMIC)" Oleh Syahrul kemal
Hasil Analisis:
Jurnal ini menyatakan bahwa Bela Negara adalah kewajiban bagi seluruh warga negara, termasuk dalam situasi saat pandemi seperti sekarang. Bela Negara dianggap penting karena diatur dalam perundang-undangan dan diharapkan oleh pemerintah untuk menunjukkan kesetiaan dan cinta terhadap negara. Tujuannya adalah untuk memperjuangkan eksistensi negara di mata dunia. Bela Negara dianggap sebagai hak dan kewajiban warga negara yang seimbang secara hukum. Meskipun sulit seperti dalam situasi pandemi COVID-19, Bela Negara tetap harus dilakukan dengan tetap tinggal di rumah dan tidak menyebarkan berita palsu atau tidak benar.
Jurnal tersebut juga menekankan pentingnya pendidikan kewarganegaraan dan bela negara bagi warga negara. Dalam konteks pandemi COVID-19, penting bagi warga negara untuk menjaga kebersihan, membatasi pergerakan, dan tidak menyebarkan berita palsu. Bersatu, gotong royong, dan bekerja sama dianggap sebagai solusi. Bagian selanjutnya membahas dampak pandemi terhadap masyarakat, termasuk kehilangan pekerjaan dan penurunan ekonomi. Bela Negara dijelaskan sebagai konsep yang melibatkan patriotisme dan kesiapan untuk berkorban demi pertahanan negara.
Pada bagian isi jurnal membahas tentang konsep Bela Negara dan pelaksanaannya selama pandemi. Selama pandemi, pelaksanaan Bela Negara dilakukan dengan mematuhi aturan pemerintah, melindungi diri sendiri dan orang lain dari penyebaran virus, serta mendukung upaya penanganan covid-19. Solidaritas juga penting dalam mendukung pahlawan medis dan orang yang terkena covid-19, baik melalui bantuan materi maupun dukungan moral. Kesadaran Bela Negara yang tinggi dan pelaksanaannya yang baik akan memperkuat negara, mencegah konflik, dan mengatasi tantangan dalam era global. Bela Negara bukan hanya melibatkan penggunaan senjata, tetapi juga melibatkan kontribusi individu dalam masyarakat. Dalam situasi pandemi, Bela Negara menjadi penting karena kesadaran dan kontribusi individu dapat membantu melindungi negara dan memajukan bangsa.
Penutup jurnal ini menggarisbawahi pentingnya Bela Negara sebagai hal yang positif dan memberikan manfaat bagi diri sendiri dan sekitar kita. Bela Negara tidak memaksa orang lain untuk melakukan hal-hal di luar kemampuan mereka, namun cukup dilakukan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Selain itu, Bela Negara juga mencakup beberapa unsur dasar negara. Pentingnya pengetahuan tentang kewarganegaraan juga ditekankan agar tindakan yang dilakukan sesuai dengan tujuan utama dalam menjadi warga negara yang baik.
NPM : 2257051011
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
Analisis Jurnal yang berjudulkan "SEMANGAT BELA NEGARA DI TENGAH PANDEMI COVID-19 (THE NATIONAL SPIRIT OF DEFENSE IN THE MIDDLE OF THE COVID-19 PANDEMIC)" Oleh Syahrul kemal
Hasil Analisis:
Jurnal ini menyatakan bahwa Bela Negara adalah kewajiban bagi seluruh warga negara, termasuk dalam situasi saat pandemi seperti sekarang. Bela Negara dianggap penting karena diatur dalam perundang-undangan dan diharapkan oleh pemerintah untuk menunjukkan kesetiaan dan cinta terhadap negara. Tujuannya adalah untuk memperjuangkan eksistensi negara di mata dunia. Bela Negara dianggap sebagai hak dan kewajiban warga negara yang seimbang secara hukum. Meskipun sulit seperti dalam situasi pandemi COVID-19, Bela Negara tetap harus dilakukan dengan tetap tinggal di rumah dan tidak menyebarkan berita palsu atau tidak benar.
