Nama : Muhamad Pandu Dwi Putra
NPM : 2257051010
Kelas : A
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
1. Artikel tersebut menggambarkan kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga, seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta, mencatat adanya pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi berbasis gender, serta kegagalan dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM. hal positif yang dapat ditemukan adalah kesadaran dan upaya yang dilakukan oleh beberapa pihak untuk meningkatkan penegakan HAM di Indonesia.
2. Demokrasi Indonesia dapat dilihat dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mencerminkan keberagaman dan toleransi dalam menjalankan demokrasi. Dalam demokrasi Indonesia, nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat juga memiliki peran penting dalam memperkaya wawasan dan perspektif dalam pengambilan keputusan.
3. Menurut analisis saya praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Terdapat kendala dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, serta masih ada pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak-hak lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dalam memperkuat institusi dan mekanisme penegakan hukum, serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan hak asasi manusia di kalangan masyarakat.
4. Sikap terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat dapat dianggap sebagai pengkhianatan terhadap demokrasi. Sebagai wakil rakyat, anggota parlemen seharusnya bertanggung jawab untuk mewakili dan menjalankan kepentingan rakyat secara jujur, adil, dan transparan.
5. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan menggunakan pengaruh mereka untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat harus berhati-hati dalam memanipulasi opini publik dan mengabaikan hak asasi manusia. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan tersebut digunakan untuk memajukan kesejahteraan rakyat.