གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Ayu Fibri Suryanti

Nama : Ayu Fibri Suryanti
NPM : 2217051013
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer

berdasarkan jurnal tersebut dapat di pahami bahwa masalah penegakan hukum di Indonesia menjadi perhatian serius. Meskipun dalam hukum terdapat prinsip persamaan yang berlaku bagi semua penduduk Indonesia, tidak mudah untuk menyingkirkan diskriminasi di mata hukum. Penegakan hukum dapat ditinjau dari sudut objeknya, yaitu segi hukumnya. Secara luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Masyarakat berharap penegakan hukum dilakukan dengan adil, tanpa adanya penyalahgunaan kekuasaan dan dengan mendengarkan keluhan masyarakat. Namun, dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan formal dan tertulis.

Penegakan hukum dilakukan untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Hal ini melibatkan berbagai perangkat atau alat kekuasaan negara, seperti undang-undang, polisi, hakim, jaksa, dan pengacara. Kepastian hukum adalah hal penting dalam kehidupan masyarakat. Namun, penegakan hukum bukan hanya tentang penerapan aturan hukum formal, tetapi juga mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Masyarakat berharap adanya perlindungan yang adil terhadap tindakan sewenang-wenang dan manfaat yang dirasakan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Pemerintahan yang berlandaskan pada hukum (the rule of law) harus dilakukan dengan integritas dan memenuhi harapan masyarakat agar tercipta kepercayaan yang kuat terhadap lembaga hukum.
Nama : Ayu Fibri Suryanti
NPM : 2217051013
Kelas : D

berdasarkan video tersebut dapat di pahami bahwa dalam berbagai variasi hukum muncul sebagai bagan yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat apabila kehidupan masyarakat sederhana. Hukum modern menjadi peranan antar sosial politik yang penting dan dicari di tengah-tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin Kompleks ini. Sebagaimana dicantumkan dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Indonesia adalah negara hukum dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengarahkan dukungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta program yang mampu menjadi rumah yang nyaman untuk membagikan rakyatnya.

Cara berhukum yang dulu dapat menimbulkan malapetaka kini dapat terjadi karena negara mengeja undang undang.
reformasi yang bergulir sejak 1998, membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia slogan reformasi antara lain adalah demokratisasi yaitu transisi ke rezim politik yang lebih demokratis dan desentralisasi yaitu penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Pembangunan masyarakat madani telah membuka koridor-koridor baru yang tidak membiarkan penyelenggaraan hukum terlepas dari sorotan dan kontrol masyarakat. Terbentuklah lembaga-lembaga swadaya yang menonjol seperti Indonesia correction watch, polisi watch, dan MAPPI