Nama : M. ABDUL ADHIM
NPM : 2217051030
Kelas : B
Prodi: Ilmu Komputer
Jawaban Postest PKN
Mei 18th, 2023
A. Sejauh yang saya pahami, artikel ini membahas beberapa isu terkait pelanggaran hak-hak asasi manusia di Indonesia, seperti ketiadaan keadilan dan proses pertanggungjawaban atas pelanggaran hak-hak asasi manusia oleh aparat keamanan, pembatasan sewenang-wenang terhadap kebebasan berekspresi dan beragama, demarkasi berbasis gender, dan juga isu kemiskinan dan ketidakstabilan akses terhadap kebutuhan pokok, kesehatan, dan pendidikan. Dalam rangka menegakkan hak-hak asasi manusia, komposisi tersebut menekankan pentingnya mengutamakan prinsip-prinsip hak asasi manusia di masa republik yang sudah dewasa ini. Masyarakat sipil juga diharapkan dapat memainkan peran penting dalam mengawal pencapaian poin-poin pemenuhan hak-hak asasi manusia dan bersikap kritis terhadap program-program yang didasarkan pada hipotesis moralitas dan populisme tanpa data dan kearifan.
Hal positif yang bisa saya dapatkan setelah membaca tulisan ini yaitu pemahaman yang lebih baik mengenai tantangan dalam mempertahankan hak-hak asasi manusia di Indonesia. Selain itu, saya juga memperoleh persepsi baru mengenai peran masyarakat sipil dalam menegakkan hak-hak asasi manusia dan bagaimana prinsip-prinsip hak asasi manusia harus ditegakkan di masa republik yang semakin dewasa saat ini. Dengan demikian, saya semakin sadar akan pentingnya menjamin hak-hak asasi manusia sebagai prinsip pengantar untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
B. Republik Indonesia memiliki akar seni yang kuat dalam nilai-nilai asli masyarakat Indonesia. Konsepsi gotong royong, musyawarah untuk mencapai kesepakatan, dan kebersamaan dalam berpendapat merupakan nilai-nilai yang sudah lama ada dalam masyarakat Indonesia. Hal ini tercermin dari sistem pemerintahan desa atau adat yang masih banyak terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, prinsip republik Indonesia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa juga menunjukkan bahwa agama memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Hal ini tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai dasar negara.
Pendapat saya mengenai sila Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu sila ini dapat menjadi kekuatan atau kelemahan tergantung bagaimana sila ini diimplementasikan, jika sila ini digunakan untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia akan menjadi kekeuatan, tetapi jika sila ini digunakan untuk membatasi hak-hak orang yang tidak beragama atau kelompok tertentu, maka sila ini juga dapat menjadi kelemahan bagi negara Indonesia. Dalam kondisi seperti ini, penting bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk memastikan bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa tidak digunakan untuk membatasi hak-hak non-agama atau kelompok tertentu, dan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dan hak-hak asasi manusia dijunjung tinggi dalam sistem pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat di Indonesia.
C. Beberapa lembaga mencatat bahwa kinerja Indonesia dalam hal hak-hak sipil dan politik di tahun 2019 masih buruk. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat bahwa masih ada hal penting yang perlu dilakukan pemerintah, terutama terkait pelanggaran HAM berat dan konflik sumber daya alam. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengatakan bahwa republik kali ini telah mundur jauh dan kembalinya pemerintahan yang otoriter sangat memprihatinkan, terlihat dari ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai tertutup.
Dari informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik kerakyatan Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 serta belum sepenuhnya menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Masih banyak pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu dan konflik sumber daya alam yang belum ditangani dengan baik. Ada juga tindakan otoriter yang menggantung kebebasan sipil di Indonesia.
Namun, penting untuk dicatat bahwa praktik-praktik populer di Indonesia tidaklah homogen dan dapat bervariasi di berbagai daerah atau sektor. Oleh karena itu, penting untuk memperkirakan secara mendalam praktik-praktik kerakyatan di Indonesia untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta hak-hak asasi manusia tetap dijunjung tinggi dalam sistem pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat di Indonesia.
D. Sikap saya yaitu dengan melaporkan hal yang telah dilakukan oleh mereka kepada pihak berwenang, serta memantau secara teliti kinerja mereka atau anggota parlemen. Selain itu, saya juga akan aktif berpartisipasi dalam pemilu dan berusaha untuk memilih calon pemimpin yang berkualitas untuk masa depan. Tidak lupa, saya akan berupaya membangun kesadaran pada masyarakat agar mereka dapat melihat dan mengidentifikasi pemimpin yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat dalam proses politik, dan bukan hanya demi kepentingan pribadi mereka.
E. Dalam pandangan saya, perilaku mereka yang berkuasa yang menggunakan kebohongan yang tertanam dalam tradisi atau agama untuk memanipulasi komitmen dan perasaan orang, bahkan mengorbankan mereka tanpa tujuan yang jelas, tidak manusiawi dan melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku saat ini. Sebagai masyarakat yang baik, kita harus aktif mengawal kinerja partai-partai tersebut dan memberikan masukan atau tinjauan formatif agar mereka benar-benar mewakili kepentingan rakyat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Di masa-masa pendewasaan bangsa saat ini, penting bagi semua pihak untuk memahami dan menghargai hak-hak asasi manusia sebagai prinsip utama yang harus dijunjung tinggi. Hal ini akan membantu memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan dan masyarakat dapat hidup dalam kebebasan dan substansi yang tidak memihak.