Nama: Cakrawangsa Praba Alkautsar
NPM: 2217051003
Kelas: C

Jurnal yang dibahas membahas tentang Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Jurnal ini membahas pentingnya nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia dan bagaimana pengaturan pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang kurang jelas dan multi-tafsir dapat menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa.

Simpulan yang diambil dari jurnal ini adalah perlu dilakukan kepastian dalam menegakkan peraturan pemilihan umum yang dapat menghindari kekacauan dan disintegrasi bangsa. Pancasila sila keempat juga perlu dijadikan perwujudan demokrasi di Indonesia yang melindungi hak minoritas, terutama calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.

NAMA : Cakrawangsa Praba Alkautsar
NPM : 2217051003
KELAS : C

Analisis Video :

Beberapa periode dan perkembangan demokrasi di Indonesia :
1.Demokrasi masa revolusi kemerdekaan
Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer yang diwujudkan dalam UUD 1945. Sistem ini memberikan kekuasaan legislatif yang kuat kepada Majelis Konstituante.

2.Demokrasi Parlementer(1945-1959)
demokrasi parlementer dimulai pada abad ke-19 di Inggris, di mana sistem parlementer pertama kali diterapkan. Pada sistem parlementer, kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen atau dewan perwakilan rakyat. Sistem ini menjadi populer di Eropa dan kemudian menyebar ke negara-negara lain di seluruh dunia.

3.Demokrasi Terpimpin (1959-1966)
Pada periode ini, terjadi perubahan pada sistem politik Indonesia yang beralih ke demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin menggantikan sistem parlementer yang ada sebelumnya dan mengutamakan peran pemerintah dalam memimpin bangsa.

4.Demokrasi Pancasila (1966-1998)
Setelah kudeta militer pada tahun 1965, Indonesia memasuki periode demokrasi Pancasila. Pada periode ini, pemerintah menekankan pentingnya kesatuan dan persatuan dalam membangun bangsa. Sistem politik diatur dalam kerangka ideologi Pancasila dan demokrasi masih terbatas.

5.Reformasi (1998-sekarang)
Setelah masa Orde Baru, Indonesia memasuki periode reformasi yang ditandai dengan banyaknya perubahan kebijakan dan reformasi struktural. Pemilihan umum kembali digelar secara teratur dan partai politik bebas didirikan. Kebebasan pers dan hak asasi manusia juga semakin dihormati. Namun, masih terdapat masalah seperti praktik korupsi yang merajalela dan pemerataan pembangunan yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia.

NAMA : Cakrawangsa Praba Alkautsar

NPM : 2217051003

KELAS : C

NAMA : Cakrawangsa Praba Alkautsar

NPM : 2217051003

KELAS : C

NAMA : Cakrawangsa Praba Alkautsar
NPM : 2217051003
KELAS : C

Jurnal ini membahas tantangan konsolidasi demokrasi pada Pemilihan Presiden 2019 di Indonesia. Kendati Indonesia telah memperlihatkan kemajuan dalam demokrasi, namun masih terdapat banyak masalah yang harus diatasi. Kegagalan Pilpres 2019 untuk menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik serta membangun kepercayaan publik, terbukti dari kerusuhan sosial setelah pengumuman hasil rekapitulasi pilpres oleh KPU. Saat ini, Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi penentu akhir hasil pilpres karena dua kandidat mengklaim telah memenangkan pilpres.

Pengadaan demokrasi di Indonesia cenderung belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi
kinerja pemerintahan. Dinamika Pemilu 2019 di Indonesia kemungkinan melibatkan partisipasi politik yang tinggi dari masyarakat. Pemilu sering kali menjadi ajang di mana masyarakat aktif berpartisipasi untuk mengeluarkan hak pilih mereka dan berbicara tentang isu-isu yang penting bagi mereka. Pemilu sering kali menjadi momentum bagi perubahan politik dalam suatu negara.