གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Kezia Natalia Wongkar

Nama : Kezia Natalia Wongkar
Npm : 2217051034
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer

Bela Negara sebagai sikap dan perilaku warga negara yang didasarkan pada kecintaan dan kesetiaan terhadap bangsa dan negara Indonesia. Dasar hukum Bela Negara, yaitu Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, serta Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang pertahanan negara. Dasar hukum tersebut menyatakan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya bela negara.

Bela Negara juga dapat dilakukan melalui berbagai cara dan peran individu dalam masyarakat. Contohnya adalah peran dokter yang membantu pasien terkena COVID-19, influencer yang menggalang dana untuk keperluan tenaga medis, dan orang-orang yang membantu mereka yang kurang mampu. Menekankan pentingnya kesadaran bela negara dalam menjaga dan mengembangkan negara.

Pelaksanaan Bela Negara selama pandemi COVID-19. langkah-langkah yang telah diambil pemerintah dalam mencegah penyebaran virus, seperti pembentukan gugus tugas, prioritas penanganan, dan himbauan untuk tidak melakukan mudik. Dan juga menyoroti kontribusi individu dalam melakukan isolasi mandiri, mematuhi aturan pemerintah, dan menunjukkan solidaritas dengan membantu orang yang membutuhkan.

Secara keseluruhan, jurnal tersebut menggambarkan pentingnya Bela Negara sebagai tanggung jawab dan kontribusi individu dalam mencintai, mempertahankan, dan memajukan negara, serta pentingnya kesadaran dan partisipasi warga negara dalam situasi darurat seperti pandemi.

Nama : Kezia Natalia Wongkar
NPM : 2217051034
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer

Video tersebut gambaran tentang konsep ketahanan nasional, sumber ancaman yang biasanya dihadapi oleh suatu negara, dan aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menjaga ketahanan nasional.

Konsep Ketahanan Nasional, pada video tersebut menjelaskan bahwa ketahanan nasional melibatkan keuletan, keterampilan, ketangguhan, dan kemampuan untuk mengembangkan potensi nasional dalam menghadapi ancaman. Ini menunjukkan bahwa ketahanan nasional melibatkan berbagai aspek, termasuk kemampuan pertahanan militer, keamanan dalam negeri, stabilitas politik, keberlanjutan ekonomi, serta pelestarian budaya dan identitas nasional. Terdapat sumber ancaman yang biasanya di hadapi oleh suatu negara, yaitu ancaman langsung, ancaman luar, ancaman dalam, dan ancaman tidak langsung. Ini mencakup ancaman seperti invasi militer, kegiatan intelijen, gerakan separatisme, dan penyebaran wabah penyakit. Dinding Ketahanan Nasional menggambarkan perlindungan terhadap ketahanan nasional. Dinding ini terdiri dari empat elemen, yaitu integritas, identitas, kelangsungan hidup, dan perjuangan mencapai tujuan nasional. Setiap elemen tersebut memiliki peran penting dalam menjaga dan memperkuat ketahanan nasional. 

Di video tersebut juga menyebutkan unsur-unsur TRIGATRA (lokasi dan posisi strategis, keadaan dan kekayaan alam, kemampuan penduduk) dan PANCA GATRA (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan) sebagai ancaman yang perlu diperhatikan dalam konteks ketahanan nasional. Unsur-unsur tersebut menggambarkan faktor-faktor yang dapat menjadi potensi ancaman atau sumber kekuatan bagi suatu negara. Aspek-aspek alamiah TRIGATRA (lokasi dan posisi geografis, keadaan dan kekayaan alam, kemampuan penduduk dan keadaan) dan aspek sosial PANCA GATRA (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan) dapat direalisasikan dalam konteks ketahanan nasional. Ini mencakup hal-hal seperti memanfaatkan potensi geografis, mengelola sumber daya alam dengan baik, dan mengembangkan masyarakat yang sadar akan pentingnya ketahanan nasional.
Nama : Kezia Natalia Wongkar
NPM : 2217051034
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer

penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi. Meskipun terdapat kemajuan dalam perlindungan HAM, masih ada masalah seperti pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, dan peningkatan kasus pelanggaran HAM oleh aparat keamanan. Revisi UU KPK dan UU ITE juga dinilai dapat mengancam kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia. Selain itu, pemilihan umum seringkali diwarnai oleh politik uang dan kekerasan, merugikan hak rakyat untuk memilih secara bebas dan adil. Untuk memastikan perlindungan HAM, penting bagi pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama. Artikel ini menggarisbawahi perlunya kerja keras dalam mencapai tujuan perlindungan dan penghormatan HAM di Indonesia.

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
 Artikel tersebut membahas penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi karena banyaknya pelanggaran dan kurangnya akuntabilitas untuk pelanggaran masa lalu. Tapi bukan hanya tantangan atau negatif namun ada juga perkembangan positif yang ada pada artikel tersebut seperti komitmen Indonesia untuk meratifikasi konvensi hak asasi manusia internasional dan aktivisme terus-menerus dari kelompok masyarakat sipil, dalam hal ini terlihat bahwa masih adanya harapan untuk mengembangkan lebih baik lagi kondisi HAM di Indonesia. Selain itu juga ada reformasi perlindungan HAM, penolakan terhadap reklamasi Teluk Benoa dan pertahanan komunitas masyarakat di Kendeng.

