NAMA : Rizqi Ahmad Ghozali
NPM : 2217051134
KELAS : A
PRODI : S1 - Ilmu Komputer
NPM : 2217051134
KELAS : A
PRODI : S1 - Ilmu Komputer
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Ghozali Rizqi Ahmad Ghozali
NAMA : RIZQI AHMAD GHOZALI
NPM : 2217051134
KELAS : A
PRODI : S1 Ilmu Komputer
NPM : 2217051134
KELAS : A
PRODI : S1 Ilmu Komputer
NAMA : RIZQI AHMAD GHOZALI
NPM : 2217051134
KELAS : A
PRODI : S1 Ilmu Komputer
NPM : 2217051134
KELAS : A
PRODI : S1 Ilmu Komputer
NAMA : RIZQI AHMAD GHOZALI
NPM : 2217051134
KELAS : A
PRODI : S1-ILMU KOMPUTER
hukum dalam negara indonesia yang ada dengan 3 lembaga yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Demokrasi tidak dapat dihadapi dengan cara hukum masa lalu di bawah kekuasaan otoriter dan sentralistik. Tuntutan partisipasi yang diberikan oleh masyarakat terhadap badan dan istitut menjadi semakin kuat. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika juga menuntut untuk mewujudkan perbedaan itu. Usaha untuk mensejahterakan rakyat dalam mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya berkaitan erat dengan pergerakan roda perekonomian Indonesia, untuk ini peranan hukum di Indonesia tak dapat diabaikan sama sekali. Hukum perlu diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian bukan malah menjadi penghambat. Hukum harus dapat diandalkan untuk menjaga dan mengamankan investasi mereka.
"Pertahanan kita bukanlah alat - alat perang, bukan sains, dan bukan pula bersembunyi di ruang bawah tanah. Pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan". ~ Albert Einstein
NPM : 2217051134
KELAS : A
PRODI : S1-ILMU KOMPUTER
hukum dalam negara indonesia yang ada dengan 3 lembaga yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Demokrasi tidak dapat dihadapi dengan cara hukum masa lalu di bawah kekuasaan otoriter dan sentralistik. Tuntutan partisipasi yang diberikan oleh masyarakat terhadap badan dan istitut menjadi semakin kuat. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika juga menuntut untuk mewujudkan perbedaan itu. Usaha untuk mensejahterakan rakyat dalam mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya berkaitan erat dengan pergerakan roda perekonomian Indonesia, untuk ini peranan hukum di Indonesia tak dapat diabaikan sama sekali. Hukum perlu diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian bukan malah menjadi penghambat. Hukum harus dapat diandalkan untuk menjaga dan mengamankan investasi mereka.
"Pertahanan kita bukanlah alat - alat perang, bukan sains, dan bukan pula bersembunyi di ruang bawah tanah. Pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan". ~ Albert Einstein
Nama : Rizqi Ahmad Ghozali
NPM : 2217051134
Kelas : A
Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Namun di Indonesia, hal itu belum mencerminkan ideologi yang disepakati masyarakat. Isu yang dibahas terkait dengan demokrasi sebagai perwujudan nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum dan demokrasi. Sila keempat pancasila mencerminkan hakekat demokrasi. Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, termasuk dalam sistem pemilu. Eksistensi demokrasi sebagai perwujudan nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum sangat menentukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara hukum. Oleh karena itu, sebagai negara hukum, Indonesia juga harus menjunjung tinggi prinsip demokrasi. Namun pemilihan umum daerah di Indonesia belum mencerminkan nilai sila keempat Pancasila, yaitu kedaulatan rakyat yang berpedoman pada hikmat kebijaksanaan permusyawaratan atau perwakilan.
Ringkasnya, pemilihan umum di Indonesia merupakan cermin dari sistem demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Namun, itu belum mencerminkan ideologi yang disepakati oleh rakyat. Isu yang dibahas adalah perwujudan sila keempat nilai-nilai Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia, sejalan dengan amanat konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum dan demokrasi. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, Indonesia harus menjunjung tinggi prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, termasuk dalam sistem pemilu. Sayangnya, pemilihan umum daerah di Indonesia belum mencerminkan nilai sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan.
NPM : 2217051134
Kelas : A
Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Namun di Indonesia, hal itu belum mencerminkan ideologi yang disepakati masyarakat. Isu yang dibahas terkait dengan demokrasi sebagai perwujudan nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum dan demokrasi. Sila keempat pancasila mencerminkan hakekat demokrasi. Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, termasuk dalam sistem pemilu. Eksistensi demokrasi sebagai perwujudan nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum sangat menentukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara hukum. Oleh karena itu, sebagai negara hukum, Indonesia juga harus menjunjung tinggi prinsip demokrasi. Namun pemilihan umum daerah di Indonesia belum mencerminkan nilai sila keempat Pancasila, yaitu kedaulatan rakyat yang berpedoman pada hikmat kebijaksanaan permusyawaratan atau perwakilan.
Ringkasnya, pemilihan umum di Indonesia merupakan cermin dari sistem demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Namun, itu belum mencerminkan ideologi yang disepakati oleh rakyat. Isu yang dibahas adalah perwujudan sila keempat nilai-nilai Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia, sejalan dengan amanat konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum dan demokrasi. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, Indonesia harus menjunjung tinggi prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, termasuk dalam sistem pemilu. Sayangnya, pemilihan umum daerah di Indonesia belum mencerminkan nilai sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan.