Nama : Elsa Dwi Agresty
NPM : 2217051058
Kelas : C
NPM : 2217051058
Kelas : C
Posts made by Elsa Dwi Agresty
Nama : Elsa Dwi Agresty
NPM : 2217051058
Kelas : C
Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019
Setelah membaca Jurnal dengan judul Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019,ada banyak informasi yang saya dapatkan antara lain:
.Dalam konteks Indonesia, proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor,misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik. Proses demokrasi (demokratisasi) tersebut berlangsung relatif dinamis, khususnya sejak Pemilu 1999. Dinamikanya, bahkan, semakin pesat dan semarak setelah dilaksanakannya pemilu presiden secara langsung sejak 2004 dan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung sejak 2005.Pelaksanaan pilpres pada dasarnya juga merupakan tindak lanjut perwujudan prinsipprinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik.
Dinamika politik menjelang pemilu 2019 cenderung memanas, terutama terkait tuduhan kecurangan. Hingga 20 April 2019 Badan Pemenangan Nasional (BPN) Capres/ Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno, misalnya, secara resmi telah melaporkan sekitar 1.200 daftar sementara kecurangan Pilpres 2019 kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal yang sama juga terjadi diTim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin yang juga menerima 14.843 laporan dugaan pelanggaran atau kecurangan yang menguntungkan paslon Prabowo-Sandiaga.
Beberapa masalah yang muncul selama tahapan-tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai. Beberapa masalah seperti politisasi identitas dan sengitnya perebutan suara Muslim, permasalahan parpol dan semua stakeholders terkait pemilu yang belum mampu mengefektifkan dan memaksimalkan peran pentingnya dengan penuh tanggungjawab, tata kelola pemilu yang belum mampu mengakomodasi keragaman masyarakat, dan kentalnya politisasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi Indonesia.
NPM : 2217051058
Kelas : C
Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019
Setelah membaca Jurnal dengan judul Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019,ada banyak informasi yang saya dapatkan antara lain:
.Dalam konteks Indonesia, proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor,misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik. Proses demokrasi (demokratisasi) tersebut berlangsung relatif dinamis, khususnya sejak Pemilu 1999. Dinamikanya, bahkan, semakin pesat dan semarak setelah dilaksanakannya pemilu presiden secara langsung sejak 2004 dan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung sejak 2005.Pelaksanaan pilpres pada dasarnya juga merupakan tindak lanjut perwujudan prinsipprinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik.
Dinamika politik menjelang pemilu 2019 cenderung memanas, terutama terkait tuduhan kecurangan. Hingga 20 April 2019 Badan Pemenangan Nasional (BPN) Capres/ Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno, misalnya, secara resmi telah melaporkan sekitar 1.200 daftar sementara kecurangan Pilpres 2019 kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal yang sama juga terjadi diTim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin yang juga menerima 14.843 laporan dugaan pelanggaran atau kecurangan yang menguntungkan paslon Prabowo-Sandiaga.
Beberapa masalah yang muncul selama tahapan-tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai. Beberapa masalah seperti politisasi identitas dan sengitnya perebutan suara Muslim, permasalahan parpol dan semua stakeholders terkait pemilu yang belum mampu mengefektifkan dan memaksimalkan peran pentingnya dengan penuh tanggungjawab, tata kelola pemilu yang belum mampu mengakomodasi keragaman masyarakat, dan kentalnya politisasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi Indonesia.
Nama : Elsa Dwi Agresty
NPM : 2217051058
Kelas : C
Setelah menonton video diatas ada info yang bisa saya ambil yaitu info mengenai alasan mengapa demokrasi itu gaduh,namun masih bertahan dan dianut banyak negara.
Pernyataan Presiden Joko Widodo (3 Oktober 2020) terkait penanganan pandemi di Indonesia “Yang penting dalam situasi seperti ini,jangan ada yang polemik dan jangan ada yang membuat kegaduhan-kegaduhan”. Pernyataan Presiden Jokowi terkait situasi pendemi ini dinilai muskil terpenuhi dalam negra demokrasi,selain karena demokrasi memfasilitasi silang pendapat demokrasi juga menjamin kebebasan untuk berpendapat.
Demokrasi merupakan tempatnya untuk berisik dan ribut namun jika masih dalam konteks prosedural itu dianggap tidak masalah.
