Nama : Ananda Sheva Hidayat
NPM : 2217051096
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer

Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap wilayah dan rakyatnya, yang meliputi darat, laut, dan udara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Mempelajari wawasan nusantara dapat membantu tumbuhnya jiwa nasionalisme pada setiap warga negara Indonesia. Wawasan Nusantara berperan penting dalam mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia, menghindari tindakan yang merusak persatuan, dan menjadi pedoman dalam pengambilan kebijakan dan tindakan bagi penyelenggara negara dan rakyat Indonesia. Tujuan utama wawasan nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi, mengutamakan kepentingan nasional daripada individu, kelompok, suku, atau daerah, serta mempersatukan bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Wawasan Nusantara mengakui adanya perbedaan persepsi, pendapat, dan fraksi antar kelompok dalam konteks sosiologis, politis, dan demokrasi. Perbedaan ini dianggap wajar dan diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang dinamis, kreatif, dan sinergis. Bangsa Indonesia mengutamakan persatuan, kesatuan, dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus diperlukan untuk mewujudkan persatuan bangsa, seperti yang telah diresmikan melalui Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945.

Wawasan Nusantara juga menekankan pentingnya memandang keluasan wilayah Indonesia dan keragaman di dalamnya sebagai satu kesatuan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Meskipun wilayah Indonesia yang luas memberikan tantangan, seperti potensi ancaman, juga terdapat potensi keunggulan dan kemanfaatan. Keutuhan wilayah Indonesia, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun, bersatu, tanpa membedakan suku, daerah, agama, atau golongan sosial. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan juga akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia.

NAMA : Ananda Sheva Hidayat
NPM : 2217051096
KELAS : B
PRODI : Ilmu Komputer

Nama : Ananda Shevs Hidayat
NPM : 2217051096
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer

A. Artikel tersebut mencerminkan situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Meskipun terdapat beberapa perkembangan positif, tantangan yang perlu diatasi oleh pemerintah meliputi pelanggaran HAM berat di masa lalu, konflik sumber daya alam, penurunan demokrasi, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, kegagalan dalam mengadili pelanggaran HAM, peningkatan pelanggaran HAM di Papua, dan penegakan hukuman kejam di luar pengadilan. Artikel tersebut juga mencatat langkah-langkah reformasi yang diambil oleh Indonesia dalam memperbaiki perlindungan HAM, meratifikasi perjanjian HAM internasional, serta peran penting mahasiswa dan gerakan masyarakat dalam memperjuangkan HAM.

beberapa hal positif dalam artikel tersebut terkait penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019. Termasuk di antaranya adalah langkah reformasi dan komitmen pemerintah, seperti mereformasi sektor keamanan publik dan meratifikasi perjanjian HAM internasional. Selain itu, peran aktif masyarakat sipil, termasuk gerakan mahasiswa, juga menjadi harapan dalam memperjuangkan HAM.

B. Demokrasi di Indonesia dapat dianalisis melalui nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Budaya partisipatif, musyawarah untuk mufakat, dan rasa kebersamaan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia merupakan pijakan penting dalam membangun demokrasi. Konsep gotong royong, toleransi, dan menghormati keberagaman menjadi landasan yang memperkuat inklusivitas dalam sistem politik. Nilai-nilai adat istiadat seperti musyawarah dan semangat saling membantu memberikan dasar bagi partisipasi aktif dan pengambilan keputusan yang bersifat kolektif dalam konteks demokrasi. Melalui penerapan dan penguatan nilai-nilai ini, demokrasi di Indonesia dapat lebih mengakar dan responsif terhadap aspirasi serta kebutuhan masyarakat secara holistik.
Menurut pendapat saya Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mengakui keberagaman agama dan keyakinan di negara ini, memiliki nilai-nilai keagamaan dalam pengambilan keputusan dan menjaga kerukunan antarumat beragama. Hal ini memastikan perlindungan hak-hak warga negara dalam memeluk agama atau kepercayaan sesuai keyakinan mereka, serta menguatkan keberagaman sebagai sumber keadilan sosial dalam sistem demokrasi Indonesia.

C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini telah berupaya untuk sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Pancasila sebagai dasar negara dan UUD NRI 1945 sebagai konstitusi telah menetapkan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan pengakuan terhadap hak asasi manusia. Namun, implementasi praktik demokrasi masih menghadapi beberapa tantangan. Terdapat kebutuhan terus-menerus untuk memperkuat institusi dan mekanisme demokrasi, menjaga kemandirian lembaga-lembaga negara, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Penting untuk terus memperjuangkan dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia serta memastikan penghormatan dan pemberian keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia.

