Kiriman dibuat oleh Rakhmat Herlambang

NAMA : RAKHMAT HERLAMBANG
NPM : 2217051112
KELAS : A
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER

Demokrasi tidak dapat dikejar di bawah kekuasaan otoriter dan terpusat seperti di masa lalu. Tuntutan masyarakat untuk berpartisipasi dalam otoritas dan lembaga diperkuat oleh legislatif, eksekutif dan yudikatif. Semua lembaga ini menghadapi tantangan serupa. Saat itu, sentralisme otoritarian mencekik keberagaman yang ada, sehingga legalitas hukum muncul sebagai tantangan. Hukum harus benar-benar ditempatkan sebagai tulang punggung ekonomi dan tidak disalahgunakan sebagai mesin ekonomi, dan hukum juga harus secara andal mengamankan dan melindungi investasi keuangan.
NAMA : Rakhmat Herlambang
NPM : 2217051112
KELAS : A

Jurnal tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia yang harus dikaitkan dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila, khususnya sila keempat, yaitu “modus musyawarah/perwakilan yang digerakkan oleh kebijaksanaan kerakyatan”. Surat kabar itu menjelaskan bahwa banyak kontradiksi dalam pelaksanaan pilkada langsung, seperti rendahnya partisipasi, kecurangan, dan anugerah politik.

Jurnal ini juga mengungkapkan bahwa partai politik memiliki peran penting dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, termasuk dalam pemilihan kepala daerah. Namun dalam praktiknya, banyak pihak yang tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi Pancasila, terutama dalam pemilihan atau pengangkatan kepala daerah oleh partai.

Pasal ini juga menekankan pentingnya penerapan moralitas dan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan undang-undang pilkada agar efektif. Penyelenggaraan pilkada membutuhkan partisipasi aktif partai dan masyarakat dalam meneguhkan nilai-nilai demokrasi Pancasila, khususnya pada Orde Keempat yang menekankan demokrasi yang dipimpin secara politik dalam tindakan refleksi/representatif.

Pancasila sila keempat hadir dengan pembawaan yang merupakan perwujudan demokrasi yang dinginkan yaitu ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan.