NAMA : Rio Sulendra
NPM : 2257051026
KELAS: D
PRODI: S1 Ilmu Komputer

Ketahanan nasional merupakan kemampuan suatu bangsa dalam bertahan, beradaptasi, dan mengembangkan potensinya dalam menghadapi berbagai ancaman yang mungkin timbul di masa depan. Ancaman tersebut dapat bersifat langsung maupun tidak langsung.

Konsep Trigatra digunakan dalam doktrin pertahanan Indonesia untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mengganggu keutuhan negara dan ketahanan nasional, di antaranya adalah:
1. Agresi Militer: Ancaman dari negara lain yang menggunakan kekuatan militer untuk memaksa atau menguasai wilayah Indonesia.
2. Konflik Perbatasan: Perselisihan terkait wilayah dengan negara tetangga yang berpotensi memicu konflik bersenjata.
3. Terorisme: Ancaman dari kelompok teroris yang melakukan serangan kekerasan terhadap sasaran sipil atau pemerintah untuk menciptakan ketakutan dan ketidakstabilan di dalam negeri.
4. Ancaman Ideologi: Penyebaran paham radikal, ekstremisme, atau gerakan separatis yang dapat mengganggu stabilitas politik dan persatuan nasional.
5. Ancaman Ekonomi: Krisis ekonomi, ketergantungan ekonomi pada negara lain, kerentanan terhadap kebijakan ekonomi global yang merugikan, serta perdagangan ilegal.
6. Ancaman Sosial-Budaya: Ketegangan antar-etnis, konflik agama, ketidakadilan sosial, serta masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial.
7. Kerusakan Lingkungan: Penebangan hutan yang tidak berkelanjutan, pencemaran air dan udara, degradasi lahan, serta kehilangan keanekaragaman hayati yang dapat mengancam sumber daya alam dan keberlanjutan ekonomi.

Ancaman Pancagatra mencakup berbagai aspek yang dapat mengancam stabilitas negara, seperti:
1. Ideologi: Misalnya ancaman terhadap ideologi Pancasila, di mana ideologi negara berpotensi diubah menjadi ideologi komunis. Solusinya adalah memahami dan menerapkan ideologi Pancasila secara praktis dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan mengajarkan nilai-nilai seperti keramahan dan kesopanan kepada anak-anak sejak usia dini.
2. Politik: Misalnya ancaman terhadap demokrasi, seperti pembungkaman kritik atau pembatasan kebebasan politik. Solusinya adalah mendorong para anggota DPR untuk menerima aspirasi masyarakat secara terbuka dan memfasilitasi kritik masyarakat terhadap kinerja anggota DPR yang tidak sesuai dengan janji kampanye.
3. Sosial-Budaya: Misalnya ancaman terhadap tradisi dan kebudayaan lokal. Solusinya adalah menjaga dan melestarikan kebudayaan setiap daerah dengan baik.
4. Ekonomi: Misalnya kesulitan masyarakat dalam membuka usaha akibat dominasi mal dibandingkan dengan pasar tradisional. Solusinya adalah menciptakan lingkungan yang menduk

ung masyarakat dalam berusaha dan mengurangi hambatan dalam berwirausaha.
5. Hankam (Keamanan dan Pertahanan): Misalnya adanya kelompok atau masyarakat yang menentang ideologi Pancasila, seperti gerakan Pemberontakan Papua Merdeka. Solusinya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kegiatan bela negara.

Sebagai mahasiswa, kita dapat berperan dalam menjaga ketahanan nasional dengan giat belajar agar di masa depan mampu bersaing dan turut membangun bangsa.

NAMA : Rio Sulendra

NPM : 2257051026

KELAS: D

PRODI: S1 Ilmu Komputer

Nama : Rio Sulendra
NPM : 2257051026
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer

Dalam video tersebut, dapat dianalisis bahwa geopolitik adalah studi tentang bagaimana negara mengatur kebijakan mereka dengan mempertimbangkan faktor geografis dari wilayah atau tempat tinggal mereka. Ada berbagai teori geopolitik yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti Frederich Ratzel, Rudolf Kjellen, Karl Haushofer, Halford Mackinder, Alfred Thayer Mahan, Guilio Douhet, William Mitchel, Saversky, dan JFC Fuller. Di Indonesia, terdapat konsep geopolitik yang menghubungkan Pancasila sebagai ideologi nasional dalam menentukan kebijakan politik nasional, dengan memperhatikan kondisi dan posisi geografis Indonesia. Ir. Soekarno memperkenalkan konsep geopolitik Indonesia ini pada sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Prinsip geopolitik di Indonesia tidak hanya berfokus pada aspek wilayah, tetapi juga pada upaya membangun persatuan bangsa di dalam wilayah tersebut.

Dalam video tersebut juga disimpulkan bahwa wawasan nusantara adalah konsep geopolitik Indonesia yang berasal dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Inti dari wawasan nusantara adalah mengedepankan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia. Bangsa Indonesia melihat kepulauan nusantara sebagai kesatuan dalam politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Konsep negara kesatuan Republik Indonesia tercermin dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara yang bersifat kesatuan dan berbentuk republik." Sebagai negara kesatuan, wilayah Indonesia mencakup persatuan dalam politik, hukum, sosial-budaya, serta pertahanan dan keamanan. Keunggulan Indonesia terletak pada jumlah dan potensi penduduk yang besar, keragaman aspek sosial budaya, serta lokasinya yang strategis di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, serta antara Benua Asia dan Australia.

