NAMA : Bintang Ferinantama
NPM : 2257051030
KELAS : C

Hal yang bisa saya analisis dari jurnal tersebut adalah:
Demokrasi merupakan wujud nyata dari nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia. Demokrasi dianggap sebagai cara yang paling tepat untuk menerapkan nilai-nilai sila keempat, yaitu "Kemanusiaan yang adil dan beradab", karena memberikan hak yang sama bagi setiap individu dalam menentukan pilihan politiknya.Pemilihan umum di Indonesia dianggap sebagai bentuk konkret dari pelaksanaan demokrasi dan nilai-nilai Pancasila. Dalam pemilihan umum, setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk memberikan suara dan memilih pemimpinnya secara demokratis, yang selaras dengan nilai sila keempat Pancasila.
Sangat penting menjaga integritas dan transparansi dalam pemilihan umum agar nilai-nilai sila keempat Pancasila dapat diterapkan secara efektif. Demokrasi yang transparan dan terbuka dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa pemilihan umum dilakukan dengan jujur dan adil.

Secara keseluruhan, jurnal tersebut menunjukkan bagaimana nilai-nilai sila keempat Pancasila dapat diimplementasikan dalam demokrasi dan pemilihan umum di Indonesia, dan betapa pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam proses tersebut

NAMA : Bintang Ferinantama
NPM : 2257051030
KELAS : C

Dari video tersebut dapat saya analisis bahwa indonesia telah mengalami beberapa perkembangan demokrasi diantaranya:
1. Masa Revolusi Kemerdekaan: Pada masa ini, terjadi perjuangan besar-besaran untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Meskipun demokrasi belum sepenuhnya berkembang pada masa ini, namun semangat demokrasi dan partisipasi rakyat dalam perjuangan kemerdekaan sangat kuat.

2. Demokrasi Parlementer (1945-1959): Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia memulai tahap pertama perkembangan demokrasi dengan mengadopsi sistem parlementer. Pada masa ini, terdapat pemilihan umum dan partai politik mulai berkembang di Indonesia.

3. Demokrasi Terpimpin (1959-1965): Pada masa ini, sistem parlementer digantikan oleh sistem demokrasi terpimpin yang menempatkan presiden sebagai pemimpin tunggal. Meskipun konsep ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas politik, namun pada kenyataannya banyak oposisi yang dibungkam dan terjadilah pelanggaran hak asasi manusia.

4. Demokrasi Pancasila (1966-1998): Setelah terjadi kudeta militer tahun 1965, Soeharto memperkenalkan konsep "Pancasila Democracy" yang menekankan keamanan nasional dan stabilitas politik di atas hak-hak sipil dan politik individu. Pada masa ini, terdapat pemilihan umum dan partai politik, namun pemerintah tetap mengekang kebebasan pers dan menindas oposisi.

5. Reformasi (1998-sekarang): Setelah Soeharto digulingkan pada tahun 1998, Indonesia memulai era reformasi yang menandai tahap terakhir perkembangan demokrasi di Indonesia. Pada masa ini, Indonesia mengalami peningkatan kebebasan pers dan hak asasi manusia, serta terdapat pemilihan presiden secara langsung dan meningkatnya partisipasi politik dari masyarakat. Namun, reformasi di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan seperti korupsi, ketidakadilan, dan ketidaksetaraan.

NAMA : Bintang Ferinantama
NPM : 2257051030
KELAS : C

NAMA : Bintang Ferinantama
NPM : 2257051030
KELAS : C

NAMA : Bintang Ferinantama
NPM : 2257051030
KELAS : C

Analisis saya yaitu jurnal ini membahas tentang dinamika sosial politik menjelang pemilihan umum serentak 2019 di Indonesia. Dalam jurnal ini, penulis membahas beberapa isu penting yang berkaitan dengan pemilu, seperti dinamika politik di tingkat nasional dan lokal, partisipasi politik masyarakat, dan peran media dalam proses pemilu.

Penulis memaparkan bahwa dinamika politik di tingkat nasional sangat dipengaruhi oleh polarisasi politik yang terjadi antara kelompok-kelompok politik yang berbeda. Selain itu, faktor-faktor seperti isu agama, korupsi, dan ekonomi juga memainkan peran penting dalam proses pemilu.
Di tingkat lokal, penulis menyoroti pentingnya peran para pemimpin lokal dan tokoh masyarakat dalam memobilisasi partisipasi politik masyarakat. Selain itu, penulis juga membahas tentang tantangan yang dihadapi oleh masyarakat di daerah-daerah terpencil dalam proses pemilu.
Dalam konteks partisipasi politik, penulis mengemukakan bahwa partisipasi politik masyarakat Indonesia masih terbilang rendah. Penulis juga menyoroti pentingnya pendidikan politik dan kesadaran politik masyarakat dalam meningkatkan partisipasi politik.
Terakhir, penulis membahas peran media dalam proses pemilu. Penulis menyoroti kecenderungan media untuk memberitakan isu-isu yang bersifat sensasional dan memperkuat polarisasi politik yang ada. Penulis juga membahas tentang pentingnya media yang objektif dan berimbang dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan gambaran yang cukup lengkap mengenai dinamika sosial politik menjelang pemilihan umum serentak 2019 di Indonesia. Jurnal ini sangat relevan bagi siapa saja yang tertarik untuk memahami proses pemilu di Indonesia dan ingin meningkatkan partisipasi politik masyarakat.