Jurnal tersebut juga menekankan pentingnya pendidikan kewarganegaraan dan bela negara bagi warga negara. Dalam konteks pandemi COVID-19, penting bagi warga negara untuk menjaga kebersihan, membatasi pergerakan, dan tidak menyebarkan berita palsu. Bersatu, gotong royong, dan bekerja sama dianggap sebagai solusi. Bagian selanjutnya membahas dampak pandemi terhadap masyarakat, termasuk kehilangan pekerjaan dan penurunan ekonomi. Bela Negara dijelaskan sebagai konsep yang melibatkan patriotisme dan kesiapan untuk berkorban demi pertahanan negara.
Pada bagian isi jurnal membahas tentang konsep Bela Negara dan pelaksanaannya selama pandemi. Selama pandemi, pelaksanaan Bela Negara dilakukan dengan mematuhi aturan pemerintah, melindungi diri sendiri dan orang lain dari penyebaran virus, serta mendukung upaya penanganan covid-19. Solidaritas juga penting dalam mendukung pahlawan medis dan orang yang terkena covid-19, baik melalui bantuan materi maupun dukungan moral. Kesadaran Bela Negara yang tinggi dan pelaksanaannya yang baik akan memperkuat negara, mencegah konflik, dan mengatasi tantangan dalam era global. Bela Negara bukan hanya melibatkan penggunaan senjata, tetapi juga melibatkan kontribusi individu dalam masyarakat. Dalam situasi pandemi, Bela Negara menjadi penting karena kesadaran dan kontribusi individu dapat membantu melindungi negara dan memajukan bangsa.
Penutup jurnal ini menggarisbawahi pentingnya Bela Negara sebagai hal yang positif dan memberikan manfaat bagi diri sendiri dan sekitar kita. Bela Negara tidak memaksa orang lain untuk melakukan hal-hal di luar kemampuan mereka, namun cukup dilakukan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Selain itu, Bela Negara juga mencakup beberapa unsur dasar negara. Pentingnya pengetahuan tentang kewarganegaraan juga ditekankan agar tindakan yang dilakukan sesuai dengan tujuan utama dalam menjadi warga negara yang baik.
Nama : Dino Apriyanto
NPM : 2257051011
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
Sebagai bentuk rasa cinta terhadap Indonesia, setiap warga negara seharusnya memahami negara sendiri dari beragam aspek. Masyarakat Indonesia dapat mempelajari wawasan nusantara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme pada setiap warga negara. Kata "wawasan" berasal dari bahasa Jawa yang berarti pandangan atau pemahaman indrawi. Selanjutnya, kata "mawas" muncul yang berarti memandang, meninjau, atau melihat. Pengertian wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang mencakup darat, laut, udara, serta di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.
Wawasan nusantara memiliki peran penting dalam mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia, antar kelompok dan dalam konteks sosiologi politis. Adapun tindakan-tindakan yang menanggapi norma-norma etika, moral, nilai Agung, atau anarkis harus dihindari agar tidak menuju ke arah disintegrasi bangsa Indonesia. Wawasan nusantara juga memberikan manfaat sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, serta bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Tujuan wawasan nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan negara Indonesia, yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, bangsa, atau daerah. Perbedaan persepsi, pendapat, dan fraksi antar kelompok dalam konteks sosiologis politis serta demokrasi dianggap hal yang wajar dan sah-sah saja. Bahkan, hal tersebut diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang dinamis, kreatif, dan sinergis untuk saling menyesuaikan menuju integrasi.
