Kiriman dibuat oleh Akmal Adnan Djayasinga

PKN ILKOM A, Kamis 11.10-12.50 T.A Genap 2022/2023 -> FORUM JAWABAN POSTTEST

oleh Akmal Adnan Djayasinga -
Nama : Akmal Adnan Djayasinga

NPM : 2217051063

Kelas : A
Pendidikan Kewarnegaraan memiliki banyak pengertian, yaitu studi tentang pemerintah dan kewarnegaraan yang terkait dengan kewajiban, dan hak-hak istimewa warganegara.
Pendidikan Kewarnegaraan memiliki tujuan untuk membangun suatu karakter bangsa Indonesia yang cerdas, aktif, kritis, dan demokratis, namun tetap memiliki komtimen menjaga persatuan dan integritas bangsa.
Selain itu terdapat bahasan mengenai Demokrasi, yang memiliki definisi suatu sistem pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat, demokrasi digolongkan menjadi dua macam, yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung.
HAM (Hak Asasi Manusia) memiliki pengertian hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai sesuatu yang bersifat kodrati.
Ketiga unsur tersebut sangatlah berperan penting dalam urgensi Pendidikan Kewarnegaraan sebagai Pendidikan karakter bangsa Indonesia melalui demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani. Mahasiswa merupakan salah satu komponen strategis bangsa Indonesia dalam pengembangan demokrasi dan masyarakat madani.
Mahasiswa memiliki tugas dan tanggungjawab terhadap nasib masa depan demokrasi dan masyarakat madani di Indonesia yang dapat diwujudkan dengan pengembangan sikap-sikap demokratis, toleran, dan kritis dalam perilaku sehari-hari melalui cara-cara yang dialogis, santun dan bermartabat.

PKN ILKOM A, Kamis 11.10-12.50 T.A Genap 2022/2023 -> FORUM JAWABAN PRETEST

oleh Akmal Adnan Djayasinga -

Nama : Akmal Adnan Djayasinga

Npm : 2217051063

Kelas : A

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki arti usaha sadar menyiapkan peserta didik yang berani berkorban untuk negara, yang dimana fungsi pendidikan Kewarganegaraan ini untuk melatih peserta didik agar dapat berfikir kritis, analitis, demokratis, yang berdasar Pancasila.

Landasan - landasan Pendidikan Kewarganegaraan meliputi Pancasila, Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh UUD 1945, UU NOMOR 20 TAHUN 1982, UU NOMOR 20 TAHUN 2003, SK DIRJEN DIKTI NO 43 TAHUN 2006.

Sumber Historis, Sosiologis dan Politik Pendidikan Kewarganegaraan dimulai bahkan sebelum Indonesia Merdeka, dan sumber sosiologis dibutuhkan masyarakat untuk menjaga eksistensi negara.

Eksistensi dan Konstitusi negara sangat menentukan masa depan Pendidikan Kewarganegaraan, perkembangan IPTEK dapat membangun negara apabila Pendidikan Kewarganegaraan dapat mendorong warga negara untuk mampu memanfaatkan nya.