NAMA: WIDYASTI BELLA KURNIA
NPM: 2217051092
KELAS: C
NPM: 2217051092
KELAS: C
Kiriman dibuat oleh Widyasti Bella Kurnia
NAMA: WIDYASTI BELLA KURNIA
NPM: 2217051092
KELAS: C
Jurnal yang berjudul "Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019" membahas tantangan dan masalah yang terjadi dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia menjelang Pemilu Serentak 2019. Artikel ini mencatat bahwa konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif karena pilar-pilar pentingnya, seperti pemilu, partai politik, civil society, dan media massa belum berfungsi secara efektif dan maksimal. Namun, pemilu dianggap sebagai prasyarat penting dalam menciptakan kejujuran, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam suksesi kepemimpinan dan kinerja pemerintahan. Artikel ini juga menyoroti bahwa kondisi sosial, ekonomi, politik, dan hukum yang kurang memadai dapat menghambat kualitas pemilu dan stabilitas nasional.
Beberapa masalah yang muncul selama tahapan pilpres, seperti politisasi identitas, sengitnya perebutan suara Muslim, permasalahan parpol, dan politisasi birokrasi, memerlukan solusi yang konkrit dan memadai agar dapat mendukung deepening democracy dan konsolidasi demokratisasi di Indonesia. Oleh karena itu, trust building menjadi suatu keniscayaan dalam proses deepening democracy/konsolidasi demokratisasi. Tumbuhnya rasa saling percaya di antara penyelenggara pemilu, parpol, dan masyarakat menjadi syarat utama terwujudnya demokrasi yang berkualitas dan penopang terwujudnya stabilitas politik dan keamanan dalam masyarakat.
Selain itu, proses pendalaman demokrasi/konsolidasi demokrasi memerlukan peran penting stakeholders terkait pemilu dan elemen-elemen kekuatan lainnya seperti civil society, elite/aktor, media massa, medsos, serta lembaga survey. Independensi, kedewasaan, dan partisipasi kekuatan-kekuatan sosial tersebut sangat diperlukan. Civil society, misalnya, perlu tetap kritis dalam mengawal pemilu dan hasilnya. Media massa bisa menjadi pemasok berita yang obyektif dan melakukan kontrol sosial yang berpihak pada rakyat. Oleh karena itu, semua stakeholders terkait pemilu seperti partai politik, penyelenggara pemilu, pemerintah, dan institusi penegak hukum perlu bersinergi secara profesional untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil pemilu dan konsolidasi demokrasi di Indonesia.
NPM: 2217051092
KELAS: C
Jurnal yang berjudul "Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019" membahas tantangan dan masalah yang terjadi dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia menjelang Pemilu Serentak 2019. Artikel ini mencatat bahwa konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif karena pilar-pilar pentingnya, seperti pemilu, partai politik, civil society, dan media massa belum berfungsi secara efektif dan maksimal. Namun, pemilu dianggap sebagai prasyarat penting dalam menciptakan kejujuran, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam suksesi kepemimpinan dan kinerja pemerintahan. Artikel ini juga menyoroti bahwa kondisi sosial, ekonomi, politik, dan hukum yang kurang memadai dapat menghambat kualitas pemilu dan stabilitas nasional.
Beberapa masalah yang muncul selama tahapan pilpres, seperti politisasi identitas, sengitnya perebutan suara Muslim, permasalahan parpol, dan politisasi birokrasi, memerlukan solusi yang konkrit dan memadai agar dapat mendukung deepening democracy dan konsolidasi demokratisasi di Indonesia. Oleh karena itu, trust building menjadi suatu keniscayaan dalam proses deepening democracy/konsolidasi demokratisasi. Tumbuhnya rasa saling percaya di antara penyelenggara pemilu, parpol, dan masyarakat menjadi syarat utama terwujudnya demokrasi yang berkualitas dan penopang terwujudnya stabilitas politik dan keamanan dalam masyarakat.
Selain itu, proses pendalaman demokrasi/konsolidasi demokrasi memerlukan peran penting stakeholders terkait pemilu dan elemen-elemen kekuatan lainnya seperti civil society, elite/aktor, media massa, medsos, serta lembaga survey. Independensi, kedewasaan, dan partisipasi kekuatan-kekuatan sosial tersebut sangat diperlukan. Civil society, misalnya, perlu tetap kritis dalam mengawal pemilu dan hasilnya. Media massa bisa menjadi pemasok berita yang obyektif dan melakukan kontrol sosial yang berpihak pada rakyat. Oleh karena itu, semua stakeholders terkait pemilu seperti partai politik, penyelenggara pemilu, pemerintah, dan institusi penegak hukum perlu bersinergi secara profesional untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil pemilu dan konsolidasi demokrasi di Indonesia.