Latar belakang historis wawasan nusantara bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan nusantara berdasarkan Deklarasi Djuanda ke forum internasional agar mendapat pengakuan dari bangsa lain atau masyarakat internasional. Melalui perjuangan panjang, akhirnya pada konferensi PBB tanggal 30 April 1982, dokumen yang bernama "The United Nations Convention on the Law of the Sea" atau biasa disebut UNCLOS 1982 diterima. Undang-undang berdasarkan konvensi hukum laut tersebut kemudian diratifikasi, dan wilayah laut yang dimiliki Indonesia menjadi sangat luas.
wilayahan bangsa Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan. Namun, seiring dengan perkembangan konsepsi wawasan nusantara, pandangan tersebut juga mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Persatuan sebagai satu bangsa menjadi esensi dalam rumusan GBHN 1998 tentang wawasan nusantara. Dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, bangsa Indonesia mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah.
Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah menjadi banyak bangsa. Untuk mewujudkan persatuan tersebut, diperlukan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus. Semangat ini telah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional pada tanggal 20 Mei 1908, ditegaskan dalam Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, dan berhasil diwujudkan melalui proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Dengan adanya konsepsi wawasan nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam flora, fauna, dan penduduk yang mendiaminya. Namun, konsepsi wawasan nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan.
NPM : 2257051011
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
Sebagai bentuk rasa cinta terhadap Indonesia, setiap warga negara seharusnya memahami negara sendiri dari beragam aspek. Masyarakat Indonesia dapat mempelajari wawasan nusantara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme pada setiap warga negara. Kata "wawasan" berasal dari bahasa Jawa yang berarti pandangan atau pemahaman indrawi. Selanjutnya, kata "mawas" muncul yang berarti memandang, meninjau, atau melihat. Pengertian wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang mencakup darat, laut, udara, serta di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.
Wawasan nusantara memiliki peran penting dalam mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia, antar kelompok dan dalam konteks sosiologi politis. Adapun tindakan-tindakan yang menanggapi norma-norma etika, moral, nilai Agung, atau anarkis harus dihindari agar tidak menuju ke arah disintegrasi bangsa Indonesia. Wawasan nusantara juga memberikan manfaat sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, serta bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Tujuan wawasan nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan negara Indonesia, yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, bangsa, atau daerah. Perbedaan persepsi, pendapat, dan fraksi antar kelompok dalam konteks sosiologis politis serta demokrasi dianggap hal yang wajar dan sah-sah saja. Bahkan, hal tersebut diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang dinamis, kreatif, dan sinergis untuk saling menyesuaikan menuju integrasi.
Latar belakang historis wawasan nusantara bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan nusantara berdasarkan Deklarasi Djuanda ke forum internasional agar mendapat pengakuan dari bangsa lain atau masyarakat internasional. Melalui perjuangan panjang, akhirnya pada konferensi PBB tanggal 30 April 1982, dokumen yang bernama "The United Nations Convention on the Law of the Sea" atau biasa disebut UNCLOS 1982 diterima. Undang-undang berdasarkan konvensi hukum laut tersebut kemudian diratifikasi, dan wilayah laut yang dimiliki Indonesia menjadi sangat luas.
wilayahan bangsa Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan. Namun, seiring dengan perkembangan konsepsi wawasan nusantara, pandangan tersebut juga mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Persatuan sebagai satu bangsa menjadi esensi dalam rumusan GBHN 1998 tentang wawasan nusantara. Dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, bangsa Indonesia mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah.
Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah menjadi banyak bangsa. Untuk mewujudkan persatuan tersebut, diperlukan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus. Semangat ini telah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional pada tanggal 20 Mei 1908, ditegaskan dalam Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, dan berhasil diwujudkan melalui proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Dengan adanya konsepsi wawasan nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam flora, fauna, dan penduduk yang mendiaminya. Namun, konsepsi wawasan nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan.
Nama : Dino Apriyanto
NPM : 2257051011
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
A. Isi artikel tersebut menggambarkan situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Menurut artikel tersebut, terdapat berbagai masalah yang masih menghambat penegakan HAM di negara tersebut. Beberapa masalah yang disorot antara lain:
1. Pelanggaran HAM berat di masa lalu: Komisi Nasional HAM mencatat bahwa masih banyak pelanggaran HAM berat yang belum ditindaklanjuti secara adil dan akuntabel.
2. Pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama: Terdapat kekhawatiran tentang pembatasan yang sewenang-wenang terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama melalui aturan dan kebijakan yang dapat menghambat kebebasan sipil.
3. Diskriminasi berbasis gender: Artikel menyebutkan bahwa diskriminasi berbasis gender masih ada dan diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan.
4. Keadilan dan pemulihan korban: Pemerintah dinilai gagal dalam memberikan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu.
5. Pelanggaran HAM di Papua: Pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat di Papua menjadi salah satu perhatian utama.
6. Penjatuhan hukuman kejam: Artikel juga menyoroti penjatuhan hukuman kejam, termasuk vonis mati dan tindakan eksekusi di luar pengadilan.
Namun, artikel juga mencatat beberapa perkembangan positif. Amnesty International mengakui bahwa Indonesia telah melakukan beberapa langkah reformasi penting dalam penegakan HAM, termasuk meratifikasi perjanjian HAM internasional dan berkomitmen untuk melindungi HAM secara lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Selain itu, harapan juga ditemukan dalam peran gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial dan upaya masyarakat untuk mempertahankan hak-hak mereka di tengah tekanan.
Setelah membaca artikel ini, hal positif yang dapat ditemukan adalah kesadaran dan upaya untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia. Meskipun masih ada banyak tantangan dan masalah yang perlu diatasi, adanya langkah reformasi dan keberanian masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak-hak mereka menunjukkan adanya harapan untuk penegakan HAM yang lebih baik di masa depan.
B. Demokrasi Indonesia, yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia, memiliki keunikan dengan menerapkan prinsip ke-Tuhanan yang Maha Esa. Prinsip ini mengakui peran agama dalam kehidupan sosial dan politik, serta menghormati keragaman budaya di Indonesia.
Pendapat saya terkait prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa hal tersebut memperkuat identitas Indonesia sebagai negara yang beragam secara agama dan budaya. Prinsip ini mencerminkan pengakuan akan pentingnya nilai-nilai spiritual dan etika dalam proses demokrasi, sekaligus sebagai pijakan moral yang mengikat bagi masyarakat.
Namun, penting juga untuk memastikan bahwa prinsip ini tidak mengabaikan hak-hak individu dan kebebasan beragama bagi semua warga negara. Demokrasi harus mampu menjaga keseimbangan antara keberagaman budaya dan kebebasan individu, serta memberikan perlindungan yang adil terhadap hak-hak asasi manusia tanpa memihak pada satu agama atau keyakinan tertentu.
Dengan demikian, prinsip ke-Tuhanan yang Maha Esa dalam demokrasi Indonesia dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun harmoni sosial, menghargai perbedaan, dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih perlu diperbaiki untuk mencapai kesesuaian dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai-nilai hak asasi manusia yang tinggi. Meskipun ada kemajuan dalam beberapa aspek, masih terdapat beberapa isu yang menjadi tantangan, seperti pembatasan kebebasan berpendapat dan beragama, adanya diskriminasi gender, serta perlakuan yang belum memadai terhadap pelanggaran HAM masa lalu. Meski demikian, pemerintah telah mengambil langkah-langkah reformasi, seperti meratifikasi perjanjian HAM internasional. Dalam memperbaiki praktik demokrasi, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama, mendorong transparansi, akuntabilitas, dan melibatkan masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan HAM. Dengan demikian, diharapkan praktik demokrasi Indonesia dapat lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila, UUD NRI 1945, dan menghormati hak asasi manusia.
