NAMA : Joe Febrian Sinuraya
NPM : 2217051143
KELAS : C
NPM : 2217051143
KELAS : C
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Joe Febrian Sinuraya
NAMA : Joe Febrian Sinuraya
NPM : 2217051143
KELAS : C
NPM : 2217051143
KELAS : C
NAMA : Joe Febrian SInuraya
NPM : 2217051143
KELAS : C
Setelah saya membaca jurnal tersebut, maka saya dapat menganalsis bahwa :
Teks ini membahas tantangan konsolidasi demokrasi pada Pemilihan Presiden 2019 di Indonesia. Kendati Indonesia telah memperlihatkan kemajuan dalam demokrasi, namun masih terdapat banyak masalah yang harus diatasi. Kegagalan Pilpres 2019 untuk menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik serta membangun kepercayaan publik, terbukti dari kerusuhan sosial setelah pengumuman hasil rekapitulasi pilpres oleh KPU. Saat ini, Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi penentu akhir hasil pilpres karena dua kandidat mengklaim telah memenangkan pilpres.
Pilar-pilar penting demokrasi seperti pemilu, partai politik, masyarakat sipil, dan media massa belum berfungsi secara efektif dan optimal, sehingga konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara teratur. Konsolidasi demokrasi atau proses pendalaman demokrasi akan terhambat ketika partai politik melalui elit dan pemangku kepentingan terkait pemilihan menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokratis. Masalah sosial, ekonomi, politik, dan hukum yang tidak memadai juga mempengaruhi kualitas pemilu dan demokrasi serta stabilitas nasional.
Selain itu, proses pendalaman demokrasi/konsolidasi demokrasi memerlukan peran penting stakeholders terkait pemilu dan elemen-elemen kekuatan lainnya seperti civil society, elite/aktor, media massa, medsos, serta lembaga survey. Independensi, kedewasaan, dan partisipasi kekuatan-kekuatan sosial tersebut sangat diperlukan. Civil society, misalnya, perlu tetap kritis dalam mengawal pemilu dan hasilnya. Media massa bisa menjadi pemasok berita yang obyektif dan melakukan kontrol sosial yang berpihak pada rakyat. Oleh karena itu, semua stakeholders terkait pemilu seperti partai politik, penyelenggara pemilu, pemerintah, dan institusi penegak hukum perlu bersinergi secara profesional untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil pemilu dan konsolidasi demokrasi di Indonesia.
NPM : 2217051143
KELAS : C
Setelah saya membaca jurnal tersebut, maka saya dapat menganalsis bahwa :
Teks ini membahas tantangan konsolidasi demokrasi pada Pemilihan Presiden 2019 di Indonesia. Kendati Indonesia telah memperlihatkan kemajuan dalam demokrasi, namun masih terdapat banyak masalah yang harus diatasi. Kegagalan Pilpres 2019 untuk menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik serta membangun kepercayaan publik, terbukti dari kerusuhan sosial setelah pengumuman hasil rekapitulasi pilpres oleh KPU. Saat ini, Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi penentu akhir hasil pilpres karena dua kandidat mengklaim telah memenangkan pilpres.
Pilar-pilar penting demokrasi seperti pemilu, partai politik, masyarakat sipil, dan media massa belum berfungsi secara efektif dan optimal, sehingga konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara teratur. Konsolidasi demokrasi atau proses pendalaman demokrasi akan terhambat ketika partai politik melalui elit dan pemangku kepentingan terkait pemilihan menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokratis. Masalah sosial, ekonomi, politik, dan hukum yang tidak memadai juga mempengaruhi kualitas pemilu dan demokrasi serta stabilitas nasional.
Selain itu, proses pendalaman demokrasi/konsolidasi demokrasi memerlukan peran penting stakeholders terkait pemilu dan elemen-elemen kekuatan lainnya seperti civil society, elite/aktor, media massa, medsos, serta lembaga survey. Independensi, kedewasaan, dan partisipasi kekuatan-kekuatan sosial tersebut sangat diperlukan. Civil society, misalnya, perlu tetap kritis dalam mengawal pemilu dan hasilnya. Media massa bisa menjadi pemasok berita yang obyektif dan melakukan kontrol sosial yang berpihak pada rakyat. Oleh karena itu, semua stakeholders terkait pemilu seperti partai politik, penyelenggara pemilu, pemerintah, dan institusi penegak hukum perlu bersinergi secara profesional untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil pemilu dan konsolidasi demokrasi di Indonesia.