D. Sikap kita harus melibatkan diri secara aktif dalam proses demokrasi dan memastikan partisipasi yang lebih luas. Pertama, penting untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang kepentingan dan isu-isu yang relevan dalam masyarakat kita. Kedua, kita harus melakukan pemantauan terhadap kinerja para anggota parlemen, mengikuti dan mengevaluasi kegiatan mereka serta membandingkannya dengan janji dan komitmen mereka kepada rakyat. Ketiga, sebagai warga negara yang bertanggung jawab, kita dapat berpartisipasi dalam forum-forum diskusi, pertemuan masyarakat, atau kelompok advokasi yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Keempat, kita juga dapat menggunakan hak suara kita dalam pemilihan untuk memilih calon yang benar-benar mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat. Dengan melakukan langkah-langkah ini, kita dapat memberikan tekanan yang lebih kuat kepada anggota parlemen untuk mewujudkan kepentingan nyata masyarakat dan memastikan bahwa suara rakyat didengar dan diimplementasikan dengan baik dalam agenda politik.

E. Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memanfaatkan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama untuk memobilisasi loyalitas dan emosi rakyat dengan tujuan yang tidak jelas sangat relevan dalam konteks hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini. Dalam demokrasi yang matang, kekuasaan harus digunakan dengan bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal. Pihak-pihak yang memanfaatkan kekuasaan kharismatik dengan cara yang merugikan atau mengabaikan hak-hak asasi manusia, termasuk mengeksploitasi emosi rakyat atau bahkan mengorbankan mereka, melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam era demokrasi dewasa melibatkan peran aktif masyarakat dan lembaga-lembaga negara. Masyarakat harus memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya hak asasi manusia dan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, termasuk dalam memantau dan mengevaluasi kinerja pihak-pihak yang berkuasa. Lembaga-lembaga negara, seperti sistem peradilan yang independen, ombudsman, dan badan pengawas, juga harus mengemban tugas melindungi dan menegakkan hak asasi manusia, serta melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam era demokrasi dewasa, penting untuk membangun budaya yang menghormati hak asasi manusia dan melindungi kebebasan individu. Edukasi mengenai hak asasi manusia, kesetaraan, dan pentingnya demokrasi harus disebarkan secara luas agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Lembaga-lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan media juga memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran dan pemahaman ini. Dengan upaya bersama dari masyarakat dan lembaga-lembaga negara, kita dapat memastikan bahwa kekuasaan kharismatik tidak disalahgunakan dan hak asasi manusia tetap dijunjung tinggi dalam era demokrasi dewasa saat ini.

NAMA : Ananda Sheva Hidayat
NPM : 2217051096
KELAS : B
PRODI : ILMU KOMPUTER

NAMA : Ananda Sheva Hidayat
NPM : 2217051096
KELAS : B
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER

Analisis Kasus :

1. Menurut saya sangat penting untuk memahami situasi di perbatasan Indonesia-Timor Leste dan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik di daerah tersebut dan hal positif yang dapat saya ambil adalah pemahaman lebih mendalam tentang sejarah dan konteks konflik di perbatasan Indonesia-Timor Leste, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Timor Leste serta lembaga-lembaga internasional untuk menyelesaikan konflik, dan pentingnya kerja sama antara kedua negara dan masyarakat lokal untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas di daerah tersebut.

2. Jika Indonesia tidak memiliki konsepsi Wawasan Nusantara, kemungkinan akan terjadi fragmentasi dan persaingan antar wilayah yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini juga dapat memperburuk ketimpangan ekonomi antar wilayah, yang dapat berdampak pada ketidakadilan sosial dan politik. Selain itu, tanpa konsep Wawasan Nusantara, Indonesia mungkin tidak memiliki pandangan yang jelas dan terstruktur terhadap hubungan dengan negara-negara tetangga dan hubungan internasional secara keseluruhan. Hal ini dapat berdampak pada keamanan dan stabilitas regional, serta kemampuan Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayahnya.

3. Dalam konteks perbatasan Indonesia-Timor Leste, WN dapat diartikan sebagai upaya untuk mengembangkan kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua negara, serta mempromosikan persatuan dan kesatuan di antara masyarakat di daerah perbatasan. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan yang mendukung pembangunan daerah perbatasan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, WN juga dapat mempromosikan nilai-nilai keberagaman dan toleransi, sehingga dapat membantu mengurangi ketegangan antar kelompok masyarakat di daerah perbatasan. Dengan memperkuat persatuan dan kesatuan di antara masyarakat, diharapkan konflik komunal dapat diminimalisir atau bahkan dihindari.