Nama : Anisa Mitha Safitri
Npm : 2257051022
Kelas : C

Analisis saya terkait jurnal di atas adalah Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, Demokrasi hakikatnya
mengizinkan warga Negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. secara empiris di
Indonesia sampai saat ini tidak mencerminkan suatu ideologi yang telah disepakati oleh masyarakat
Indonesia. Permasalahan yang dikaji berkaitan dengan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila
Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Hal ini disesuaikan oleh amanat konstitusi
yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum dan Negara demokrasi. Pancasila sila
keempat merupakan penceminan dari asas demokrasi.

Demokrasi dalam pemilihan umum daerah di Indonesia mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila, di mana partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah dan perwakilan menjadi prinsip utama dalam sistem politik dan pemilihan umum di tingkat daerah. Hal ini menggarisbawahi pentingnya peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik yang berpengaruh pada pemerintahan daerah, sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Pancasila sila keempat merupakan
perwujudan demokrasi di Indonesia,
demokrasi yang dinginkan adalah ikut
sertaan rakyat didalam menjalankan roda
pemerintahan. Melindungi demokrasi juga
melindungi sesuatu yang menyandang status
minoritas, minoritas dalam hal ini adalah
calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila
keempat Pancasila.

Nama : Anisa Mitha Safitri
Npm : 2257051022
Kelas : C

Berdasarkan video diatas Terdapat beberapa periode dan perkembangan demokrasi di Indonesia antara lain:
1.Demokrasi masa revolusi kemerdekaan
Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer yang diwujudkan dalam UUD 1945. Sistem ini memberikan kekuasaan legislatif yang kuat kepada Majelis Konstituante.

2.Demokrasi Parlementer(1945-1959)
demokrasi parlementer dimulai pada abad ke-19 di Inggris, di mana sistem parlementer pertama kali diterapkan. Pada sistem parlementer, kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen atau dewan perwakilan rakyat. Sistem ini menjadi populer di Eropa dan kemudian menyebar ke negara-negara lain di seluruh dunia.

3.Demokrasi Terpimpin (1959-1966)
Pada periode ini, terjadi perubahan pada sistem politik Indonesia yang beralih ke demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin menggantikan sistem parlementer yang ada sebelumnya dan mengutamakan peran pemerintah dalam memimpin bangsa.

4.Demokrasi Pancasila (1966-1998)
Setelah kudeta militer pada tahun 1965, Indonesia memasuki periode demokrasi Pancasila. Pada periode ini, pemerintah menekankan pentingnya kesatuan dan persatuan dalam membangun bangsa. Sistem politik diatur dalam kerangka ideologi Pancasila dan demokrasi masih terbatas.

5.Reformasi (1998-sekarang)
Setelah masa Orde Baru, Indonesia memasuki periode reformasi yang ditandai dengan banyaknya perubahan kebijakan dan reformasi struktural. Pemilihan umum kembali digelar secara teratur dan partai politik bebas didirikan. Kebebasan pers dan hak asasi manusia juga semakin dihormati. Namun, masih terdapat masalah seperti praktik korupsi yang merajalela dan pemerataan pembangunan yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia.

NAMA : Anisa Mitha Safitri
NPM : 2257051022
KELAS : C

Analisis Saya terkait jurnal yang berjudul "Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019" menggambarkan berbagai tantangan dan masalah yang dihadapi dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia menjelang Pemilu Serentak 2019. Jurnal tersebut mengidentifikasi beberapa isu kritis yang dapat mempengaruhi integritas pemilu, stabilitas politik, dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Salah satu isu yang ditekankan dalam jurnal tersebut adalah polarisasi politik yang semakin meningkat menjelang pemilu serentak 2019. Persaingan politik yang sengit dan retorika keras dari kandidat dan partai politik dapat memperburuk polarisasi politik di masyarakat. Hal ini dapat mengancam keberlanjutan konsolidasi demokrasi karena memperlebar kesenjangan antara kelompok masyarakat, merusak kepercayaan publik, dan menghambat dialog dan kompromi antara kelompok yang berbeda.

Selain itu, jurnal tersebut juga mencatat peran penting media sosial dalam pemilu serentak 2019, namun juga menjadi sumber penyebaran hoaks dan disinformasi yang dapat merusak integritas pemilu. Penyebaran hoaks dan disinformasi dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap kandidat dan partai politik, serta memperkeruh iklim politik yang kondusif. Oleh karena itu, pengelolaan informasi yang akurat dan faktual menjadi tantangan yang signifikan dalam menjaga integritas dan kredibilitas pemilu di era digital.

Dalam jurnal tersebut juga diidentifikasi tantangan dalam hal partisipasi politik yang inklusif, terutama bagi kelompok minoritas, perempuan, dan masyarakat yang marginal. Tantangan ini melibatkan keterbatasan akses terhadap informasi, penindasan politik, diskriminasi, serta kendala sosial dan budaya yang dapat menghambat partisipasi aktif mereka dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan partisipasi politik yang inklusif dan merata menjadi penting untuk memastikan demokrasi yang berkelanjutan dan representatif.

Secara keseluruhan, analisis dalam jurnal "Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019" menggarisbawahi tantangan dan masalah dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia menjelang pemilu serentak pada tahun 2019, termasuk polarisasi politik yang meningkat, penyebaran hoaks dan disinformasi, serta tantangan dalam partisipasi politik yang inklusif. Upaya untuk menghadapi tantangan ini menjadi kritis dalam memastikan pemilu yang berintegritas, stabil, dan inklusif dalam konteks demokrasi Indonesia.

Nama : Anisa Mitha Safitri
Npm : 2257051022
Kelas : C

Analisis saya terkait video yang berjudul "Demokrasi Itu Gaduh, tapi Kenapa Bertahan dan Dianut Banyak Negara" membahas tentang fenomena demokrasi yang seringkali menjadi bahan perdebatan dan kontroversi, namun tetap menjadi sistem pemerintahan yang dianut oleh banyak negara di dunia.

Salah satu alasan utama mengapa sistem demokrasi menjadi pilihan banyak negara adalah karena dengan menganut sistem demokrasi yang baik, negara tersebut mampu mempertahankan keamanan dan kemakmuran jangka panjang. Selain itu, demokrasi juga dinilai sebagai alat paling efektif untuk mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik, dan meningkatkan partisipasi publik. Warga di negara penganut demokrasi cenderung memiliki harapan hidup yang tinggi.

Namun, demokrasi juga mengalami krisis. Ada beberapa alasan yang mengemukakan mengapa demokrasi mengalami krisis, mulai dari rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah dan politikus, penurunan jumlah keanggotaan partai politik, hingga regulasi pemerintah yang dianggap tidak transparan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengatasi krisis demokrasi agar sistem ini tetap bertahan.

Meskipun demokrasi sering kali diiringi dengan konflik, debat, dan perbedaan pendapat, negara-negara yang menganut sistem demokrasi cenderung memiliki tingkat penegakan HAM yang tinggi, angka korupsi lebih rendah, dan masyarakat yang lebih sehat dan bahagia. Oleh karena itu, demokrasi tetap menjadi pilihan banyak negara dan dianggap sebagai alat paling efektif untuk mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik, dan meningkatkan partisipasi publik.

NAMA : ANISA MITHA SAFITRI

NPM : 2257051022

KELAS : C