NAMA: Mutiara Cintia Rainy
NPM: 2217051100
KELAS: A
PRODI: S1 Ilmu Komputer
NPM: 2217051100
KELAS: A
PRODI: S1 Ilmu Komputer
Posts made by Mutiara Cintia Rainy
NAMA : Mutiara Cintia Rainy
NPM : 2217051100
KELAS : A
PRODI : S1 Ilmu Komputer
"Pertahanan kita bukanlah alat-alat perang, bukan sains, dan bukan pula bersembunyi di ruang bawah tanah. Pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan." -Albert Einstein
Kutipan tersebut sangat relevan dengan konsep supremasi hukum yang terdapat dalam UUD 1945. Supremasi hukum menempatkan hukum sebagai pilar utama dalam sistem ketatanegaraan, dan setiap tindakan negara harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Dengan menerapkan konsep ini, Indonesia dapat mencapai keadilan dan keteraturan yang diperlukan untuk mempertahankan keamanan dan perdamaian di masyarakat. Indonesia juga memiliki landasan hukum yang kuat untuk mewujudkan supremasi hukum. Hal ini terlihat dari berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hukum, seperti melalui reformasi hukum, pembentukan lembaga-lembaga pengawasan dan penegakan hukum, dan peningkatan akses masyarakat terhadap keadilan dan hak-haknya.
NPM : 2217051100
KELAS : A
PRODI : S1 Ilmu Komputer
"Pertahanan kita bukanlah alat-alat perang, bukan sains, dan bukan pula bersembunyi di ruang bawah tanah. Pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan." -Albert Einstein
Kutipan tersebut sangat relevan dengan konsep supremasi hukum yang terdapat dalam UUD 1945. Supremasi hukum menempatkan hukum sebagai pilar utama dalam sistem ketatanegaraan, dan setiap tindakan negara harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Dengan menerapkan konsep ini, Indonesia dapat mencapai keadilan dan keteraturan yang diperlukan untuk mempertahankan keamanan dan perdamaian di masyarakat. Indonesia juga memiliki landasan hukum yang kuat untuk mewujudkan supremasi hukum. Hal ini terlihat dari berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hukum, seperti melalui reformasi hukum, pembentukan lembaga-lembaga pengawasan dan penegakan hukum, dan peningkatan akses masyarakat terhadap keadilan dan hak-haknya.
NAMA: Mutiara Cintia Rainy
NPM: 2217051100
KELAS: A
PRODI: S1 Ilmu Komputer
NPM: 2217051100
KELAS: A
PRODI: S1 Ilmu Komputer
NAMA: Mutiara Cintia Rainy
NPM: 2217051100
KELAS: A
PRODI: S1 Ilmu Komputer
NPM: 2217051100
KELAS: A
PRODI: S1 Ilmu Komputer
NAMA : Mutiara Cintia Rainy
NPM : 2217051100
KELAS : A
Jurnal tersebut membahas tentang pelaksanaan pemilihan umum daerah (pilkada) di Indonesia yang harus mengacu pada nilai-nilai demokrasi Pancasila, terutama pada Sila keempat, yakni "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Jurnal menjelaskan bahwa pelaksanaan pilkada langsung mengalami banyak kontradiksi, seperti rendahnya tingkat partisipasi pemilih, kecurangan, dan mahar politik.
Jurnal juga mengungkapkan bahwa partai politik memainkan peran penting dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, termasuk dalam pilkada. Namun, dalam pelaksanaannya, banyak partai politik yang tidak mencerminkan nilai demokrasi Pancasila, terutama dalam pemilihan atau penunjukan kepala daerah yang diusung oleh partai politik.
Jurnal ini juga menekankan pentingnya implementasi nilai-nilai moralitas dan Pancasila dalam pelaksanaan undang-undang pilkada agar efektif. Dalam pelaksanaan pilkada, dibutuhkan partisipasi aktif partai politik dan masyarakat dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi Pancasila, terutama dalam Sila keempat yang menekankan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
NPM : 2217051100
KELAS : A
Jurnal tersebut membahas tentang pelaksanaan pemilihan umum daerah (pilkada) di Indonesia yang harus mengacu pada nilai-nilai demokrasi Pancasila, terutama pada Sila keempat, yakni "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Jurnal menjelaskan bahwa pelaksanaan pilkada langsung mengalami banyak kontradiksi, seperti rendahnya tingkat partisipasi pemilih, kecurangan, dan mahar politik.
Jurnal juga mengungkapkan bahwa partai politik memainkan peran penting dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, termasuk dalam pilkada. Namun, dalam pelaksanaannya, banyak partai politik yang tidak mencerminkan nilai demokrasi Pancasila, terutama dalam pemilihan atau penunjukan kepala daerah yang diusung oleh partai politik.
Jurnal ini juga menekankan pentingnya implementasi nilai-nilai moralitas dan Pancasila dalam pelaksanaan undang-undang pilkada agar efektif. Dalam pelaksanaan pilkada, dibutuhkan partisipasi aktif partai politik dan masyarakat dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi Pancasila, terutama dalam Sila keempat yang menekankan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.