NAMA : M. FEBRI ARDIYAN SAPUTRA
NPM : 2217051019
KELAS : D
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
NPM : 2217051019
KELAS : D
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ M. Febri Ardiyan Saputra
NAMA : M. FEBRI ARDIYAN SAPUTRA
NPM :2217051019
KELAS : D
PRODI: S1 ILMU KOMPUTER
NPM :2217051019
KELAS : D
PRODI: S1 ILMU KOMPUTER
Nama : M. Febri Ardiyan Saputra
Npm : 2217051019
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Npm : 2217051019
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Analisis dari saya pada jurnal tersebut menunjukkan pandangan bahwa Bela Negara adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh warga negara. Hal ini didasarkan pada perundang-undangan dan merupakan cara untuk membuktikan kesetiaan dan kecintaan terhadap negara. Bela Negara juga dipandang sebagai hak dan kewajiban yang seimbang dalam hukum. Pandangan tersebut juga menyatakan bahwa Bela Negara tidak hanya dilakukan dengan menggunakan senjata, tetapi juga dapat dilakukan dengan taat pada himbauan pemerintah dan tidak menyebarkan berita hoaks. Selain itu, Bela Negara juga harus didukung oleh pengetahuan tentang kewarganegaraan agar dapat menghindari kesalahan dan tindakan yang tidak diinginkan. Hal ini sesuai dengan tujuan utama menjadi warga negara yang baik.
Dalam konteks pandemi COVID-19, penting bagi seluruh warga negara untuk tetap melakukan Bela Negara. Salah satu contoh Bela Negara yang diberikan adalah tetap tinggal di rumah dan tidak menyebarkan berita yang belum dikonfirmasi kebenarannya. Tindakan-tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk Bela Negara dalam situasi sulit seperti pandemi, karena Bela Negara merupakan masalah bersama yang harus dihadapi secara kolektif.
Selain itu, jurnal tersebut memberikan dasar hukum yang mengatur Bela Negara dalam Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pertahanan Negara. Dasar hukum tersebut menegaskan kewajiban partisipasi warga negara dalam upaya Bela Negara serta memberikan panduan mengenai metode pelaksanaannya..
Secara keseluruhan,j urnal tersebut menyatakan bahwa Bela Negara merupakan hal yang positif dan dapat dilakukan dengan berbagai cara yang sesuai dengan kemampuan individu. Bela Negara melibatkan ketaatan pada himbauan pemerintah, penyebaran informasi yang benar, dan pengetahuan tentang kewarganegaraan.dan juga jurnal tersebut menekankan pentingnya melaksanakan Bela Negara sebagai hak dan kewajiban warga negara dalam menjaga eksistensi negara di mata dunia. Hal ini juga menegaskan bahwa Bela Negara bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tetapi merupakan kewajiban bersama dalam menghadapi tantangan yang dihadapi, seperti pandemi COVID-19.
Nama : M. Febri Ardiyan Saputra
Npm : 2217051019
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Analisis yang bisa saya sampaikan adalah:
Pertama,pada video tersebut memberikan pengertian geopolitik sebagai ilmu yang berkaitan dengan kebijakan negara yang didasarkan pada masalah geografi wilayah atau tempat suatu bangsa. Ini menunjukkan bahwa geopolitik Indonesia adalah pendekatan dalam menyusun kebijakan nasional yang mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia.
Kemudian, pada video tersebut menjelaskan konsep geopolitik Indonesia yang menekankan penggunaan Pancasila sebagai ideologi nasional dalam menentukan kebijakan politik, terutama dalam konteks wilayah geografis Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Pancasila digunakan sebagai landasan utama untuk mengarahkan kebijakan nasional yang berkaitan dengan wilayah.
Selanjutnya,pada video tersebut menyebutkan prinsip geopolitik Indonesia yang lebih menekankan pada membangun kesatuan bangsa dalam satu wilayah daripada mempertahankan wilayah itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa fokus utama geopolitik Indonesia adalah menguatkan persatuan bangsa di dalam wilayah Indonesia.
Pada video tersebut memberikan gambaran umum tentang geopolitik Indonesia, dengan menyoroti penggunaan Pancasila sebagai dasar dalam menentukan kebijakan politik, pentingnya membangun kesatuan bangsa, dan peran wawasan nusantara dalam memahami kesaruan bangsa dan keutuhan wilayah.