D. Menurut pendapat saya, ketika anggota parlemen mengabaikan kepentingan nyata masyarakat dan melaksanakan agenda politik mereka sendiri, itu dapat dianggap sebagai pelanggaran etika dan kepercayaan publik. Sebagai wakil rakyat, anggota parlemen seharusnya mewakili suara dan kepentingan rakyat yang mereka layani. Jika mereka menggunakan kekuasaan dan otoritas mereka untuk tujuan pribadi atau kelompok tertentu, itu dapat merusak demokrasi dan menghancurkan kepercayaan rakyat terhadap sistem politik. Penting bagi rakyat untuk secara aktif mengawasi dan mengkritisi kinerja para anggota parlemen serta melibatkan diri dalam proses politik untuk memastikan bahwa kepentingan mereka diwakili dengan baik.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dapat mempengaruhi loyalitas dan emosi rakyat, bahkan menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, hal ini dapat memiliki dampak yang kompleks terhadap konsep hak asasi manusia.
Pendukung pihak-pihak tersebut berpendapat bahwa kehadiran pemimpin yang kharismatik memberikan stabilitas dan identitas kuat. Namun, kritikus mengingatkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan kharismatik dapat melanggar hak asasi manusia. Ketika loyalitas dan emosi rakyat digunakan untuk mencapai tujuan yang tidak jelas, hak-hak asasi manusia dapat terabaikan.
Dalam era demokrasi dewasa, pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik perlu bertanggung jawab, transparan, dan menghormati hak asasi manusia. Masyarakat sipil harus aktif dalam mengawasi dan menuntut pertanggungjawaban terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan kebebasan individu harus dijunjung tinggi dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan kharismatik dan hak asasi manusia.
Kesimpulannya, pengaruh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik terhadap loyalitas dan emosi rakyat dapat berdampak pada hak asasi manusia. Dalam era demokrasi dewasa, penting bagi pihak-pihak tersebut untuk menjalankan kekuasaan dengan akuntabilitas, menghormati hak asasi manusia, dan masyarakat sipil harus berperan aktif dalam mengawasi dan menuntut pertanggungjawaban.
NPM : 2257051011
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
A. Isi artikel tersebut menggambarkan situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Menurut artikel tersebut, terdapat berbagai masalah yang masih menghambat penegakan HAM di negara tersebut. Beberapa masalah yang disorot antara lain:
1. Pelanggaran HAM berat di masa lalu: Komisi Nasional HAM mencatat bahwa masih banyak pelanggaran HAM berat yang belum ditindaklanjuti secara adil dan akuntabel.
2. Pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama: Terdapat kekhawatiran tentang pembatasan yang sewenang-wenang terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama melalui aturan dan kebijakan yang dapat menghambat kebebasan sipil.
3. Diskriminasi berbasis gender: Artikel menyebutkan bahwa diskriminasi berbasis gender masih ada dan diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan.
4. Keadilan dan pemulihan korban: Pemerintah dinilai gagal dalam memberikan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu.
5. Pelanggaran HAM di Papua: Pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat di Papua menjadi salah satu perhatian utama.
6. Penjatuhan hukuman kejam: Artikel juga menyoroti penjatuhan hukuman kejam, termasuk vonis mati dan tindakan eksekusi di luar pengadilan.
Namun, artikel juga mencatat beberapa perkembangan positif. Amnesty International mengakui bahwa Indonesia telah melakukan beberapa langkah reformasi penting dalam penegakan HAM, termasuk meratifikasi perjanjian HAM internasional dan berkomitmen untuk melindungi HAM secara lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Selain itu, harapan juga ditemukan dalam peran gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial dan upaya masyarakat untuk mempertahankan hak-hak mereka di tengah tekanan.
Setelah membaca artikel ini, hal positif yang dapat ditemukan adalah kesadaran dan upaya untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia. Meskipun masih ada banyak tantangan dan masalah yang perlu diatasi, adanya langkah reformasi dan keberanian masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak-hak mereka menunjukkan adanya harapan untuk penegakan HAM yang lebih baik di masa depan.
B. Demokrasi Indonesia, yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia, memiliki keunikan dengan menerapkan prinsip ke-Tuhanan yang Maha Esa. Prinsip ini mengakui peran agama dalam kehidupan sosial dan politik, serta menghormati keragaman budaya di Indonesia.
