Nama : Fitria Az Zahra

NPM : 2217051052

Kelas : D

Prodi : Ilmu Komputer 

Analisis yang saya dapatkan dari video youtube tentang ketahanan nasional, yaitu ketahanan nasional adalah keuletan, keterampilan, ketangguhan, dan kemampuan mengembangkan potensi nasional untuk menghadapi ancaman yang datang atau bisa diartikan sebagai kemampuan mengembangkan kekuatan nasional.Tantangan ancaman hambatan gangguan bisa secara langsung, luar, dalam, dan tidak langsung. Tembok penghancur ketahanan nasional yaitu, integritas, identitas, kelangsungan hidup, dan perjuangan mencapai tujuan nasional. 

Perwujudan aspek alamiah (tri gatra), yaitu lokasi dan posisi geografis (peningkatan potensi laut dan darat posisi dengan negara tetangga), sumber daya alam (kesadaran nasional pemanfaatan kekayaan alam), dan keadaan dan kemampuan penduduk (pendidikan).

Selain itu, terdapat ancaman dari tiga unsur trigatra yang mengancam beberapa aspek sebagai berikut:

• Ancaman terhadap lokasi geografis Indonesia, seperti misalnya Timor Timur memisahkan diri dan masuknya kapal perang asing. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan diplomat yang kompeten untuk menjalin hubungan diplomatik yang baik dengan negara lain. Selain itu, negara kita juga perlu memiliki reputasi yang kuat di mata internasional.
• Ancaman terhadap keadaan dan kekayaan alam, contohnya pencurian kapal oleh nelayan asing. Solusinya adalah dengan meningkatkan pengawasan secara ketat. Setiap kali terjadi pencurian ikan, kapal tersebut harus ditenggelamkan sebagai tindakan tegas. Selain itu, kita juga perlu meningkatkan pemanfaatan potensi alam kita sendiri tanpa campur tangan pihak asing.
• Ancaman terhadap kemampuan penduduk, misalnya jika masyarakat Indonesia tidak mendapatkan pendidikan yang memadai, maka akan kalah dalam persaingan dengan negara lain. Solusinya adalah masyarakat Indonesia harus rajin belajar dan mengembangkan pengetahuan agar mampu bersaing dengan individu dari luar negeri.

Perwujudan aspek sosial (panca gatra), yaitu ideologi (rangkaian nilai mampu menampung aspirasi), politik (demokrasi atau keseimbangan input dan output), ekonomi (sarana, modal, dan teknologi), sosial budaya (tradisi, pendidikan, dan kemimpinan), hankam (partisipasi dan kesadaran masyarakat).

Selanjutnya, ada ancaman terhadap keutuhan negara yang mengancam ideologi pancagatra :

• Ancaman terhadap ideologi negara untuk diubah menjadi ideologi komunis. Untuk menghadapinya, kita perlu memahami secara praktis ideologi Pancasila dan mengimplementasikannya dengan baik, salah satunya melalui penyusunan kurikulum pendidikan sejak usia dini. .
• Dalam konteks politik, contohnya adalah pembatasan demokrasi dan pembungkaman kritik. Solusinya adalah setiap anggota DPR harus memiliki sikap terbuka dalam menerima aspirasi masyarakat, sementara masyarakat harus memiliki kemampuan untuk mengkritik ketika anggota DPR tidak memenuhi janji kampanye.
• Dalam aspek sosialbudaya, contohnya adalah ancaman terhadap tradisi. Untuk menghadapinya, setiap daerah harus berupaya menjaga dan melestarikan kebudayaan lokal mereka.
• Dalam konteks ekonomi, masyarakat menghadapi kesulitan dalam membuka usaha, terutama karena lebih banyak yang memilih mal daripada pasar tradisional. 
• Dalam aspek Hankam, contohnya adalah masyarakat yang menentang Pancasila, seperti pemberontakan Papua Merdeka. Solusinya adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kegiatan bela negara.

Nama : Fitria Az Zahra

NPM : 2217051052

Kelas : D

Prodi  : Ilmu Komputer

Dalam artikel ini, dibahas kondisi buruk Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia menjelang peringatan Hari HAM Sedunia. Beberapa organisasi mencatat bahwa pada tahun 2019, Indonesia masih memiliki performa HAM yang buruk. Komnas HAM menyoroti perlunya tindakan lebih lanjut dari pemerintah terkait pelanggaran HAM masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam. LBH Jakarta mencatat adanya penurunan demokrasi dan ancaman terhadap kebebasan sipil pada tahun 2019.

Salah satu pakar mengatakan bahwa tahun 2019 dapat dianggap sebagai tahun kelam dengan penurunan kualitas HAM dan meningkatnya serangan terhadap pembela HAM. Beberapa masalah yang diidentifikasi termasuk kurangnya proses hukum dan pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM oleh aparat keamanan, pembatasan kebebasan berbicara dan beragama, diskriminasi gender, kegagalan pemerintah dalam memberikan keadilan dan reparasi kepada korban pelanggaran HAM masa lalu, peningkatan pelanggaran HAM di Papua, serta pemaksaan dan penegakan hukum yang kejam.

Namun, Amnesty International mengakui bahwa Indonesia sedang melakukan langkah-langkah reformasi penting dalam penegakan HAM, termasuk melalui meratifikasi perjanjian HAM internasional, perlindungan terhadap semua orang dari penghilangan paksa, dan reformasi sektor keamanan publik.

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

Artikel ini menggambarkan tantangan yang masih dihadapi dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Tahun tersebut dapat disebut sebagai tahun yang sulit, dengan banyak agenda HAM mengalami kemacetan, kemunduran dalam mutu HAM, dan serangan terhadap para pembela HAM. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya proses hukum dan pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan. Selain itu, terjadi pembatasan sewenang-wenang terhadap kebebasan berbicara dan beragama melalui aturan dan praktik politik. Pemerintah juga dianggap gagal dalam memberikan keadilan dan reparasi kepada korban pelanggaran HAM masa lalu. Namun, terdapat kabar baik bahwa Indonesia sedang melakukan beberapa langkah reformasi penting dalam penegakan HAM. Amnesty International mengakui upaya tersebut dan mengapresiasi langkah-langkah yang diambil. Salah satunya adalah meratifikasi perjanjian HAM internasional dan komitmen terhadap perlindungan terhadap semua orang dari penghilangan paksa. Selain itu, juga ada upaya untuk menegakkan supremasi hukum dan mereformasi sektor keamanan publik. Hal positif yang dapat ditemukan adalah adanya pengakuan bahwa Indonesia sedang melakukan beberapa langkah reformasi penting dalam penegakan HAM. Amnesty International mengapresiasi upaya tersebut, termasuk meratifikasi perjanjian HAM internasional dan komitmen terhadap perlindungan terhadap semua orang dari penghilangan paksa.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia!  Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi  Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ? 

Analisis saya mengenai demokrasi Indonesia berdasarkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia menunjukkan beberapa hal penting. Budaya musyawarah yang telah ada sejak lama di Indonesia menjadi pondasi yang kuat bagi demokrasi. Konsep gotong royong, kebersamaan, dan keadilan sosial dalam budaya masyarakat Indonesia memperkuat prinsip demokrasi yang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh warga negara. Selain itu, prinsip ke-Tuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila sebagai dasar negara juga berpengaruh pada pandangan terhadap demokrasi di Indonesia. Prinsip ini mengakui keberadaan Tuhan dan pentingnya menerapkan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan berdemokrasi. Meskipun Indonesia memiliki keragaman agama, prinsip ke-Tuhanan yang Maha Esa menegaskan pentingnya menghormati nilai-nilai spiritual dan moral dalam menjalankan demokrasi, seperti integritas, kejujuran, dan tanggung jawab.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia? 

Praktik demokrasi Indonesia saat ini memiliki tantangan dan perlu dilakukan evaluasi terkait dengan kesesuaiannya dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan penghormatan terhadap nilai hak asasi manusia. Dalam praktiknya, demokrasi Indonesia menghadapi beberapa tantangan, seperti pembatasan kebebasan berpendapat, serangan terhadap aktivis dan pembela HAM, serta perlindungan yang belum memadai terhadap hak-hak minoritas. Meskipun demikian, Indonesia juga telah mencapai beberapa kemajuan dalam memperkuat demokrasi, seperti pelaksanaan pemilihan umum yang relatif bebas dan adil serta adanya lembaga-lembaga yang berperan dalam menjaga supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Upaya perbaikan juga harus dilakukan untuk memastikan bahwa praktik demokrasi Indonesia sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai hak asasi manusia. 

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Sikap saya terhadap anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat yakni tidak setuji. Saat anggota parlemen mengabaikan kepentingan masyarakat dan menerapkan agenda politik mereka sendiri di atas suara rakyat dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem demokrasi. Penting bagi kita sebagai masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja para anggota parlemen serta melibatkan diri secara aktif dalam proses demokrasi untuk memastikan perwakilan yang tepat.

E. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Menurut saya pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan kharismatik untuk tujuan yang tidak jelas sering kali mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Mereka dapat menekan kebebasan berpendapat, mengabaikan hak partisipasi politik, atau melanggar hak-hak individu. Dalam konteks demokrasi yang dewasa, penting bagi masyarakat sipil, lembaga negara, dan kita sebagai warga negara untuk memantau dan mengkritisi kebijakan dan tindakan pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik, serta memperjuangkan perlindungan hak asasi manusia yang adil. Selain itu, mendorong transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang objektif merupakan langkah penting dalam menjaga kesesuaian antara kekuasaan politik dan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam demokrasi yang sehat.