Hal positif yang dapat saya ambil adalah masih ada orang-orang yang mau memperjuangkan HAM di Indonesia sehingga kita pun harus menjadi salah satu dari mereka yang berusaha memperjuangkan HAM sehingga ada harapan untuk Indonesia menjadi lebih maju dan berkembang.


B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi Indonesia memiliki kaitan erat dengan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Beberapa aspek yang menunjukkan hubungan tersebut adalah (1) Musyawarah dan konsensus, Konsep ini sangat penting dalam sistem demokrasi Indonesia yang menjunjung tinggi partisipasi publik dan pengambilan keputusan kolektif. (2) Gotong royong,  Dalam konteks demokrasi, gotong royong menekankan pentingnya partisipasi aktif dan saling mendukung antara warga negara untuk mencapai kepentingan bersama. (3) Penghormatan terhadap keberagaman, Demokrasi Indonesia mengakui pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak minoritas serta memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. (4) Adat istiadat dalam pemilihan kepemimpinan, Dalam beberapa konteks di Indonesia, pemilihan kepala adat atau kepemimpinan lokal masih dijalankan berdasarkan sistem adat istiadat yang telah ada sejak lama. Pengaruh nilai-nilai adat istiadat dan budaya dalam demokrasi Indonesia menunjukkan bahwa sistem politik demokratis di negara ini tidak hanya didasarkan pada aspek politik formal, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat berdasarkan tradisi dan keyakinan mereka. Hal ini menjadikan demokrasi Indonesia unik dan terkait erat dengan nilai-nilai lokal yang mengakar dalam masyarakat.

Pendapat mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa, prinsip ini cerminan dari nilai-nilai religiusitas yang kuat dalam masyarakat Indonesia. Pendapat mengenai prinsip ini dapat beragam tergantung pada sudut pandang individu atau kelompok. Ada beberapa pendapat yang saya temukan mengenai prinsip ini, diantaranya (1) Keberagaman agama, Pendukung prinsip ini melihatnya sebagai fondasi yang kuat untuk menghormati hak-hak keagamaan setiap warga negara serta memberikan dasar bagi demokrasi yang inklusif. (2) Kerukunan antaragama, Dalam konteks demokrasi, prinsip ini mempromosikan toleransi, saling menghormati, dan kolaborasi antara penganut berbagai agama dan kepercayaan. Hal ini penting dalam menciptakan iklim sosial yang stabil dan damai di Indonesia. (3) Harmoni dengan alam dan lingkungan, rinsip berke-Tuhanan yang Maha Esa juga mencerminkan pandangan bahwa manusia adalah bagian dari alam semesta dan bertanggung jawab menjaga keseimbangan ekosistem. Pendapat mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa bisa beragam dan tergantung pada sudut pandang dan interpretasi individu. Beberapa orang mungkin melihatnya sebagai landasan yang positif untuk membangun demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan, sementara yang lain mungkin menganggapnya sebagai potensi untuk campur tangan agama dalam urusan politik dan pemerintahan.


C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi Indonesia saat ini merupakan subjek kompleks yang melibatkan berbagai faktor dan aspek. Sebagai sebuah negara demokratis yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, Indonesia memiliki tujuan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Namun, implementasi praktik demokrasi dan pemenuhan nilai-nilai tersebut masih menghadapi beberapa tantangan.  Evaluasi terhadap praktik demokrasi dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia adalah proses yang terus berkembang. Beberapa kemajuan telah dicapai, tetapi masih ada tantangan yang perlu diatasi. Partisipasi aktif dari masyarakat sipil, media yang bebas, dan peran lembaga-lembaga penegak hukum yang independen menjadi kunci dalam memastikan praktik demokrasi yang sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sikap saya mengenai kondisi tersebut adalah sedih dan juga prihatin. Selaku warga NKRI, melihat dan mengetahui hal tersebut sedih dan prihatin yang dimana harusnya anggota parlemen yang sudah memiliki tanggung jawab dan juga diberikan kepercayaan  tersebut mengutamakab kepentingan rakyat. Jika mereka mengabaikan kepentingan dan aspirasi rakyat  demi kepentingan pribadi, menunjukkan bahwa anggota parlemen tersebut tidak bertanggung jawab dan mengabaikan kepercayaan yang sudah diberikan. Tindakan seperti ini dapat merusak demokrasi dan merugikan masyarakat yang seharusnya diwakili oleh mereka.

E. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Pendapat saya adalah bahwa pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dan mampu memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas merupakan fenomena yang berpotensi membahayakan demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, penting untuk memperkuat mekanisme kontrol dan keseimbangan kekuasaan, termasuk kebebasan pers, keberadaan lembaga independen, dan partisipasi aktif masyarakat sipil. Pendidikan politik dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia juga penting untuk melawan manipulasi dan perlindungan hak-hak individu dalam konteks demokrasi.

Dalam demokrasi dewasa, pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik harus diingatkan untuk bertanggung jawab, transparan, dan mengutamakan prinsip-prinsip demokrasi serta hak asasi manusia. Penghormatan terhadap hak asasi manusia harus menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan politik dan pemerintahan, sehingga rakyat tidak menjadi tumbal dalam mencapai tujuan yang tidak jelas.