NAMA : Joe Febrian SInuraya
NPM : 2217051143
KELAS : C
setelah saya menonton video tersebut, maka saya dapat menganalsis bahwa :
Video yang berjudul "Demokrasi Itu Gaduh, tapi Kenapa Bertahan dan Dianut Banyak Negara? | Narasi Newsroom", dapat ditarik kesimpulan bahwa demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang memberikan kebebasan individu untuk berpartisipasi dalam proses politik dan mengakui hak asasi manusia masih menjadi pilihan banyak negara. Kebebasan berpendapat dan partisipasi publik dalam mengambil keputusan politik adalah prinsip dasar yang dijunjung tinggi dalam sistem demokrasi.
Namun, demokrasi juga mengalami krisis, seperti rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah dan politikus, penurunan jumlah keanggotaan partai politik, dan regulasi pemerintah yang dianggap tidak transparan. Untuk mengatasi krisis demokrasi, upaya-upaya perbaikan dan peningkatan partisipasi publik harus terus dilakukan.
Dalam video ini, Jokowi pernah mengatakan "Jangan ada yang berpolemik, jangan ada yang membuat kegaduhan-kegaduhan" terkait situasi pandemi. Namun, pernyataan tersebut dinilai muskil terpenuhi dalam negara demokrasi. Karena dalam demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk berpendapat, termasuk berkomentar dan berpolemik mengenai kebijakan pemerintah, terutama terkait situasi pandemi.
Meski demokrasi memiliki kelemahan dan krisis yang harus diatasi, namun tetap bertahan karena demokrasi memiliki prinsip dasar untuk menghargai hak asasi manusia dan mengakui hak orang untuk memilih pemimpinnya. Selain itu, demokrasi juga mendorong adanya partisipasi publik yang aktif dalam mengambil keputusan politik. Dengan demikian, meski gaduh, demokrasi tetap menjadi sistem pemerintahan yang diandalkan banyak negara.
NPM : 2217051143
KELAS : C
setelah saya menonton video tersebut, maka saya dapat menganalsis bahwa :
Video yang berjudul "Demokrasi Itu Gaduh, tapi Kenapa Bertahan dan Dianut Banyak Negara? | Narasi Newsroom", dapat ditarik kesimpulan bahwa demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang memberikan kebebasan individu untuk berpartisipasi dalam proses politik dan mengakui hak asasi manusia masih menjadi pilihan banyak negara. Kebebasan berpendapat dan partisipasi publik dalam mengambil keputusan politik adalah prinsip dasar yang dijunjung tinggi dalam sistem demokrasi.
Namun, demokrasi juga mengalami krisis, seperti rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah dan politikus, penurunan jumlah keanggotaan partai politik, dan regulasi pemerintah yang dianggap tidak transparan. Untuk mengatasi krisis demokrasi, upaya-upaya perbaikan dan peningkatan partisipasi publik harus terus dilakukan.
Dalam video ini, Jokowi pernah mengatakan "Jangan ada yang berpolemik, jangan ada yang membuat kegaduhan-kegaduhan" terkait situasi pandemi. Namun, pernyataan tersebut dinilai muskil terpenuhi dalam negara demokrasi. Karena dalam demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk berpendapat, termasuk berkomentar dan berpolemik mengenai kebijakan pemerintah, terutama terkait situasi pandemi.
Meski demokrasi memiliki kelemahan dan krisis yang harus diatasi, namun tetap bertahan karena demokrasi memiliki prinsip dasar untuk menghargai hak asasi manusia dan mengakui hak orang untuk memilih pemimpinnya. Selain itu, demokrasi juga mendorong adanya partisipasi publik yang aktif dalam mengambil keputusan politik. Dengan demikian, meski gaduh, demokrasi tetap menjadi sistem pemerintahan yang diandalkan banyak negara.
NAMA : Joe Febrian SInuraya
NPM : 2217051143
KELAS : C
NPM : 2217051143
KELAS : C