Nama : Ngasiroh Nurjayatri
Npm : 2257051032
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
A. Menurut saya, artikel ini memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan yang dihadapi dalam penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019. Pelanggaran HAM yang terjadi, pembatasan kebebasan, dan diskriminasi gender merupakan isu yang serius dan perlu mendapat perhatian. Namun, artikel juga memberikan harapan dengan menyebutkan langkah-langkah reformasi yang telah dilakukan oleh Indonesia, seperti meratifikasi perjanjian HAM internasional. Kehadiran gerakan masyarakat yang aktif juga menjadi sumber harapan untuk penegakan HAM yang lebih baik di masa depan. Artikel ini juga menggarisbawahi peran penting masyarakat sipil dalam memantau dan memperjuangkan pemenuhan HAM. Keterlibatan masyarakat sipil dapat menjadi kekuatan untuk mengatasi pelanggaran HAM dan memperjuangkan keadilan.
Hal positif yang dapat diambil adalah bahwa walaupun penegakan HAM di Indonesia belum dapat dikatakan baik secara kemanusiaan dan keadilan, namun Indonesia tetap berusaha untuk melakukan langkah-langkah reformasi yang berfungsi untuk memastikan perlindungan HAM menjadi lebih baik, menegakkan reformasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
B. Republik Indonesia memiliki akar seni yang kuat dalam nilai-nilai asli masyarakat Indonesia. Konsepsi gotong royong, musyawarah untuk mencapai kesepakatan, dan kebersamaan dalam berpendapat merupakan nilai-nilai yang sudah lama ada dalam masyarakat Indonesia. Hal ini tercermin dari sistem pemerintahan desa atau adat yang masih banyak terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, prinsip republik Indonesia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa juga menunjukkan bahwa agama memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Hal ini tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai dasar negara.
Pendapat saya mengenai sila Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu sila ini dapat menjadi kekuatan atau kelemahan tergantung bagaimana sila ini diimplementasikan, jika sila ini digunakan untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia akan menjadi kekeuatan, tetapi jika sila ini digunakan untuk membatasi hak-hak orang yang tidak beragama atau kelompok tertentu, maka sila ini juga dapat menjadi kelemahan bagi negara Indonesia.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih memiliki tantangan dalam mewujudkan sepenuhnya nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai HAM. Meskipun demokrasi telah memberikan ruang partisipasi politik bagi masyarakat, masih terdapat kasus pelanggaran HAM, penyalahgunaan kekuasaan, dan kepentingan politik yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan masyarakat luas. Perlu upaya yang lebih besar untuk memastikan bahwa demokrasi dijalankan dengan integritas, keadilan, dan menghormati hak asasi manusia.
D. Hal tersebut dianggap sebagai ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya mengedepankan representasi kehendak rakyat. Dalam sistem demokrasi yang sehat, anggota parlemen diharapkan untuk mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat yang mereka perwakilkan. Hal ini bisa menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan melemahkan kualitas demokrasi. Penting bagi masyarakat untuk terus memantau tindakan anggota parlemen dan memilih para wakil yang mampu mewakili kepentingan masyarakat dengan baik.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan menggunakan loyalitas dan emosi rakyat sebagai alat untuk mencapai tujuan yang tidak jelas adalah masalah serius dalam konteks demokrasi dewasa saat ini. Hal ini dapat membahayakan prinsip-prinsip demokrasi yang melindungi hak asasi manusia, pluralisme, dan kebebasan individu. Pemimpin yang memanfaatkan kekuasaan kharismatik untuk memanipulasi opini publik dan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dapat membahayakan keseimbangan kekuasaan, mempersempit ruang demokrasi, dan mengabaikan hak-hak rakyat. Pihak yang memiliki kekuasaan karismatik tetap harus bertanggung jawab terhadap tindakan mereka dan tidak boleh menggunakan pengaruh mereka untuk merusak prinsip-prinsip demokrasi atau melanggar hak asasi manusia. Penting bagi masyarakat dalam era demokrasi untuk mempertahankan kritisisme sehat, mempelajari tentang hak asasi manusia, dan memastikan bahwa pemimpin mereka terpilih berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat dan menghormati hak asasi manusia. uga penting untuk membangun lembaga-lembaga yang kuat.
