NAMA : PRADYA HENING PERTIWI
KELAS : D
NPM : 2217051005
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
Posts made by Pradya Hening Pertiwi
NAMA : PRADYA HENING PERTIWI
KELAS : D
NPM : 2217051005
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
NAMA : PRADYA HENING PERTIWI
NPM : 2217051005
KELAS : D
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
Geopolitik merupakan ilmu yang mempertimbangkan faktor geografis suatu wilayah dalam penyelenggaraan negara. Dan juga memperkenalkan beberapa tokoh dan teori geopolitik yang relevan seperti Ratzel, Kjellen, Haushofer, Mackinder, Mahan, Douhet, Mitchel, Saversky, dan Fuller.
Dalam konteks geopolitik Indonesia, menjelaskan bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional menjadi dasar dalam menentukan kebijakan politik nasional yang melibatkan geografi Indonesia. Konsep geopolitik Indonesia menekankan pentingnya membangun kesatuan bangsa dalam wilayah kepulauan Nusantara, baik dalam aspek politik, ekonomi, sosial-budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Prinsip negara kesatuan NKRI juga disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.
Maka dapat digarisbawahi bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, dengan wilayah yang terdiri dari ribuan pulau yang strategis terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, serta antara Benua Asia dan Australia. Keunggulan Indonesia termasuk populasi yang besar, potensi yang melimpah, keanekaragaman dalam aspek sosial-budaya, serta lokasi geografis yang strategis.
NPM : 2217051005
KELAS : D
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
Geopolitik merupakan ilmu yang mempertimbangkan faktor geografis suatu wilayah dalam penyelenggaraan negara. Dan juga memperkenalkan beberapa tokoh dan teori geopolitik yang relevan seperti Ratzel, Kjellen, Haushofer, Mackinder, Mahan, Douhet, Mitchel, Saversky, dan Fuller.
Dalam konteks geopolitik Indonesia, menjelaskan bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional menjadi dasar dalam menentukan kebijakan politik nasional yang melibatkan geografi Indonesia. Konsep geopolitik Indonesia menekankan pentingnya membangun kesatuan bangsa dalam wilayah kepulauan Nusantara, baik dalam aspek politik, ekonomi, sosial-budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Prinsip negara kesatuan NKRI juga disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.
Maka dapat digarisbawahi bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, dengan wilayah yang terdiri dari ribuan pulau yang strategis terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, serta antara Benua Asia dan Australia. Keunggulan Indonesia termasuk populasi yang besar, potensi yang melimpah, keanekaragaman dalam aspek sosial-budaya, serta lokasi geografis yang strategis.
NAMA : PRADYA HENING PERTIWI
NPM : 2217051005
KELAS : D
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
A. Beberapa hal yang disoroti adalah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi berbasis gender, kegagalan dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu, pelanggaran HAM di Papua, dan penjatuhan hukuman yang kejam. Menurut analisis saya dapat disimpulkan bahwa situasi HAM di Indonesia pada tahun 2019 masih memiliki banyak kelemahan dan tantangan, Kegagalan dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan akuntabilitas dan memperjuangkan keadilan bagi korban.
Hal positif yang dapat diperoleh kesadaran akan masih adanya tantangan dan kelemahan dalam penegakan HAM di Indonesia. Hal ini memungkinkan untuk terus mendorong perubahan dan perbaikan dalam perlindungan HAM serta memperjuangkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM.
B. Demokrasi Indonesia didasarkan pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat dan gotong-royong. Namun, di sisi lain, demokrasi Indonesia juga menghadapi beberapa masalah. Beberapa di antaranya adalah praktik korupsi dan kekuasaan yang tidak merata, pengabaian terhadap hak asasi manusia, serta praktik politik uang dalam pemilihan umum.
Tuhan sebagai Maha Esa sebagai prinsip dasar demokrasi Indonesia merupakan upaya untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan yang ada di masyarakat Indonesia. Namun, hal ini juga memunculkan beberapa kontroversi, terutama di kalangan kelompok minoritas yang tidak memeluk agama mayoritas di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memastikan bahwa prinsip ini tidak menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini mencerminkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pancasila, yang merupakan dasar ideologi negara, serta UUD NRI 1945.
Dalam mengukur sejauh mana praktik demokrasi di Indonesia telah sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai hak asasi manusia, perlu dilakukan evaluasi yang komprehensif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan aktivis HAM. Langkah-langkah konkret perlu diambil untuk memperbaiki dan memperkuat institusi demokrasi, memastikan kebebasan berekspresi yang lebih luas, melindungi hak asasi manusia, serta meningkatkan partisipasi politik yang inklusif dan transparan.
D. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat untuk mewakili kepentingan mereka di pemerintahan. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi mereka untuk memperjuangkan dan melaksanakan agenda politik yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat dan negara, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Jika anggota parlemen melakukan kegiatan politik yang merugikan masyarakat, itu akan merusak demokrasi dan mengurangi kepercayaan rakyat pada pemerintah dan institusi demokratis lainnya. Oleh karena itu, penting bagi rakyat untuk memilih wakil mereka dengan bijak dan memastikan bahwa mereka terus memperjuangkan kepentingan rakyat di parlemen dan di luar sana.
E. Pihak-pihak yang memanfaatkan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama untuk memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat dengan tujuan yang tidak jelas merupakan tindakan yang merugikan dalam konteks demokrasi dan melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hal ini juga dapat menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan yang berpotensi menindas kelompok minoritas, membatasi kebebasan berpendapat, menghalangi keadilan, serta merusak prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi.
enting untuk menghormati dan melindungi hak-hak setiap individu tanpa memandang latar belakang budaya, agama, atau tradisi mereka, masyarakat untuk tetap waspada terhadap tindakan manipulatif dan menjaga kritis dalam mengevaluasi klaim dan janji dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik.
NPM : 2217051005
KELAS : D
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
A. Beberapa hal yang disoroti adalah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi berbasis gender, kegagalan dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu, pelanggaran HAM di Papua, dan penjatuhan hukuman yang kejam. Menurut analisis saya dapat disimpulkan bahwa situasi HAM di Indonesia pada tahun 2019 masih memiliki banyak kelemahan dan tantangan, Kegagalan dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan akuntabilitas dan memperjuangkan keadilan bagi korban.
Hal positif yang dapat diperoleh kesadaran akan masih adanya tantangan dan kelemahan dalam penegakan HAM di Indonesia. Hal ini memungkinkan untuk terus mendorong perubahan dan perbaikan dalam perlindungan HAM serta memperjuangkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM.
B. Demokrasi Indonesia didasarkan pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat dan gotong-royong. Namun, di sisi lain, demokrasi Indonesia juga menghadapi beberapa masalah. Beberapa di antaranya adalah praktik korupsi dan kekuasaan yang tidak merata, pengabaian terhadap hak asasi manusia, serta praktik politik uang dalam pemilihan umum.
Tuhan sebagai Maha Esa sebagai prinsip dasar demokrasi Indonesia merupakan upaya untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan yang ada di masyarakat Indonesia. Namun, hal ini juga memunculkan beberapa kontroversi, terutama di kalangan kelompok minoritas yang tidak memeluk agama mayoritas di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memastikan bahwa prinsip ini tidak menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini mencerminkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pancasila, yang merupakan dasar ideologi negara, serta UUD NRI 1945.
Dalam mengukur sejauh mana praktik demokrasi di Indonesia telah sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai hak asasi manusia, perlu dilakukan evaluasi yang komprehensif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan aktivis HAM. Langkah-langkah konkret perlu diambil untuk memperbaiki dan memperkuat institusi demokrasi, memastikan kebebasan berekspresi yang lebih luas, melindungi hak asasi manusia, serta meningkatkan partisipasi politik yang inklusif dan transparan.
D. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat untuk mewakili kepentingan mereka di pemerintahan. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi mereka untuk memperjuangkan dan melaksanakan agenda politik yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat dan negara, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Jika anggota parlemen melakukan kegiatan politik yang merugikan masyarakat, itu akan merusak demokrasi dan mengurangi kepercayaan rakyat pada pemerintah dan institusi demokratis lainnya. Oleh karena itu, penting bagi rakyat untuk memilih wakil mereka dengan bijak dan memastikan bahwa mereka terus memperjuangkan kepentingan rakyat di parlemen dan di luar sana.
E. Pihak-pihak yang memanfaatkan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama untuk memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat dengan tujuan yang tidak jelas merupakan tindakan yang merugikan dalam konteks demokrasi dan melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hal ini juga dapat menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan yang berpotensi menindas kelompok minoritas, membatasi kebebasan berpendapat, menghalangi keadilan, serta merusak prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi.
enting untuk menghormati dan melindungi hak-hak setiap individu tanpa memandang latar belakang budaya, agama, atau tradisi mereka, masyarakat untuk tetap waspada terhadap tindakan manipulatif dan menjaga kritis dalam mengevaluasi klaim dan janji dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik.
NAMA : PRADYA HENING PERTIWI
NPM : 2217051005
KELAS : D
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
NPM : 2217051005
KELAS : D
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER