Nama: Fathiyya Jasmine
NPM: 2217051026
Kelas: A

Pancasila sila keempat adalah "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan". Namun, pemilihan umum daerah di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila sila keempat. sebagai negara hukum yang memegang teguh prinsip negara hukum, Indonesia seharusnya juga memegang teguh prinsip demokrasi. Oleh karena itu, pemilihan umum daerah di Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila sila keempat. Permasalahan ini berkaitan dengan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia, dimana Pancasila sila keempat merupakan penceminan dari asas demokrasi.

Pemilihan kepala daerah di Indonesia memang mengalami beberapa perubahan dari waktu ke waktu. Namun, perubahan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila sila keempat. Salah satu contoh perubahan yang terjadi adalah pemilihan kepala daerah secara langsung yang diadopsi pada tahun 2004. Pemilihan kepala daerah secara langsung ini dianggap sebagai bentuk demokrasi langsung yang lebih berpihak pada rakyat. Namun, meskipun pemilihan kepala daerah secara langsung dianggap sebagai bentuk demokrasi yang lebih baik, ada juga beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan yaitu pemilihan kepala daerah secara langsung dapat memicu konflik di masyarakat. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan pilihan calon kepala daerah yang diusung oleh masing-masing partai politik atau kelompok masyarakat.

Dalam kesimpulannya, demokrasi dapat dianggap sebagai implementasi nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya dari berbagai pihak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum daerah, meningkatkan kualitas calon kepala daerah yang diusung, dan meningkatkan literasi politik masyarakat.

Nama: Fathiyya Jasmine
NPM: 2217051026
Kelas : A

Periode perkembangan demokrasi di Indonesia:

1. Demokrasi Masa Revolusi Indonesia: Periode awal kemerdekaan Indonesia yang diawali dengan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Sejak saat itu, Indonesia menganut asas demokrasi dan berupaya untuk mewujudkan demokrasi politik di Indonesia. Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan (1945-1949), pelaksanaan demokrasi sangat terbatas. 

2. Demokrasi Liberal-Parlementer (1945-1959): Sistem demokrasi parlementer ditandai dengan sistem pemerintahan parlementer. Parlemen menjadi bagian fundamental di pemerintahan. Pada masa ini, terjadi pergolakan politik dan masalah ekonomi, seperti inflasi dan devaluasi rupiah. Namun, selama periode ini, partisipasi masyarakat dalam politik mulai meningkat.

3. Demokrasi Terpimpin (1959-1965): Sistem ini diperkenalkan oleh Soekarno setelah mengalami kegagalan dalam sistem demokrasi liberal-parlementer. Sistem ini menempatkan Soekarno sebagai pemimpin tunggal dan meniadakan kebebasan pers, politik, dan ekonomi. Pada masa ini, terjadi stagnasi ekonomi dan ketidakstabilan politik.

4. Orde Baru (1966-1998): Pada masa ini, Soeharto menjadi pemimpin yang menegakkan otoriterisme. Sistem ini menekankan pada stabilitas politik dan ekonomi, tetapi tidak mengutamakan hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Pada masa ini, terjadi peningkatan ekonomi, tetapi juga terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi yang merajalela.

5. Reformasi (1998-sekarang): Pada masa ini, terjadi reformasi politik yang ditandai dengan jatuhnya Soeharto dan kebangkitan demokrasi. Sistem ini menekankan pada hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan partisipasi masyarakat dalam politik. Pada masa ini, terjadi peningkatan partisipasi politik dan kemajuan ekonomi.

Nama : Fathiyya Jasmine
NPM : 2217051026
Kelas : A

Nama : Fathiyya Jasmine
Npm : 2217051026
Kelas : A

Menurut analisis saya, tampaknya pemilu tersebut dianggap sebagai salah satu tonggak penting dalam era transisi demokrasi Indonesia. Selain itu, Pemilu Serentak 2019 adalah pengalaman pertama bagi bangsa Indonesia melaksanakan pemilu legislatif bersamaan dengan pemilu presiden-wakil presiden. Dinamika sosial politik menjelang Pemilu Serentak 2019 menjadi sangat penting untuk dikaji dan dipahami karena dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pemilu tersebut. Salah satu dinamika sosial politik yang terjadi menjelang Pemilu Serentak 2019 adalah upaya mobilisasi perempuan melalui narasi simbolik 'emak-emak dan ibu bangsa' pada Pemilu 2019. Narasi ini digunakan untuk memobilisasi kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam pemilu dan memberikan suara mereka. Meskipun demikian, narasi ini juga dapat menimbulkan kontroversi dan dianggap sebagai bentuk stereotipisasi perempuan dalam politik.

Dalam menjelaskan dinamika sosial politik menjelang Pemilu Serentak 2019, perlu juga diketahui bahwa pemilu serentak merupakan proses pemilihan umum yang dilakukan secara bersamaan. Pemilu serentak dilakukan untuk memilih anggota legislatif dan presiden secara bersamaan. Oleh karena itu, dinamika sosial politik menjelang Pemilu Serentak 2019 tidak hanya terkait pada pemilihan presiden, tetapi juga pemilihan anggota legislatif. Dalam rangka menghadapi dinamika sosial politik menjelang Pemilu Serentak 2019, dibutuhkan pengawasan dan pengawalan yang ketat dari berbagai pihak, seperti KPU, Bawaslu, dan Polri. Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat dalam pemilu juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan pemilu tersebut.

Nama : Fathiyya Jasmine
NPM: 2217051026
Kelas: A

Menurut analisis saya, demokrasi sebagai sistem pemerintahan memang memberikan ruang bagi setiap orang untuk bersuara atau menyampaikan pendapat, sehingga demokrasi kerap disebut sebagai sistem yang berisik. Namun, meski berisik, demokrasi menjadi sistem pemerintahan yang banyak dipakai di banyak negara karena memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan diantaranya adalah negara yang menganut demokrasi memiliki skor penegak HAM yang lebih tinggi, warga di negara demokrasi cenderung mempunyai angka harapan hidup yang tinggi, dan demokrasi juga dianggap sebagai alat paling efektif mewujudkan kesetaraan, dan mengurangi konflik.. Selain itu, demokrasi juga memberikan ruang bagi setiap orang untuk bersuara atau menyampaikan pendapat sehingga dapat memfasilitasi silang pendapat dan menjamin kebebasan untuk berpendapat. Setiap memiliki kelebihan maka demokrasi juga memiliki kelemahan, meskipun demokrasi memiliki kelemahan, negara-negara masih memilih demokrasi sebagai sistem pemerintahan karena dianggap lebih mampu mempertahankan keamanan dan kemakmuran jangka panjang.