NAMA : DIAN PRINATAMA SILABAN
NPM : 2217051137
KELAS : D
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
Analasis vidio yang saya dapat adalah dalam vidio tersebut berisi tentang geopolitik Indonesia dan konsep negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Vidio tersebut menjelaskan bahwa geopolitik adalah ilmu penyelenggaraan negara yang mempertimbangkan masalah geografi wilayah atau tempat suatu bangsa, beberapa tokoh dan teori geopolitik yang relevan, seperti Frederich Ratzel, Rudolf Kjellen, Karl Haushofer, Halford Mackinder, Alfred Thayer Mahan, Guilio Douhet, William Mitchel, Saversky, dan JFC Fuller.

konsep geopolitik Indonesia, didalam vidio menyatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan politik nasional terkait dengan kondisi dan kedudukan geografis Indonesia. Prinsip geopolitik Indonesia adalah membangun kesatuan bangsa dalam suatu wilayah, dengan memandang kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan.Konsep NKRI dicantumkan dalam pasal 1 ayat 1 UUD Negara RI 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kesatuan wilayah Indonesia mencakup aspek politik, hukum, sosial-budaya, pertahanan, dan keamanan.


Kesimpulan dari vidio tersebut adalah bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, dengan wilayah yang terdiri dari ribuan pulau yang terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, serta di antara Benua Asia dan Australia. Keunggulan Indonesia termasuk jumlah dan potensi penduduk yang besar, keanekaragaman dalam aspek kehidupan sosial budaya, serta letak wilayah yang strategis.

NAMA : DIAN PRINATAMA SILABAN

NPM : 2217051137

KELAS : D

PRODI : S1 ILMU KOMPUTER

menurut saya isi artikel ini menjelaskan kronologi konflik komunal tersebut, faktor-faktor penyebab, usaha penyelesaian, dan langkah yang bisa dilakukan ke depan. Ini menunjukkan bahwa pihak berwenang dan masyarakat perlu lebih memperhatikan perbatasan dan menjaga hubungan yang baik antara kedua negara untuk mencegah terjadinya konflik serupa di masa depan.

hal positif yang bisa diambil
upaya Indonesia untuk mencegah konflik di perbatasan dengan Timor Leste merupakan hal yang positif yang bisa diambil. Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa analisis terhadap konflik komunal di perbatasan Indonesia-Timor Leste tersebut penting untuk dilakukan agar Indonesia dapat membuat langkah antisipasi sehingga kejadian serupa tidak terjadi di masa depan.


2. Bagaimanakah menurut pendapatmu dan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara?

menurut saya jika Indonesia tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara, maka bangsa Indonesia mungkin akan mengalami kesulitan dalam menjaga kesatuan dan keutuhan wilayahnya yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya yang berbeda.
Selain itu, tanpa konsepsi wawasan nusantara, Indonesia juga mungkin akan kesulitan dalam memperkuat posisinya sebagai negara maritim yang memiliki kekayaan alam laut dan pulau-pulau yang strategis. Negara-negara lain dapat dengan mudah memanfaatkan wilayah laut dan pulau Indonesia jika tidak ada konsepsi yang jelas mengenai pentingnya mempertahankan dan mengelola sumber daya tersebut.

3. Bagaimanakah konsepsi wawasan nusantara dalam mencegah timbulnya konflik seperti artikell diatas?

Wawasan nusantara sebagai landasan pemikiran ketahanan nasional memiliki pemahaman yakni konsepsi wawasan nusantara mampu menumbuh kembangkan rasa dan sikap nasionalisme yang tinggi dengan pemahaman rasa senasib dan sepenanggungan, sebangsa dan setanah air. Konflik yang sering terjadi di masyarakat dapat disebabkan oleh adanya perbedaan perspesi. Oleh karena itu, wawasan nusantara mempunyai andil dalam hal ini, karena wawasan nusantara dapat membentuk persamaan perspesi pada masyarakat Indonesia dalam hal mewujudkan cita-cita nasional.
Sehingga konflik yang terjadi di masyarakat dapat dicegah dengan menamkan konsepsi wawasan nusantara guna menguatkan rasa nasionalisme dan bersama-sama menjaga keamanan dan ketahanan bangsa dari berbagai gangguan, ancaman, hambatan, dan tantangan. Karena dalam mewujudkan ketahanan nasional diperlukan sinergitas, integrasi, serta nasionalisme.

