Nama : Naura Salsabila
NPM : 2217051079
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Penegakan hukum di Indonesia masih menjadi masalah serius. Hal ini terlihat dari angka kejahatan yang masih tinggi, seperti narkoba, korupsi, dan asusila. Salah satu penyebab utama dari hal ini adalah kurangnya kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum serta birokrasi yang tidak amanah dan kurang jujur dalam menjalankan tugasnya. Sebagai upaya untuk memperbaiki proses penegakan hukum di Indonesia, Presiden Jokowi telah memprioritaskan kebijakan pada bidang hukum. Meskipun reformasi hukum telah dilakukan, namun masih perlu adanya peningkatan dalam kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum serta memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar hukum.
Penegakan hukum bertujuan untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Hal ini dilakukan dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara seperti undang-undang, polisi, hakim, jaksa, dan pengacara. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenang-wenang. Selain itu, setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan pemerintah, sehingga tidak boleh ada diskriminasi terhadap warga negara dalam hukum. Negara harus berkomitmen untuk menciptakan negara hukum yang aman dan berkeadilan bagi seluruh warga negaranya, dan memberikan perlindungan dan jaminan hak-hak setiap warga negara sesuai dengan status dan fungsi yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.
Pemerintah memiliki peran penting dalam membenahi proses penegakan hukum di Indonesia. Dalam menciptakan negara hukum yang aman dan berkeadilan, pemerintah harus meningkatkan kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum serta memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar hukum. Hal ini bertujuan untuk menjaga kewibawaan negara di mata rakyat. Dengan demikian, penting bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan dan jaminan hak-hak setiap warga negara sesuai dengan status dan fungsi dari negara yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.