Nama : Imam Muzaki
NPM : 2217051056
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer

A.       Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang Anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

Artikel tersebut menyatakan bahwa kinerja Indonesia terkait HAM pada tahun 2019 masih buruk, terutama dalam hal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam. Beberapa lembaga seperti Komisi Nasional HAM dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mencatat bahwa demokrasi di Indonesia mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata yang terlihat dari ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai ditutup. Dalam analisis saya, artikel ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memperbaiki kinerja negara terkait HAM. Namun, hal positif yang bisa didapatkan setelah membaca artikel ini adalah kesadaran akan pentingnya penegakan HAM di Indonesia dan adanya beberapa perkembangan baik yang bisa menjadi harapan ke depannya.

B.       Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia!  Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi  Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?

Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa hal tersebut mencerminkan nilai-nilai religiusitas yang kuat dalam masyarakat Indonesia. Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, dan prinsip ke-Tuhanan yang Maha Esa menggarisbawahi pentingnya keberagamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Prinsip ini memberikan kerangka moral dan etika yang kuat dalam melaksanakan demokrasi, di mana keputusan politik dan kebijakan publik didasarkan pada prinsip-prinsip agama yang menghormati keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan bersama. Namun, penting untuk memastikan bahwa prinsip ke-Tuhanan yang Maha Esa tidak digunakan sebagai alasan untuk membatasi kebebasan beragama dan hak-hak warga negara lainnya.

C.       Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

Praktik demokrasi Indonesia saat ini memiliki beberapa aspek yang perlu dievaluasi dalam konteks kesesuaian dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Meskipun demokrasi telah menjadi sistem politik yang diadopsi di Indonesia, masih ada tantangan dalam implementasinya.

Dalam Pancasila, terdapat nilai-nilai dasar seperti keadilan sosial, persatuan, kerakyatan, dan kesejahteraan. Praktik demokrasi harus mencerminkan nilai-nilai ini dalam pengambilan keputusan politik dan pembangunan negara. Namun, terkadang terdapat perbedaan antara idealisme Pancasila dan implementasinya dalam praktik politik sehari-hari. Misalnya, adanya tindakan korupsi, nepotisme, dan praktik politik yang tidak transparan dapat menghambat keadilan sosial dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.

Dalam konteks ini, partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik dan pengawasan terhadap pemerintah sangat penting untuk memperkuat demokrasi di Indonesia.

D.       Bagaimanakah sikap Anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik pribadi yang berbeda dengan kepentingan masyarakat sebenarnya adalah suatu masalah yang serius dalam sistem demokrasi.

Demokrasi seharusnya menjadi wadah untuk mewakili kepentingan masyarakat dan menjalankan tugas sebagai pemegang mandat rakyat. Ketika anggota parlemen menggunakan posisi dan suara mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hal tersebut menciderai prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya dijalankan.

Hal ini dapat menghasilkan ketidakpercayaan terhadap lembaga legislatif, mengurangi legitimasi mereka, dan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Keberadaan anggota parlemen yang berjuang demi kepentingan politik pribadi dapat merugikan kepentingan rakyat secara keseluruhan.

Kesimpulannya, praktik di mana anggota parlemen melaksanakan agenda politik pribadi yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah sebuah permasalahan serius dalam sistem demokrasi. Diperlukan langkah-langkah yang kuat untuk memperbaiki kondisi ini, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan pendidikan politik yang baik, agar masyarakat dapat memiliki representasi yang sejati dan kepentingan mereka diwakili secara adil dan efektif.

E.       Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan karismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan karismatik untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat, bahkan jika itu berarti mengorbankan rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, adalah sebagai berikut:

Penggunaan kekuasaan karismatik dengan cara tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang mendasari demokrasi. Dalam demokrasi dewasa, perlindungan terhadap hak-hak individu, kebebasan berpikir, dan partisipasi politik yang bebas adalah hal yang sangat penting. Pengaruh karismatik yang memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tanpa memperhatikan kepentingan nyata masyarakat, merupakan tindakan yang tidak etis dan merugikan.

Demokrasi yang sehat membutuhkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kesetaraan, dan keadilan. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan karismatik harus bertanggung jawab dalam menggunakan pengaruh mereka dan tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kepentingan masyarakat secara keseluruhan harus menjadi fokus utama dalam setiap tindakan politik dan kebijakan yang diambil.

Dalam menjaga demokrasi yang sehat, penting bagi masyarakat untuk memiliki kesadaran politik dan pemahaman tentang hak asasi manusia. Masyarakat harus dapat membedakan antara retorika manipulatif dan tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pengawasan yang aktif terhadap pihak-pihak yang memiliki kekuasaan karismatik juga penting, baik melalui lembaga-lembaga demokrasi maupun partisipasi masyarakat sipil. Dengan demikian, dapat tercipta sistem politik yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat secara luas.