NAMA : FUAD HAMIDAN
NPM : 2257051025
KELAS : C
PRODI : ILMU KOMPUTER
A. Artikel tersebut membicarakan situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Menurut beberapa lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta, kinerja Indonesia terkait HAM masih buruk. Terdapat catatan tentang pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi gender, kegagalan pemerintah dalam memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu, pelanggaran HAM di Papua, serta penggunaan hukuman yang kejam. Semua masalah tersebut menjadi tantangan yang dihadapi.
B. Sebagai negara yang kaya dengan keanekaragaman budaya, memiliki nilai-nilai adat istiadat yang dapat menjadi dasar dalam pembangunan demokrasi. Prinsip ke-Tuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila juga mengakui keberagaman agama di Indonesia. Namun, terlalu mengedepankan nilai-nilai budaya atau agama dapat menghambat pembangunan demokrasi inklusif yang menghargai hak asasi manusia. Diperlukan keseimbangan antara nilai-nilai budaya dan prinsip-prinsip universal HAM dalam membangun demokrasi di Indonesia.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta tidak selalu memprioritaskan hak asasi manusia. Masalah seperti korupsi, manipulasi politik, kriminalisasi terhadap aktivis, dan pembatasan kebebasan berekspresi masih ada. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan untuk memastikan praktik demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menghormati hak asasi manusia.
D. Tindakan anggota parlemen yang lebih mengutamakan agenda politik pribadi daripada kepentingan masyarakat adalah pelanggaran terhadap prinsip demokrasi yang seharusnya mewakili kehendak rakyat. Diperlukan reformasi politik yang berfokus pada integritas, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih luas untuk mengatasi masalah ini. Penting bagi anggota parlemen untuk mewakili kepentingan rakyat dengan tanggung jawab, sementara pengawasan publik yang kuat dan partisipasi aktif dari masyarakat dapat membantu mengungkapkan ketidaksesuaian antara agenda politik dan kepentingan masyarakat yang sebenarnya.
E. Ketika pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik yang berasal dari tradisi atau agama memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, hal ini dapat mengancam demokrasi dan hak asasi manusia. Meskipun kekuasaan kharismatik memiliki kemampuan untuk mempengaruhi massa dalam mendukung suatu agenda, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan tersebut tidak disalahgunakan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
NPM : 2257051025
KELAS : C
PRODI : ILMU KOMPUTER
A. Artikel tersebut membicarakan situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Menurut beberapa lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta, kinerja Indonesia terkait HAM masih buruk. Terdapat catatan tentang pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi gender, kegagalan pemerintah dalam memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu, pelanggaran HAM di Papua, serta penggunaan hukuman yang kejam. Semua masalah tersebut menjadi tantangan yang dihadapi.
B. Sebagai negara yang kaya dengan keanekaragaman budaya, memiliki nilai-nilai adat istiadat yang dapat menjadi dasar dalam pembangunan demokrasi. Prinsip ke-Tuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila juga mengakui keberagaman agama di Indonesia. Namun, terlalu mengedepankan nilai-nilai budaya atau agama dapat menghambat pembangunan demokrasi inklusif yang menghargai hak asasi manusia. Diperlukan keseimbangan antara nilai-nilai budaya dan prinsip-prinsip universal HAM dalam membangun demokrasi di Indonesia.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta tidak selalu memprioritaskan hak asasi manusia. Masalah seperti korupsi, manipulasi politik, kriminalisasi terhadap aktivis, dan pembatasan kebebasan berekspresi masih ada. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan untuk memastikan praktik demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menghormati hak asasi manusia.
D. Tindakan anggota parlemen yang lebih mengutamakan agenda politik pribadi daripada kepentingan masyarakat adalah pelanggaran terhadap prinsip demokrasi yang seharusnya mewakili kehendak rakyat. Diperlukan reformasi politik yang berfokus pada integritas, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih luas untuk mengatasi masalah ini. Penting bagi anggota parlemen untuk mewakili kepentingan rakyat dengan tanggung jawab, sementara pengawasan publik yang kuat dan partisipasi aktif dari masyarakat dapat membantu mengungkapkan ketidaksesuaian antara agenda politik dan kepentingan masyarakat yang sebenarnya.
E. Ketika pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik yang berasal dari tradisi atau agama memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, hal ini dapat mengancam demokrasi dan hak asasi manusia. Meskipun kekuasaan kharismatik memiliki kemampuan untuk mempengaruhi massa dalam mendukung suatu agenda, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan tersebut tidak disalahgunakan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.