NAMA: DAIN PRINATAMA SILABAN

NPM: 2217051137

KELAS: D

PRODI: S1 ILMU KOMPUTER

Analisis vidio yang saya dapat adalah vidio tersebut membahas tentang geopolitik, yang didefinisikan sebagai ilmu yang menghubungkan kebijakan negara dengan masalah geografi wilayah atau tempat suatu bangsa. Vidio tersebut juga memaparkan beberapa macam teori geopolitik yang dikemukakan oleh berbagai tokoh, seperti Frederich Ratzel, Rudolf Kjellen, Karl Haushofer, Halford Mackinder, Alfred Thayer Mahan, Guilio Douhet, William Mitchel, Saversky, dan JFC Fuller.
Selain itu, vidio itu juga menjelaskan konsep geopolitik Indonesia yang menekankan penggunaan Pancasila sebagai dasar dalam menentukan kebijakan nasional terkait dengan masalah geografi wilayah Indonesia. Prinsip geopolitik di Indonesia menekankan pada pembangunan kesatuan bangsa dalam suatu wilayah dan bukan hanya memperhatikan aspek wilayah semata.

Dalam vidio juga membahas tentang konsep wawasan nusantara sebagai bagian dari geopolitik Indonesia, yang mengacu pada kesatuan dan keutuhan wilayah Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan republik. Pandangan bangsa Indonesia tentang kepulauan nusantara juga mencakup kesatuan politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan.

Sebagai negara kesatuan, kesatuan wilayah Indonesia mencakup kesatuan politik, hukum, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan, dan memiliki keunggulan dalam jumlah dan potensi penduduk yang besar, keanekaragaman sosial budaya, dan letak wilayah yang strategis.
Secara keseluruhan, vidio ini memberikan penjelasan mengenai pengertian, teori, konsep, dan prinsip geopolitik, serta cara pandang bangsa Indonesia terhadap wawasan nusantara sebagai bagian dari geopolitik Indonesia.

NAMA : DIAN PRINATAMA SILABAN
NPM : 2217051137
KELAS : D
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER

Penegakan hukum dan perlindungan negara adalah aspek penting dalam menjaga keadilan dan keamanan di sebuah negara. Sistem hukum yang efektif dan efisien membutuhkan penegak hukum yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh masyarakat, serta adanya sarana dan fasilitas yang memadai untuk mendukung penegakan hukum.
Pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Sebagai pemimpin, tugas seorang gubernur atau pejabat publik lainnya bukan hanya untuk menyelesaikan masalah di wilayahnya, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak dan kebebasan warga negara dijaga dan dilindungi. Dalam hal ini, Ahok sebagai contoh pemimpin yang tegas dan berkomitmen untuk menegakkan hukum dan keadilan di Jakarta.

Namun, masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang adalah kualitas manusia yang menjalankan hukum, termasuk penegak hukum. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kualitas dan integritas penegak hukum, termasuk melalui pelatihan dan pengembangan profesionalisme, serta penegakan disiplin terhadap pelanggaran etika dan aturan yang ada.

Kembali kepada kasus penistaan agama oleh Ahok, penegakan hukum dan perlindungan negara harus dijalankan secara transparan dan objektif, tanpa adanya intervensi politik yang tidak sesuai. Kita semua harus menempatkan keadilan dan kebebasan beragama sebagai prioritas utama dalam menjaga harmoni dan kemajuan masyarakat.Peneliti CSIS, Arya Fernandes, menilai keunggulan kepemimpinan Ahok adalah transparansi dalam anggaran publik dan kinerja, penempatan berdasarkan meritokrasi, penataan infrastruktur dan pelayanan publik yang baik.

Selain itu, jurnal ini juga membahas tentang kondisi hukum di Indonesia dan pentingnya penegakan hukum yang adil dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Pasal 27 UUD 1945 menyatakan bahwa semua warga negara memiliki persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tersebut.Meskipun reformasi hukum telah dilakukan, angka kriminalitas, narkoba, korupsi, asusila, dan pungutan liar masih tinggi, menunjukkan bahwa reformasi hukum tersebut belum memenuhi harapan masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah karakter masyarakat, terutama aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara, bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya.