Kiriman dibuat oleh Armi Yusnita

PKN ILKOM C, Selasa 11.10-12.50 T.A Genap 2022/2023 -> FORUM JAWABAN PRETEST

oleh Armi Yusnita -
Nama : ARMI YUSNITA
Npm : 2217051156
Kelas : C
Prodi : ILMU KOMPUTER

Menurut saya berdasarkan analisis pada video tersebut yaitu
Dalam konteks negara hukum, supremasi hukum juga berarti bahwa kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum dan tidak boleh bertindak secara sewenang-wenang atau melanggar hak-hak individu. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai pengawal kebebasan dan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.

Dalam kesimpulannya, supremasi hukum adalah prinsip yang sangat penting dalam menjaga keadilan dan kebebasan individu. Tanpa adanya supremasi hukum, maka akan timbul ketidakpastian hukum, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap negara yang ingin menjadi negara hukum harus memastikan bahwa prinsip supremasi hukum dijunjung tinggi dan diterapkan secara konsisten.

PKN ILKOM C, Selasa 11.10-12.50 T.A Genap 2022/2023 -> FORUM JAWABAN POST TEST

oleh Armi Yusnita -
Nama : Armi Yusnita
Npm : 2217051156
Kelas : C

Analisis Jurnal:
Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi. Demokrasi hakikatnya mengizinkan warga negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Secara empiris di Indonesia sampai saat ini tidak mencerminkan suatu ideologi yang telah disepakati oleh masyarakat Indonesia. Permasalahan yang dikaji berkaitan dengan demokrasi sebagai wujud nilai nilai sila keempat pancasila dalam pemilu di Indonesia. Hal ini disesuaikan oleh amanat konstitusi yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan negara demokrasi.

Pancasila ke empat merupakan pencerminan dari asas demokrasi. Sebagai negara hukum, Indonesia memegang demokrasi dalam pelaksanaan proses berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan sistem pemilu nya. Keberadaan demokrasi sebagai wujud nilai sila keempat pancasila dalam pemilu sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai negara hukum. Oleh karena itu memegang teguh prinsip demokrasi. Pemilu daerah danai Indonesia belum mencerminkan nilai nilai yang terkandung dalam pancasila sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.