Pendapat saya terkait prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa hal tersebut memperkuat identitas Indonesia sebagai negara yang beragam secara agama dan budaya. Prinsip ini mencerminkan pengakuan akan pentingnya nilai-nilai spiritual dan etika dalam proses demokrasi, sekaligus sebagai pijakan moral yang mengikat bagi masyarakat.
Namun, penting juga untuk memastikan bahwa prinsip ini tidak mengabaikan hak-hak individu dan kebebasan beragama bagi semua warga negara. Demokrasi harus mampu menjaga keseimbangan antara keberagaman budaya dan kebebasan individu, serta memberikan perlindungan yang adil terhadap hak-hak asasi manusia tanpa memihak pada satu agama atau keyakinan tertentu.
Dengan demikian, prinsip ke-Tuhanan yang Maha Esa dalam demokrasi Indonesia dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun harmoni sosial, menghargai perbedaan, dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih perlu diperbaiki untuk mencapai kesesuaian dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai-nilai hak asasi manusia yang tinggi. Meskipun ada kemajuan dalam beberapa aspek, masih terdapat beberapa isu yang menjadi tantangan, seperti pembatasan kebebasan berpendapat dan beragama, adanya diskriminasi gender, serta perlakuan yang belum memadai terhadap pelanggaran HAM masa lalu. Meski demikian, pemerintah telah mengambil langkah-langkah reformasi, seperti meratifikasi perjanjian HAM internasional. Dalam memperbaiki praktik demokrasi, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama, mendorong transparansi, akuntabilitas, dan melibatkan masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan HAM. Dengan demikian, diharapkan praktik demokrasi Indonesia dapat lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila, UUD NRI 1945, dan menghormati hak asasi manusia.
D. Menurut pendapat saya, ketika anggota parlemen mengabaikan kepentingan nyata masyarakat dan melaksanakan agenda politik mereka sendiri, itu dapat dianggap sebagai pelanggaran etika dan kepercayaan publik. Sebagai wakil rakyat, anggota parlemen seharusnya mewakili suara dan kepentingan rakyat yang mereka layani. Jika mereka menggunakan kekuasaan dan otoritas mereka untuk tujuan pribadi atau kelompok tertentu, itu dapat merusak demokrasi dan menghancurkan kepercayaan rakyat terhadap sistem politik. Penting bagi rakyat untuk secara aktif mengawasi dan mengkritisi kinerja para anggota parlemen serta melibatkan diri dalam proses politik untuk memastikan bahwa kepentingan mereka diwakili dengan baik.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dapat mempengaruhi loyalitas dan emosi rakyat, bahkan menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, hal ini dapat memiliki dampak yang kompleks terhadap konsep hak asasi manusia.
Pendukung pihak-pihak tersebut berpendapat bahwa kehadiran pemimpin yang kharismatik memberikan stabilitas dan identitas kuat. Namun, kritikus mengingatkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan kharismatik dapat melanggar hak asasi manusia. Ketika loyalitas dan emosi rakyat digunakan untuk mencapai tujuan yang tidak jelas, hak-hak asasi manusia dapat terabaikan.
Dalam era demokrasi dewasa, pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik perlu bertanggung jawab, transparan, dan menghormati hak asasi manusia. Masyarakat sipil harus aktif dalam mengawasi dan menuntut pertanggungjawaban terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan kebebasan individu harus dijunjung tinggi dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan kharismatik dan hak asasi manusia.
Kesimpulannya, pengaruh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik terhadap loyalitas dan emosi rakyat dapat berdampak pada hak asasi manusia. Dalam era demokrasi dewasa, penting bagi pihak-pihak tersebut untuk menjalankan kekuasaan dengan akuntabilitas, menghormati hak asasi manusia, dan masyarakat sipil harus berperan aktif dalam mengawasi dan menuntut pertanggungjawaban.