NAMA : Rio Sulendra

NPM : 2257051026

KELAS : D

PRODI : S1 Ilmu Komputer

Nama : Rio Sulendra
NPM : 2257051026
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer

Berdasarkan artikel tersebut, Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 masih menghadapi banyak tantangan. Lembaga-lembaga seperti Komisi Nasional HAM dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mencatat bahwa ada banyak masalah, termasuk pelanggaran HAM serius di masa lalu, konflik terkait sumber daya alam, pembatasan kebebasan berbicara dan beragama, kemungkinan kebangkitan otoritarianisme, dan diskriminasi terhadap perempuan. Masalah HAM juga tetap ada di Papua.

Namun, tidak semuanya negatif. Indonesia telah menandatangani banyak perjanjian HAM internasional dan sedang melakukan reformasi untuk meningkatkan perlindungan HAM, supremasi hukum, dan keamanan publik. Ada juga harapan dari gerakan masyarakat, seperti gerakan mahasiswa dan komunitas di Kendeng dan Bali, yang berjuang untuk mengendalikan dan menentang pelanggaran HAM.

Para ahli menganggap 2019 sebagai tahun yang sulit untuk HAM di Indonesia, tetapi mereka tetap optimis bahwa reformasi dan gerakan masyarakat dapat membawa perubahan positif di masa depan. Mereka menekankan pentingnya mengungkap kebenaran, menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu, dan menerapkan prinsip HAM secara menyeluruh. Peran masyarakat sipil dalam memantau pemenuhan HAM dan mengkritik kebijakan yang tidak berdasar data juga dianggap penting.


A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

Artikel tersebut menunjukkan bahwa penegakan HAM di Indonesia pada 2019 masih penuh rintangan, termasuk pelanggaran HAM berat, pembatasan kebebasan sipil, dan ketidakpastian dalam menangani pelanggaran HAM masa lalu. Namun, ada kemajuan positif seperti reformasi pemerintah dan peran masyarakat sipil yang proaktif dalam berjuang untuk HAM. Pesan positifnya adalah adanya perhatian dan kesadaran terhadap isu HAM di Indonesia, langkah-langkah reformasi yang telah diambil, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Artikel ini menunjukkan bahwa meski tantangan ada, upaya sedang dilakukan untuk meningkatkan perlindungan HAM dan menyelesaikan pelanggaran.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?

Konsep demokrasi di Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan adat setempat merupakan ide yang unik dan menarik. Indonesia, sebagai negara dengan keragaman budaya, suku, dan agama, menghargai keanekaragaman ini dengan memasukkan nilai-nilai adat dalam sistem demokrasinya. Prinsip "berke-Tuhanan yang Maha Esa" dalam demokrasi Indonesia mencerminkan keberagaman agama yang dihormati, namun juga menyatukan semua orang dalam keyakinan akan satu Tuhan.

Menurut pendapat saya, prinsip berke-Tuhanan yang Maha Esa dalam demokrasi Indonesia adalah fitur unik yang membedakannya dari negara lain. Ini menunjukkan nilai-nilai spiritual dan religius yang penting bagi masyarakat Indonesia. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa prinsip ini tidak menghalangi prinsip-prinsip demokrasi lainnya, seperti kebebasan beragama dan berbicara untuk semua orang, termasuk mereka yang tidak beragama atau yang memiliki keyakinan yang berbeda.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

Demokrasi di Indonesia pada tahun 2021 mengalami baik tantangan maupun kemajuan. Meski mengalami penurunan kualitas, demokrasi Indonesia tetap berpegang pada Pancasila, UUD 1945, dan nilai-nilai hak asasi manusia, dengan penekanan pada kesetaraan hukum bagi semua warganya. Beberapa isu mencakup pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, penindasan terhadap aktivis dan pembela hak asasi manusia, serta masalah dalam penegakan hukum atas pelanggaran HAM masa lalu. Akan tetapi, ada peningkatan seperti pemilihan umum yang semakin adil, partisipasi politik yang lebih terbuka, media massa yang beragam yang memfasilitasi perdebatan publik yang lebih luas, dan partisipasi aktif masyarakat sipil. Upaya untuk memperkuat demokrasi di Indonesia harus terus dilakukan dengan melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan lainnya untuk meningkatkan perlindungan HAM, memperkuat institusi demokrasi, dan meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Jika anggota parlemen menjalankan agenda pribadi dan tidak mewakili kepentingan rakyat, langkah yang perlu diambil adalah memastikan mereka fokus pada tugas mereka sebagai wakil rakyat dan beroperasi berdasarkan prinsip demokrasi yang mendorong kesetaraan. Selain itu, rakyat dapat menggunakan hak pilih mereka untuk memilih perwakilan yang memiliki integritas dan komitmen untuk mewakili kepentingan mereka di pemilihan umum berikutnya.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Pihak yang memiliki kekuasaan karismatik berbasis tradisi atau agama dan menggerakkan rakyat dengan tujuan yang tidak jelas bisa menjadi ancaman bagi demokrasi dan hak asasi manusia. Ini karena demokrasi modern berdasarkan prinsip kesetaraan dan perlindungan hak asasi manusia, yang bisa terancam oleh kepemimpinan karismatik. Namun, ada juga pandangan bahwa kepemimpinan karismatik dapat membantu proses demokratisasi. Oleh karena itu, penting untuk mengawasi dan mengkritik pihak dengan kekuasaan karismatik untuk memastikan mereka tidak menyalahgunakan kekuasaan dan tetap menghargai hak asasi manusia.