Posts made by Rafid Haryu Novrian

NAMA: Rafid Haryu Novrian
NPM: 2217051009
KELAS: C

Teks ini membahas tantangan konsolidasi demokrasi pada Pemilihan Presiden 2019 di Indonesia. Kendati Indonesia telah memperlihatkan kemajuan dalam demokrasi, namun masih terdapat banyak masalah yang harus diatasi. Kegagalan Pilpres 2019 untuk menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik serta membangun kepercayaan publik, terbukti dari kerusuhan sosial setelah pengumuman hasil rekapitulasi pilpres oleh KPU. Saat ini, Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi penentu akhir hasil pilpres karena dua kandidat mengklaim telah memenangkan pilpres.

Pilar-pilar penting demokrasi seperti pemilu, partai politik, masyarakat sipil, dan media massa belum berfungsi secara efektif dan optimal, sehingga konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara teratur. Konsolidasi demokrasi atau proses pendalaman demokrasi akan terhambat ketika partai politik melalui elit dan pemangku kepentingan terkait pemilihan menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokratis. Masalah sosial, ekonomi, politik, dan hukum yang tidak memadai juga mempengaruhi kualitas pemilu dan demokrasi serta stabilitas nasional.

Berita sensasional di media sosial, ujaran kebencian, dan penyebaran berita hoax membuat hasil pemilihan rentan terhadap perselisihan dan konflik. Beberapa masalah yang muncul selama tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi konkret dan memadai seperti politisasi identitas dan persaingan sengit untuk suara Muslim, partai politik dan semua pemangku kepentingan terkait pemilihan yang belum mampu berperan secara efektif dan maksimal dengan tanggung jawab penuh, tata kelola.
NAMA: RAFID HARYU NOVRIAN
NPM: 2217051009
KELAS: C

Berdasarkan dari analisis video yang berjudul "Demokrasi Itu Gaduh, tapi Kenapa Bertahan dan Dianut Banyak Negara? | Narasi Newsroom", dapat ditarik kesimpulan bahwa demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang memberikan kebebasan individu untuk berpartisipasi dalam proses politik dan mengakui hak asasi manusia masih menjadi pilihan banyak negara. Kebebasan berpendapat dan partisipasi publik dalam mengambil keputusan politik adalah prinsip dasar yang dijunjung tinggi dalam sistem demokrasi.

Namun, demokrasi juga mengalami krisis, seperti rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah dan politikus, penurunan jumlah keanggotaan partai politik, dan regulasi pemerintah yang dianggap tidak transparan. Untuk mengatasi krisis demokrasi, upaya-upaya perbaikan dan peningkatan partisipasi publik harus terus dilakukan.

Selain itu, demokrasi juga memungkinkan partisipasi dari berbagai masyarakat dengan beragam pandangan politik, agama, budaya, dan latar belakang sosial. Dalam hal ini, demokrasi dapat dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang menunjung tinggi keberagaman dan kehendak rakyat. Demokrasi juga menekankan prinsip akuntabilitas yang mana pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.

Meskipun demokrasi sering kali diiringi dengan konflik, debat, dan perbedaan pendapat, negara-negara yang menganut sistem demokrasi cenderung memiliki tingkat penegakan HAM yang tinggi, angka korupsi lebih rendah, dan masyarakat yang lebih sehat dan bahagia. Oleh karena itu, demokrasi tetap menjadi pilihan banyak negara dan dianggap sebagai alat paling efektif untuk mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik, dan meningkatkan partisipasi publik.