Dan terakhir, video tersebut memberikan gambaran tentang cara pandang bangsa Indonesia yang melibatkan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan dalam kepulauan Nusantara. Paragraf juga menyoroti beberapa keunggulan bangsa Indonesia yang menjadi aset penting dalam pembangunan negara.
Npm : 2217051019
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Analisis yang bisa saya sampaikan adalah:
Pertama,pada video tersebut memberikan pengertian geopolitik sebagai ilmu yang berkaitan dengan kebijakan negara yang didasarkan pada masalah geografi wilayah atau tempat suatu bangsa. Ini menunjukkan bahwa geopolitik Indonesia adalah pendekatan dalam menyusun kebijakan nasional yang mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia.
Kemudian, pada video tersebut menjelaskan konsep geopolitik Indonesia yang menekankan penggunaan Pancasila sebagai ideologi nasional dalam menentukan kebijakan politik, terutama dalam konteks wilayah geografis Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Pancasila digunakan sebagai landasan utama untuk mengarahkan kebijakan nasional yang berkaitan dengan wilayah.
Selanjutnya,pada video tersebut menyebutkan prinsip geopolitik Indonesia yang lebih menekankan pada membangun kesatuan bangsa dalam satu wilayah daripada mempertahankan wilayah itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa fokus utama geopolitik Indonesia adalah menguatkan persatuan bangsa di dalam wilayah Indonesia.
Pada video tersebut memberikan gambaran umum tentang geopolitik Indonesia, dengan menyoroti penggunaan Pancasila sebagai dasar dalam menentukan kebijakan politik, pentingnya membangun kesatuan bangsa, dan peran wawasan nusantara dalam memahami kesaruan bangsa dan keutuhan wilayah.
Dan terakhir, video tersebut memberikan gambaran tentang cara pandang bangsa Indonesia yang melibatkan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan dalam kepulauan Nusantara. Paragraf juga menyoroti beberapa keunggulan bangsa Indonesia yang menjadi aset penting dalam pembangunan negara.
Nama : M. Febri Ardiyan Saputra
Npm : 2217051019
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Analisis artikel:
Artikel tersebut menggambarkan bahwa menjelang peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia pada tanggal 10 Desember, beberapa lembaga di Indonesia mencatat bahwa kinerja negara terkait HAM pada tahun 2019 masih buruk. Komnas HAM menyoroti masalah pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA) sebagai area yang perlu diperbaiki oleh pemerintah. LBH Jakarta juga menyebutkan bahwa demokrasi di Indonesia mundur jauh dan rezim otoritarian mulai menjadi ancaman nyata, dengan pembatasan ruang kebebasan sipil yang semakin terlihat.
Namun demikian, beberapa pakar memiliki pandangan optimis bahwa meskipun tahun 2019 menghadirkan tantangan yang serius, terdapat beberapa perkembangan positif yang dapat menjadi harapan untuk masa depan. Analisis tersebut mengisyaratkan bahwa sementara situasi HAM di Indonesia masih bermasalah, adanya perubahan dan perbaikan yang mungkin terjadi.
Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dan pemahaman bahwa masih ada pekerjaan yang perlu dilakukan dalam memperbaiki rekam jejak negara terkait HAM. Melalui upaya yang terus-menerus dan komitmen untuk memperkuat demokrasi, penegakan hukum, dan perlindungan HAM, Indonesia memiliki potensi untuk mengatasi masalah yang ada dan memperbaiki situasi HAM di masa depan.
Ini menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, lembaga HAM, LSM, dan masyarakat sipil untuk mencapai kemajuan yang signifikan dalam perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia.
Analisis soal:
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Analisis dari artikel tersebut adalah bahwa Indonesia masih memiliki tantangan besar dalam melindungi dan memajukan HAM. Pelanggaran HAM berat di masa lalu perlu ditangani dengan serius dan keadilan harus ditegakkan untuk memastikan akuntabilitas dan rekonsiliasi. Penanganan konflik sumber daya alam juga menjadi fokus penting, mengingat dampaknya terhadap hak-hak masyarakat dan lingkungan.