Meskipun berisik,demokrasi masih diterapkan di banyak negara alasan utamanya,negara yang sistem demokrasinya baik lebih mampu mempertahaankan keamanan dan kemakmuran jangka panjang. Demokrasi juga dianggap alat paling efektif guna mewujudkan kesetaraan,mengurangi konflik,dan meningkatkan partisipasi publik misalnya dari segi penegakan HAM.Negara yang menganut demokrasi memiliki skor penegakan HAM yang lebih tinggi,selain itu warganya juga memiliki angka harapan hidup yang tinggi dibanding negara yang tidak menganut demokrasi.
Jika dibandingkan negara demokrasi dan non-demokrasi dapat dilihat bahwa negara demokrasi lebih kaya,karena pengembangan manusianya yang baik serta warganya dapat hidup dengan bahagia karena adanya jaminan terhadap HAM.
Pada tahun 1980-an negara demokrasi meningkat dan diirngi dengan berjatuhannya para rezim autoraksi. Namun,bukan berarti demokrasi adalah sistem pemerintahan yang sempurna,karena apakah memberi hak pilih kepada masyarakat yang tidak mereka kuasai adalah pilihan tepat? Hal ini relevan karena demokrasi kerap menghasilkan pemimpin-pemimpin yang nati sains dan populis serta para pejabat yang enggan di kritik.
Demokrasi saat ini juga bisa dibilang sedang mengalami krisis demokrasi alasannya yaitu rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah dan politikus,penurunan jumlah keanggotaan partai politik,hingga regulasi yang dianggap tidak transparan.
“Demokrasi adalah sistem pemerintahan paling buruk,tapi tidak ada yang lebih baik dari itu”,Winston Churchill (Mantan Perdana Menteri Inggris)
NPM : 2217051058
Kelas : C
Setelah menonton video diatas ada info yang bisa saya ambil yaitu info mengenai alasan mengapa demokrasi itu gaduh,namun masih bertahan dan dianut banyak negara.
Pernyataan Presiden Joko Widodo (3 Oktober 2020) terkait penanganan pandemi di Indonesia “Yang penting dalam situasi seperti ini,jangan ada yang polemik dan jangan ada yang membuat kegaduhan-kegaduhan”. Pernyataan Presiden Jokowi terkait situasi pendemi ini dinilai muskil terpenuhi dalam negra demokrasi,selain karena demokrasi memfasilitasi silang pendapat demokrasi juga menjamin kebebasan untuk berpendapat.
Demokrasi merupakan tempatnya untuk berisik dan ribut namun jika masih dalam konteks prosedural itu dianggap tidak masalah.
Meskipun berisik,demokrasi masih diterapkan di banyak negara alasan utamanya,negara yang sistem demokrasinya baik lebih mampu mempertahaankan keamanan dan kemakmuran jangka panjang. Demokrasi juga dianggap alat paling efektif guna mewujudkan kesetaraan,mengurangi konflik,dan meningkatkan partisipasi publik misalnya dari segi penegakan HAM.Negara yang menganut demokrasi memiliki skor penegakan HAM yang lebih tinggi,selain itu warganya juga memiliki angka harapan hidup yang tinggi dibanding negara yang tidak menganut demokrasi.
Jika dibandingkan negara demokrasi dan non-demokrasi dapat dilihat bahwa negara demokrasi lebih kaya,karena pengembangan manusianya yang baik serta warganya dapat hidup dengan bahagia karena adanya jaminan terhadap HAM.
Pada tahun 1980-an negara demokrasi meningkat dan diirngi dengan berjatuhannya para rezim autoraksi. Namun,bukan berarti demokrasi adalah sistem pemerintahan yang sempurna,karena apakah memberi hak pilih kepada masyarakat yang tidak mereka kuasai adalah pilihan tepat? Hal ini relevan karena demokrasi kerap menghasilkan pemimpin-pemimpin yang nati sains dan populis serta para pejabat yang enggan di kritik.
Demokrasi saat ini juga bisa dibilang sedang mengalami krisis demokrasi alasannya yaitu rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah dan politikus,penurunan jumlah keanggotaan partai politik,hingga regulasi yang dianggap tidak transparan.
“Demokrasi adalah sistem pemerintahan paling buruk,tapi tidak ada yang lebih baik dari itu”,Winston Churchill (Mantan Perdana Menteri Inggris)