Npm : 2257051032
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
A. Menurut saya, artikel ini memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan yang dihadapi dalam penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019. Pelanggaran HAM yang terjadi, pembatasan kebebasan, dan diskriminasi gender merupakan isu yang serius dan perlu mendapat perhatian. Namun, artikel juga memberikan harapan dengan menyebutkan langkah-langkah reformasi yang telah dilakukan oleh Indonesia, seperti meratifikasi perjanjian HAM internasional. Kehadiran gerakan masyarakat yang aktif juga menjadi sumber harapan untuk penegakan HAM yang lebih baik di masa depan. Artikel ini juga menggarisbawahi peran penting masyarakat sipil dalam memantau dan memperjuangkan pemenuhan HAM. Keterlibatan masyarakat sipil dapat menjadi kekuatan untuk mengatasi pelanggaran HAM dan memperjuangkan keadilan.
Hal positif yang dapat diambil adalah bahwa walaupun penegakan HAM di Indonesia belum dapat dikatakan baik secara kemanusiaan dan keadilan, namun Indonesia tetap berusaha untuk melakukan langkah-langkah reformasi yang berfungsi untuk memastikan perlindungan HAM menjadi lebih baik, menegakkan reformasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
B. Republik Indonesia memiliki akar seni yang kuat dalam nilai-nilai asli masyarakat Indonesia. Konsepsi gotong royong, musyawarah untuk mencapai kesepakatan, dan kebersamaan dalam berpendapat merupakan nilai-nilai yang sudah lama ada dalam masyarakat Indonesia. Hal ini tercermin dari sistem pemerintahan desa atau adat yang masih banyak terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, prinsip republik Indonesia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa juga menunjukkan bahwa agama memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Hal ini tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai dasar negara.
Pendapat saya mengenai sila Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu sila ini dapat menjadi kekuatan atau kelemahan tergantung bagaimana sila ini diimplementasikan, jika sila ini digunakan untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia akan menjadi kekeuatan, tetapi jika sila ini digunakan untuk membatasi hak-hak orang yang tidak beragama atau kelompok tertentu, maka sila ini juga dapat menjadi kelemahan bagi negara Indonesia.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih memiliki tantangan dalam mewujudkan sepenuhnya nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai HAM. Meskipun demokrasi telah memberikan ruang partisipasi politik bagi masyarakat, masih terdapat kasus pelanggaran HAM, penyalahgunaan kekuasaan, dan kepentingan politik yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan masyarakat luas. Perlu upaya yang lebih besar untuk memastikan bahwa demokrasi dijalankan dengan integritas, keadilan, dan menghormati hak asasi manusia.
D. Hal tersebut dianggap sebagai ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya mengedepankan representasi kehendak rakyat. Dalam sistem demokrasi yang sehat, anggota parlemen diharapkan untuk mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat yang mereka perwakilkan. Hal ini bisa menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan melemahkan kualitas demokrasi. Penting bagi masyarakat untuk terus memantau tindakan anggota parlemen dan memilih para wakil yang mampu mewakili kepentingan masyarakat dengan baik.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan menggunakan loyalitas dan emosi rakyat sebagai alat untuk mencapai tujuan yang tidak jelas adalah masalah serius dalam konteks demokrasi dewasa saat ini. Hal ini dapat membahayakan prinsip-prinsip demokrasi yang melindungi hak asasi manusia, pluralisme, dan kebebasan individu. Pemimpin yang memanfaatkan kekuasaan kharismatik untuk memanipulasi opini publik dan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dapat membahayakan keseimbangan kekuasaan, mempersempit ruang demokrasi, dan mengabaikan hak-hak rakyat. Pihak yang memiliki kekuasaan karismatik tetap harus bertanggung jawab terhadap tindakan mereka dan tidak boleh menggunakan pengaruh mereka untuk merusak prinsip-prinsip demokrasi atau melanggar hak asasi manusia. Penting bagi masyarakat dalam era demokrasi untuk mempertahankan kritisisme sehat, mempelajari tentang hak asasi manusia, dan memastikan bahwa pemimpin mereka terpilih berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat dan menghormati hak asasi manusia. uga penting untuk membangun lembaga-lembaga yang kuat.