Selain itu, penurunan demokrasi dan penutupan ruang kebebasan sipil menjadi keprihatinan serius. Dalam demokrasi yang kuat, ruang untuk partisipasi masyarakat sipil, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berserikat harus dijaga dan diperkuat. Kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman yang perlu diatasi dengan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan menghormati HAM. Ketidakadilan dan ketidakakuntabilitasan terhadap pelanggaran HAM oleh aparat keamanan menunjukkan lemahnya sistem keadilan dan perlindungan terhadap warga negara. Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan beragama yang sewenang-wenang juga mencerminkan pengabaian terhadap hak-hak dasar individu. Diskriminasi gender dan perlakuan merendahkan terhadap perempuan menunjukkan ketidaksetaraan dalam masyarakat.
Hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel ini adalah kesadaran lembaga-lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta terhadap tantangan yang dihadapi dalam penegakan HAM di Indonesia. Mereka mengidentifikasi masalah-masalah yang perlu diatasi dan mendorong pemerintah dan masyarakat untuk mengambil tindakan yang tepat. Selain itu, pandangan para pakar yang menyebutkan adanya harapan ke depan memberikan ruang untuk perbaikan dan perubahan yang lebih baik di masa mendatang. Selain itu, kesadaran akan serangkaian masalah serius dalam penegakan HAM. Mengetahui masalah-masalah ini adalah langkah awal yang penting dalam upaya untuk melakukan perubahan dan peningkatan. Artikel tersebut menyoroti pentingnya penegakan HAM, keadilan, dan perlindungan hak-hak dasar individu. Hal ini dapat membangkitkan kesadaran dan memicu tindakan dari pemerintah, organisasi HAM, dan masyarakat umum untuk mengatasi masalah ini dan memperjuangkan perlindungan HAM yang lebih baik di masa depan.
2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab:
Demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia memiliki beberapa aspek yang menarik. Pertama, masyarakat Indonesia memiliki tradisi musyawarah dan gotong royong yang kuat. Nilai-nilai ini tercermin dalam prinsip-prinsip demokrasi partisipatif, di mana keputusan diambil melalui konsensus dan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh anggota masyarakat.
Selain itu, keragaman budaya dan adat istiadat di Indonesia juga menjadi ciri khas demokrasi Indonesia. Negara Indonesia dihuni oleh berbagai suku, agama, dan kelompok etnis yang memiliki keanekaragaman budaya dan tradisi. Demokrasi Indonesia mengakui pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak minoritas serta memastikan kebebasan beragama dan budaya bagi semua warga negara.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa ini adalah sebuah pendekatan yang unik dan penting dalam konteks Indonesia. Prinsip ini mengakui dan menghormati peran agama dalam kehidupan masyarakat, sambil tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan beragama, pluralisme, dan kesetaraan hak asasi manusia. Hal ini memungkinkan masyarakat Indonesia dengan latar belakang agama yang berbeda-beda dapat hidup berdampingan secara damai dalam kerangka demokrasi yang inklusif.
3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Praktik demokrasi Indonesia saat ini memiliki beberapa keberhasilan dan tantangan dalam hal kesesuaian dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai hak asasi manusia.seperti:
a) Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat perkembangan yang signifikan dalam memperkuat demokrasi, seperti peningkatan kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan berserikat. Namun, tantangan masih ada dalam menjaga integritas dan perlindungan konstitusional terhadap hak-hak asasi manusia.
b) Praktik demokrasi Indonesia telah menunjukkan peningkatan dalam menghormati dan memajukan nilai hak asasi manusia. Hal ini tercermin dalam upaya pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga HAM dalam mengadvokasi dan melindungi hak-hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan, minoritas, dan kelompok rentan lainnya. Dsb.
Namun secara keseluruhan, praktik demokrasi Indonesia saat ini menghadapi tantangan dan masih perlu dilakukan perbaikan untuk memastikan kesesuaian dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai hak asasi manusia. Diperlukan upaya yang berkelanjutan dalam memperkuat institusi demokrasi, meningkatkan akses terhadap keadilan, dan melindungi hak-hak asasi manusia bagi semua warga negara.
