NAMA : Rizqi Ahmad Ghozali
NPM : 2217051134
KELAS : A

1. Perkembangan Demokrasi Masa Revolusi Kemerdekaan (1945-1950):
Indonesia mengalami masa transisi menuju sistem demokrasi dengan adanya pemerintah provisional yang terdiri dari kelompok-kelompok nasionalis dan para pemimpin pergerakan kemerdekaan.

2. Perkembangan Demokrasi Parlementer (1945-1959):
Indonesia memasuki periode demokrasi parlementer setelah pemilihan umum pertama pada tahun 1955, dimana legislatif memiliki peran yang lebih kuat dibandingkan eksekutif.

3. Perkembangan Demokrasi Terpimpin (1959-1965):
Indonesia beralih ke sistem demokrasi terpimpin pada masa pemerintahan Soekarno, dimana kekuasaan terpusat pada Presiden dan parlemen dibubarkan.

4. Perkembangan Demokrasi Orde Baru (1966-1998):
Setelah kudeta militer pada tahun 1965, Indonesia memasuki periode Orde Baru dengan pemerintahan otoriter dan pengendalian politik yang ketat.

5. Perkembangan Demokrasi Masa Reformasi (1998-sekarang):
Setelah jatuhnya Soeharto, Indonesia mengalami masa reformasi dengan terjadinya pemulihan demokrasi dan reformasi kelembagaan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis dan terbuka.

NAMA : Rizqi Ahamdag Ghozali
NPM : 2217051146
KELAS : A

Jurnal demokrasi, menurut analisis e-book saya, adalah penjelasan sekaligus fakta di lapangan, ketika pemilu serentak untuk semua elemen, terutama pemilihan presiden, sistem demokrasi justru dijadikan kunci utama opini. , berpendapat sekaligus menyampaikan keinginan, namun meskipun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui kaidah demokrasi dalam mengambil keputusan, namun banyak elemen yang hanya bisa memilih tanpa dasar yang kuat, karena sistem demokrasi harus; mampu berpikir kritis saat menyampaikan pandangan. Tantangan pendalaman demokrasi menjadi lebih besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga tidak memadai. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kualitas pemilu dan demokrasi, tetapi juga stabilitas negara. Apalagi saat pemilu digelar di tengah perpecahan sosial, merebaknya berita sensasional di media sosial, ujaran kebencian dan maraknya berita bohong membuat hasil pemilu rentan kontroversi dan konflik.
Berdasarkan majalah demokrasi Democracy in Indonesia yang fokus pada pemilihan presiden 2019. Dalam pemilu kali ini, Joko Widodo kembali berhadapan dengan Prabowo Subianto, dan polarisasi politik antara keduanya menyebabkan meningkatnya keretakan sosial masyarakat. Dalam upaya memilih pemimpin secara demokratis, penting untuk menjaga stabilitas sosial politik nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, artikel ini juga membahas tentang pentingnya dan tantangan konsolidasi demokrasi di Indonesia, dimana konsolidasi demokrasi diperlukan untuk meningkatkan komitmen seluruh lapisan masyarakat terhadap aturan permainan demokrasi. Proses demokrasi di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti budaya politik, perilaku partisipan, dan kekuatan politik. Proses demokratisasi Indonesia mengalami percepatan sejak tahun 2005 dengan pemilihan kepala daerah secara langsung, namun arah penguatan demokrasi di tingkat nasional masih menjadi tantangan. Penyelenggaraan pemilihan presiden pada dasarnya juga merupakan kelanjutan dari pelaksanaan prinsip demokrasi, yang meliputi terjaminnya prinsip kebebasan dan persamaan hak pribadi, khususnya dalam hak politik.
Keanekaragaman Bhinneka Tunggal Ika harus diwarnai dengan menafikan nilai-nilai budaya yang positif. Intinya bangsa Indonesia harus membangun karakter nilai-nilai toleransi, tidak boleh menciptakan sikap negatif yang dilebih-lebihkan, dan selalu percaya pada pandangan politik, khususnya pemilihan umum, untuk mengarahkan aspirasi politiknya dengan memilih wakil rakyat yang terbaik. Kemampuan rakyat untuk berdemokrasi dalam penyelenggaraan dan penyelenggaraan politik harus sesuai dengan amanat para pendiri negara. Para aktor politik juga harus mendengarkan hak-hak politik dan kebebasan publik, agar bangsa Indonesia benar-benar berdaulat. Apalagi proses reformasi politik menciptakan nilai-nilai positif dan kompetitif, tetapi bukan pluralisme. Terbukanya ruang kebebasan menjadikan para politisi sebagai satu-satunya aktor yang pada masa reformasi saat ini melakukan artikulasi dan integrasi kepentingan rakyat. Selain itu, persoalan birokrasi dan demokrasi Indonesia pasca reformasi menjadi isu sentral yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan publik. Citra yang dikenal masyarakat, khususnya PNS dan PNS, merupakan tantangan terbesar dalam membangun suasana demokrasi agar tidak terjadi isolasi politik dan depolitisasi pelayanan publik. Oleh karena itu, kepercayaan penuh publik harus tumbuh dengan memperkenalkan, misalnya, demokratisasi penyelenggara pemilu pada pemilihan presiden 2019, yang tercermin dari stabilisasi politik dan profesionalisme pemilu hingga musim pemilu yang sukses.

NAMA : Rizqi Ahmad Ghozali
NPM : 2217051134
KELAS : A

Analisi Saya mengenai Vidio yyang berjudul "Demokrasi Itu Gaduh, tapi Kenapa Bertahan dan Dianut Banyak Negara? | Narasi Newsroom" Ir. H. Joko Widodo Jokow mengharapkan dalam situasi yang terjadi pada negara kita NKRI tidak untuk berpolemik serta jangan menimbulkan masalah.
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang keputusan-keputusan penting, baik secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari masyarakat dewasa. Namun, dalam NKRI terdapat polemik, Karena sistem demokrasi tidak perlu terlalu pintar dalam politik. Baik politisan maupun rakyatnya. Sangat di untungkan bila rakyatnya awam dan masih cenderung apatis dengan apa yang terjadi di negaranya akibat sistem demokrasi. Sistem pemerintahan bisa berubah-ubah yang terpenting tujuan pembentukan negara Indonesia tercapai seperti termasuk dalam pembukaan UU, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Nama : Rizqi Ahmad Ghozali

NPM : 2217051134

kelas : A

PRODI : S1 - ILMU KOMPUTER

NAMA: Rizqi Ahmad Ghozali

NPM: 2217051134

KELAS: A

PRODI: S1 - ILMU KOMPUTER