Nama : M. Febri Ardiyan Saputra
Npm : 2217051019
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Dalam berbagai variasi, Hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur tatanan suatu negara, dan masyarakat. Hukum sudah menjadi orde yang dibuat dengan sengaja seperti hukum modern zaman sekarang.
Pada saat ini, hukum harus memiliki variasi struktur hukum yang baru yang dapat menjadi sandaran bagi para petinggi maupun masyarakat.
Pada UUD tahun 1945 yang menyatakan bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum, dalam kaitannya dengan keinginan ilmu dan teknologi yang berkehidupan berbangsa dan bernegara agar terciptanya rumah yang nyaman untuk membahagiakan rakyatnya.
Di zaman modern ini, Jika hukum tidak memiliki struktur variasi yang baru, maka akan menjadi set event bagi para koruptor yang mampu memanfaat kan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia.
Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 membuka babak baru dalam mpenyelenggaraan hukum di Indoneasia dan memiliki slogan reformasi antara lain:
Demokratisasi (transisi ke rezim politik yang lebih demokratis)
Desentralisasi (Penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi).
Maka dari itu, terbentuklah Lembaga-lembaga suadaya masyarakat yang tujuannya untuk tidak membiarkan penyelenggaran hukum terlepas dari sorotan masyarakat.
Npm : 2217051019
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Dalam berbagai variasi, Hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur tatanan suatu negara, dan masyarakat. Hukum sudah menjadi orde yang dibuat dengan sengaja seperti hukum modern zaman sekarang.
Pada saat ini, hukum harus memiliki variasi struktur hukum yang baru yang dapat menjadi sandaran bagi para petinggi maupun masyarakat.
Pada UUD tahun 1945 yang menyatakan bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum, dalam kaitannya dengan keinginan ilmu dan teknologi yang berkehidupan berbangsa dan bernegara agar terciptanya rumah yang nyaman untuk membahagiakan rakyatnya.
Di zaman modern ini, Jika hukum tidak memiliki struktur variasi yang baru, maka akan menjadi set event bagi para koruptor yang mampu memanfaat kan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia.
Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 membuka babak baru dalam mpenyelenggaraan hukum di Indoneasia dan memiliki slogan reformasi antara lain:
Demokratisasi (transisi ke rezim politik yang lebih demokratis)
Desentralisasi (Penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi).
Maka dari itu, terbentuklah Lembaga-lembaga suadaya masyarakat yang tujuannya untuk tidak membiarkan penyelenggaran hukum terlepas dari sorotan masyarakat.