4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
Menurut saya, kondisi tersebut, yang sering disebut sebagai "mengkhianati suara rakyat," dapat menjadi tanda adanya ketidaksesuaian antara representasi politik dan kepentingan masyarakat yang sebenarnya. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap lembaga legislatif dan proses politik secara umum.
Dalam praktiknya, terkadang anggota parlemen dapat terpengaruh oleh faktor-faktor politik, kepentingan pribadi, atau tekanan dari kelompok-kelompok kepentingan tertentu. Hal ini dapat menyebabkan mereka mengambil keputusan yang tidak sejalan dengan kepentingan nyata masyarakat atau tidak sesuai dengan janji-janji kampanye yang telah mereka sampaikan.
Selain itu, kesadaran politik dan partisipasi aktif dari masyarakat juga penting untuk memilih dan mendukung para calon yang benar-benar mewakili kepentingan publik. Edukasi politik yang baik dan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pemilih dalam sistem demokrasi dapat membantu masyarakat dalam memilih anggota parlemen yang benar-benar berkomitmen untuk melayani kepentingan nyata masyarakat.
Penting untuk menciptakan sistem politik yang mampu menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap representasi politik. Dengan demikian, masyarakat dapat memastikan bahwa suara mereka benar-benar diwakili oleh para pemimpin yang mereka pilih.
5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Menurut saya pada penggunaan kekuasaan kharismatik yang memanfaatkan tradisi atau agama untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat, terutama jika tujuannya tidak jelas atau melanggar hak asasi manusia, merupakan fenomena yang kompleks dan kontroversial dalam konteks demokrasi dewasa saat ini.
Biasanya pemimpin yang memanfaatkan kekuasaan kharismatik untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat dapat memiliki potensi untuk memanipulasi dan menyalahgunakan wewenang mereka. Hal ini dapat mengancam prinsip dasar demokrasi seperti partisipasi aktif, kebebasan berpendapat, dan keadilan.
Selain itu juga, penggunaan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dapat menciptakan pengkultusan pribadi atau pemimpin tertentu, yang pada gilirannya dapat menghambat keberagaman pendapat dan oposisi yang sehat dalam masyarakat. Ini dapat menghambat proses demokratisasi dan mengurangi ruang bagi alternatif pemimpin atau gagasan yang mungkin lebih sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Konsep hak asasi manusia melibatkan prinsip-prinsip dasar tentang kebebasan, kesetaraan, dan martabat manusia. Penggunaan kekuasaan kharismatik yang melanggar hak asasi manusia dapat mencakup pembatasan kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, serta penindasan terhadap kelompok minoritas atau mereka yang berbeda pendapat. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang mendasari era demokrasi dewasa saat ini.
Dalam era demokrasi dewasa saat ini, perlindungan hak asasi manusia menjadi salah satu pilar utama. Pemimpin yang menggunakan kekuasaan kharismatik harus bertanggung jawab dalam melindungi dan memajukan hak-hak asasi manusia, dan bukan sebaliknya. Tanggung jawab ini melibatkan keterbukaan, akuntabilitas, dan kewajiban untuk menjaga integritas demokrasi serta melindungi hak-hak dasar setiap individu, tanpa memanfaatkan kekuasaan kharismatik untuk kepentingan pribadi atau tujuan yang tidak jelas.
Npm : 2217051019
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Analisis artikel:
Artikel tersebut menggambarkan bahwa menjelang peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia pada tanggal 10 Desember, beberapa lembaga di Indonesia mencatat bahwa kinerja negara terkait HAM pada tahun 2019 masih buruk. Komnas HAM menyoroti masalah pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA) sebagai area yang perlu diperbaiki oleh pemerintah. LBH Jakarta juga menyebutkan bahwa demokrasi di Indonesia mundur jauh dan rezim otoritarian mulai menjadi ancaman nyata, dengan pembatasan ruang kebebasan sipil yang semakin terlihat.
Namun demikian, beberapa pakar memiliki pandangan optimis bahwa meskipun tahun 2019 menghadirkan tantangan yang serius, terdapat beberapa perkembangan positif yang dapat menjadi harapan untuk masa depan. Analisis tersebut mengisyaratkan bahwa sementara situasi HAM di Indonesia masih bermasalah, adanya perubahan dan perbaikan yang mungkin terjadi.
Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dan pemahaman bahwa masih ada pekerjaan yang perlu dilakukan dalam memperbaiki rekam jejak negara terkait HAM. Melalui upaya yang terus-menerus dan komitmen untuk memperkuat demokrasi, penegakan hukum, dan perlindungan HAM, Indonesia memiliki potensi untuk mengatasi masalah yang ada dan memperbaiki situasi HAM di masa depan.
Ini menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, lembaga HAM, LSM, dan masyarakat sipil untuk mencapai kemajuan yang signifikan dalam perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia.
Analisis soal:
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Analisis dari artikel tersebut adalah bahwa Indonesia masih memiliki tantangan besar dalam melindungi dan memajukan HAM. Pelanggaran HAM berat di masa lalu perlu ditangani dengan serius dan keadilan harus ditegakkan untuk memastikan akuntabilitas dan rekonsiliasi. Penanganan konflik sumber daya alam juga menjadi fokus penting, mengingat dampaknya terhadap hak-hak masyarakat dan lingkungan.
Selain itu, penurunan demokrasi dan penutupan ruang kebebasan sipil menjadi keprihatinan serius. Dalam demokrasi yang kuat, ruang untuk partisipasi masyarakat sipil, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berserikat harus dijaga dan diperkuat. Kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman yang perlu diatasi dengan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan menghormati HAM. Ketidakadilan dan ketidakakuntabilitasan terhadap pelanggaran HAM oleh aparat keamanan menunjukkan lemahnya sistem keadilan dan perlindungan terhadap warga negara. Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan beragama yang sewenang-wenang juga mencerminkan pengabaian terhadap hak-hak dasar individu. Diskriminasi gender dan perlakuan merendahkan terhadap perempuan menunjukkan ketidaksetaraan dalam masyarakat.
Hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel ini adalah kesadaran lembaga-lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta terhadap tantangan yang dihadapi dalam penegakan HAM di Indonesia. Mereka mengidentifikasi masalah-masalah yang perlu diatasi dan mendorong pemerintah dan masyarakat untuk mengambil tindakan yang tepat. Selain itu, pandangan para pakar yang menyebutkan adanya harapan ke depan memberikan ruang untuk perbaikan dan perubahan yang lebih baik di masa mendatang. Selain itu, kesadaran akan serangkaian masalah serius dalam penegakan HAM. Mengetahui masalah-masalah ini adalah langkah awal yang penting dalam upaya untuk melakukan perubahan dan peningkatan. Artikel tersebut menyoroti pentingnya penegakan HAM, keadilan, dan perlindungan hak-hak dasar individu. Hal ini dapat membangkitkan kesadaran dan memicu tindakan dari pemerintah, organisasi HAM, dan masyarakat umum untuk mengatasi masalah ini dan memperjuangkan perlindungan HAM yang lebih baik di masa depan.
2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab:
Demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia memiliki beberapa aspek yang menarik. Pertama, masyarakat Indonesia memiliki tradisi musyawarah dan gotong royong yang kuat. Nilai-nilai ini tercermin dalam prinsip-prinsip demokrasi partisipatif, di mana keputusan diambil melalui konsensus dan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh anggota masyarakat.
Selain itu, keragaman budaya dan adat istiadat di Indonesia juga menjadi ciri khas demokrasi Indonesia. Negara Indonesia dihuni oleh berbagai suku, agama, dan kelompok etnis yang memiliki keanekaragaman budaya dan tradisi. Demokrasi Indonesia mengakui pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak minoritas serta memastikan kebebasan beragama dan budaya bagi semua warga negara.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa ini adalah sebuah pendekatan yang unik dan penting dalam konteks Indonesia. Prinsip ini mengakui dan menghormati peran agama dalam kehidupan masyarakat, sambil tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan beragama, pluralisme, dan kesetaraan hak asasi manusia. Hal ini memungkinkan masyarakat Indonesia dengan latar belakang agama yang berbeda-beda dapat hidup berdampingan secara damai dalam kerangka demokrasi yang inklusif.