NAMA : WIDYASTI BELLA KURNIA
NPM : 2217051092
KELAS : C
NPM : 2217051092
KELAS : C
NAMA: WIDYASTI BELLA KURNIA
NPM: 2217051092
KELAS: C
Video yang berjudul "Demokrasi Itu Gaduh, tapi Kenapa Bertahan dan Dianut Banyak Negara" mengangkat tema mengapa sistem demokrasi menjadi pilihan banyak negara dan mengapa meski gaduh, demokrasi tetap bertahan. Dalam video ini, disampaikan bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang membebaskan adanya silang pendapat dan menjamin kebebasan untuk berpendapat. Hal ini menjadikan demokrasi berisik, namun demokrasi dinilai sebagai alat paling efektif untuk mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik, dan meningkatkan partisipasi publik.
Salah satu alasan utama mengapa sistem demokrasi menjadi pilihan banyak negara adalah karena dengan menganut sistem demokrasi yang baik, negara tersebut mampu mempertahankan keamanan dan kemakmuran jangka panjang. Selain itu, demokrasi juga dinilai sebagai alat paling efektif untuk mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik, dan meningkatkan partisipasi publik. Warga di negara penganut demokrasi cenderung memiliki harapan hidup yang tinggi.
Namun, demokrasi juga mengalami krisis. Ada beberapa alasan yang mengemukakan mengapa demokrasi mengalami krisis, mulai dari rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah dan politikus, penurunan jumlah keanggotaan partai politik, hingga regulasi pemerintah yang dianggap tidak transparan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengatasi krisis demokrasi agar sistem ini tetap bertahan.
Dalam video ini, Jokowi pernah mengatakan "Jangan ada yang berpolemik, jangan ada yang membuat kegaduhan-kegaduhan" terkait situasi pandemi. Namun, pernyataan tersebut dinilai muskil terpenuhi dalam negara demokrasi. Karena dalam demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk berpendapat, termasuk berkomentar dan berpolemik mengenai kebijakan pemerintah, terutama terkait situasi pandemi.
Meski demokrasi memiliki kelemahan dan krisis yang harus diatasi, namun tetap bertahan karena demokrasi memiliki prinsip dasar untuk menghargai hak asasi manusia dan mengakui hak orang untuk memilih pemimpinnya. Selain itu, demokrasi juga mendorong adanya partisipasi publik yang aktif dalam mengambil keputusan politik. Dengan demikian, meski gaduh, demokrasi tetap menjadi sistem pemerintahan yang diandalkan banyak negara.
NPM: 2217051092
KELAS: C
Video yang berjudul "Demokrasi Itu Gaduh, tapi Kenapa Bertahan dan Dianut Banyak Negara" mengangkat tema mengapa sistem demokrasi menjadi pilihan banyak negara dan mengapa meski gaduh, demokrasi tetap bertahan. Dalam video ini, disampaikan bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang membebaskan adanya silang pendapat dan menjamin kebebasan untuk berpendapat. Hal ini menjadikan demokrasi berisik, namun demokrasi dinilai sebagai alat paling efektif untuk mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik, dan meningkatkan partisipasi publik.
Salah satu alasan utama mengapa sistem demokrasi menjadi pilihan banyak negara adalah karena dengan menganut sistem demokrasi yang baik, negara tersebut mampu mempertahankan keamanan dan kemakmuran jangka panjang. Selain itu, demokrasi juga dinilai sebagai alat paling efektif untuk mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik, dan meningkatkan partisipasi publik. Warga di negara penganut demokrasi cenderung memiliki harapan hidup yang tinggi.
Namun, demokrasi juga mengalami krisis. Ada beberapa alasan yang mengemukakan mengapa demokrasi mengalami krisis, mulai dari rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah dan politikus, penurunan jumlah keanggotaan partai politik, hingga regulasi pemerintah yang dianggap tidak transparan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengatasi krisis demokrasi agar sistem ini tetap bertahan.
Dalam video ini, Jokowi pernah mengatakan "Jangan ada yang berpolemik, jangan ada yang membuat kegaduhan-kegaduhan" terkait situasi pandemi. Namun, pernyataan tersebut dinilai muskil terpenuhi dalam negara demokrasi. Karena dalam demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk berpendapat, termasuk berkomentar dan berpolemik mengenai kebijakan pemerintah, terutama terkait situasi pandemi.
Meski demokrasi memiliki kelemahan dan krisis yang harus diatasi, namun tetap bertahan karena demokrasi memiliki prinsip dasar untuk menghargai hak asasi manusia dan mengakui hak orang untuk memilih pemimpinnya. Selain itu, demokrasi juga mendorong adanya partisipasi publik yang aktif dalam mengambil keputusan politik. Dengan demikian, meski gaduh, demokrasi tetap menjadi sistem pemerintahan yang diandalkan banyak negara.
NAMA: WIDYASTI BELLA KURNIA
NPM: 2217051092
KELAS: C
NPM: 2217051092
KELAS: C