Nama: Naura Salsabila
NPM: 2217051079
Kelas: D
Prodi: S1 Ilmu Komputer
Artikel tersebut membahas mengenai situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Komnas HAM dan LBH Jakarta mencatat bahwa Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan terkait pelanggaran HAM berat di masa lalu dan konflik sumber daya alam. Beberapa pakar sepakat bahwa tahun tersebut merupakan tahun yang kelam, dengan kelemahan dalam proses keadilan, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu, pelanggaran HAM di Papua, serta penjatuhan hukuman kejam. Meskipun demikian, terdapat beberapa perkembangan positif, seperti reformasi kunci yang dilakukan Indonesia dalam perlindungan HAM, supremasi hukum, dan sektor keamanan publik, serta kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial dan perlawanan masyarakat terhadap pelanggaran HAM.Pada intinya, lembaga-lembaga dan pakar sepakat bahwa situasi HAM di Indonesia pada tahun 2019 masih buruk. Pelanggaran HAM berat di masa lalu dan konflik sumber daya alam menjadi perhatian utama. Pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender, dan kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM juga menjadi sorotan. Terdapat pelanggaran HAM yang masih berlangsung, termasuk di Papua, serta penjatuhan hukuman kejam di luar pengadilan. Meskipun demikian, terdapat beberapa langkah reformasi yang diakui, seperti meratifikasi perjanjian HAM internasional dan kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial. Meskipun masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, ada harapan untuk perbaikan di masa depan.
Analisis Soal:
A. Artikel tersebut menggambarkan kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia yang masih buruk pada tahun 2019. Terdapat beberapa masalah yang disoroti, seperti pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, kegagalan dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu, serta pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua. Namun, artikel juga mencatat beberapa langkah reformasi yang diambil oleh Indonesia, seperti meratifikasi perjanjian HAM internasional dan kembalinya gerakan masyarakat untuk mempertahankan hak-hak mereka. Hal positif yang dapat diambil dari artikel ini adalah adanya upaya dan komitmen dari Indonesia dalam melakukan reformasi dan perlindungan HAM. Meskipun masih terdapat banyak tantangan dan masalah yang perlu diselesaikan, langkah-langkah positif seperti meratifikasi perjanjian HAM internasional dan aktifnya gerakan masyarakat menunjukkan adanya harapan untuk masa depan yang lebih baik dalam penegakan HAM di Indonesia.
B. Demokrasi di Indonesia dapat dianalisis dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Adat istiadat dan budaya Indonesia memiliki keberagaman yang kaya, sehingga demokrasi di negara ini juga mencerminkan pluralisme dan penghormatan terhadap perbedaan.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mencerminkan keterkaitan antara demokrasi dan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Prinsip ini mengakui pentingnya nilai-nilai keagamaan dalam membangun dan menjaga harmoni dalam masyarakat. Namun, penting untuk memastikan bahwa prinsip ini tidak mengabaikan prinsip-prinsip dasar demokrasi lainnya, seperti pemisahan kekuasaan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan beragama. Demokrasi yang sejati harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip universal HAM dan memastikan partisipasi aktif masyarakat serta perlindungan hak-hak individu yang dijamin oleh konstitusi. Dalam konteks demokrasi Indonesia, prinsip berke-Tuhanan yang Maha Esa dapat menjadi landasan moral yang kuat untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan, mengedepankan toleransi, dan memastikan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan dihormati dan dilindungi dalam kerangka demokrasi yang inklusif dan berkeadilan.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun Pancasila dan UUD NRI 1945 secara teoritis menjadi dasar negara yang menjamin demokrasi, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara harapan ideal dan realitas yang ada. Beberapa tantangan yang dihadapi adalah adanya pembatasan kebebasan berekspresi, keterbatasan dalam partisipasi politik, terbatasnya akses keadilan, serta masalah korupsi dan politik uang yang mempengaruhi proses demokrasi. Selain itu, masih terdapat ketidaksetaraan dalam perlindungan hak asasi manusia, terutama terkait dengan diskriminasi gender, suku, agama, dan ras. Dalam menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat sistem hukum, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan hak-hak asasi manusia di kalangan masyarakat.
D. Saya menganggap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat sebagai suatu kekhawatiran yang serius. Prinsip dasar demokrasi adalah mewakili kehendak dan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, para anggota parlemen seharusnya bertindak dalam kepentingan masyarakat yang mereka perwakili, bukan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Sikap seperti itu mencerminkan kegagalan dalam menjalankan
tugas dan tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat. Hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi dan melemahkan integritas demokrasi itu sendiri. Dalam konteks ini, penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem politik, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan pemilihan yang adil. Pendidikan politik yang baik juga penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya memilih wakil yang berintegritas dan bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat, merupakan masalah serius dalam konteks hak asasi manusia dalam era demokrasi dewasa saat ini. Pemimpin atau individu dengan kekuasaan kharismatik memiliki potensi untuk memanipulasi dan memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat untuk mencapai tujuan pribadi atau golongan tertentu. Jika tujuan tersebut tidak jelas atau bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, hal ini dapat mengancam kebebasan dan hak-hak individu. Dalam demokrasi dewasa saat ini, penting bagi masyarakat untuk mempertahankan kritisitas, menghargai kebebasan berpendapat, serta memastikan perlindungan hak-hak individu. Diperlukan pemerintahan yang baik, penegakan hukum yang kuat, kebebasan berpendapat, pers dan media yang bebas, serta partisipasi aktif masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga hak asasi manusia dalam kerangka demokrasi yang inklusif dan adil.