3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Praktik demokrasi Indonesia saat ini memiliki beberapa keberhasilan dan tantangan dalam hal kesesuaian dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai hak asasi manusia.seperti:
a) Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat perkembangan yang signifikan dalam memperkuat demokrasi, seperti peningkatan kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan berserikat. Namun, tantangan masih ada dalam menjaga integritas dan perlindungan konstitusional terhadap hak-hak asasi manusia.
b) Praktik demokrasi Indonesia telah menunjukkan peningkatan dalam menghormati dan memajukan nilai hak asasi manusia. Hal ini tercermin dalam upaya pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga HAM dalam mengadvokasi dan melindungi hak-hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan, minoritas, dan kelompok rentan lainnya. Dsb.
Namun secara keseluruhan, praktik demokrasi Indonesia saat ini menghadapi tantangan dan masih perlu dilakukan perbaikan untuk memastikan kesesuaian dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai hak asasi manusia. Diperlukan upaya yang berkelanjutan dalam memperkuat institusi demokrasi, meningkatkan akses terhadap keadilan, dan melindungi hak-hak asasi manusia bagi semua warga negara.
4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
Menurut saya, kondisi tersebut, yang sering disebut sebagai "mengkhianati suara rakyat," dapat menjadi tanda adanya ketidaksesuaian antara representasi politik dan kepentingan masyarakat yang sebenarnya. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap lembaga legislatif dan proses politik secara umum.
Dalam praktiknya, terkadang anggota parlemen dapat terpengaruh oleh faktor-faktor politik, kepentingan pribadi, atau tekanan dari kelompok-kelompok kepentingan tertentu. Hal ini dapat menyebabkan mereka mengambil keputusan yang tidak sejalan dengan kepentingan nyata masyarakat atau tidak sesuai dengan janji-janji kampanye yang telah mereka sampaikan.
Selain itu, kesadaran politik dan partisipasi aktif dari masyarakat juga penting untuk memilih dan mendukung para calon yang benar-benar mewakili kepentingan publik. Edukasi politik yang baik dan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pemilih dalam sistem demokrasi dapat membantu masyarakat dalam memilih anggota parlemen yang benar-benar berkomitmen untuk melayani kepentingan nyata masyarakat.
Penting untuk menciptakan sistem politik yang mampu menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap representasi politik. Dengan demikian, masyarakat dapat memastikan bahwa suara mereka benar-benar diwakili oleh para pemimpin yang mereka pilih.
5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Menurut saya pada penggunaan kekuasaan kharismatik yang memanfaatkan tradisi atau agama untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat, terutama jika tujuannya tidak jelas atau melanggar hak asasi manusia, merupakan fenomena yang kompleks dan kontroversial dalam konteks demokrasi dewasa saat ini.
Biasanya pemimpin yang memanfaatkan kekuasaan kharismatik untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat dapat memiliki potensi untuk memanipulasi dan menyalahgunakan wewenang mereka. Hal ini dapat mengancam prinsip dasar demokrasi seperti partisipasi aktif, kebebasan berpendapat, dan keadilan.
Selain itu juga, penggunaan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dapat menciptakan pengkultusan pribadi atau pemimpin tertentu, yang pada gilirannya dapat menghambat keberagaman pendapat dan oposisi yang sehat dalam masyarakat. Ini dapat menghambat proses demokratisasi dan mengurangi ruang bagi alternatif pemimpin atau gagasan yang mungkin lebih sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Konsep hak asasi manusia melibatkan prinsip-prinsip dasar tentang kebebasan, kesetaraan, dan martabat manusia. Penggunaan kekuasaan kharismatik yang melanggar hak asasi manusia dapat mencakup pembatasan kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, serta penindasan terhadap kelompok minoritas atau mereka yang berbeda pendapat. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang mendasari era demokrasi dewasa saat ini.
Dalam era demokrasi dewasa saat ini, perlindungan hak asasi manusia menjadi salah satu pilar utama. Pemimpin yang menggunakan kekuasaan kharismatik harus bertanggung jawab dalam melindungi dan memajukan hak-hak asasi manusia, dan bukan sebaliknya. Tanggung jawab ini melibatkan keterbukaan, akuntabilitas, dan kewajiban untuk menjaga integritas demokrasi serta melindungi hak-hak dasar setiap individu, tanpa memanfaatkan kekuasaan kharismatik untuk kepentingan pribadi atau tujuan yang tidak jelas.