Nama : Fathiyya Jasmine
NPM : 2217051026
Kelas : A
Prodi : S1 Ilmu Komputer

Geopolitik merupakan ilmu yang mempelajari pengaruh faktor geografi terhadap ketatanegaraan suatu negara atau bangsa. Arti dari geopolitik sendiri secara umum adalah cara pandang dan juga sikap bangsa Indonesia untuk mengenal dirinya, mengenal lingkungannya, yakni yang berwujud Negara kepulauan yang berasaskan Pancasila dan juga UUD 1945. Konsep Geopolitik Indonesia didasarkan pada Wawasan Nusantara yang merupakan strategi pembangunan nasional Indonesia. Wawasan Nusantara adalah konsep yang menekankan kesatuan Indonesia sebagai bangsa, kesatuan rakyatnya, dan kesatuan wilayahnya. Hal itu didasarkan pada pemikiran bahwa Indonesia adalah negara maritim dan kekuatannya terletak di laut. Selain itu, prinsip geopolitik Indonesia mencakup berbagai aspek mulai dari aspek teritorial, kewilayahan, sosial budaya, hingga pengaruh geopolitik Indonesia terhadap politik regional dan hubungan internasional.

Nama : Fathiyya Jasmine
NPM : 2217051026
Kelas : A
Prodi : S1 Ilmu Komputer

NAMA : Fathiyya Jasmine
NPM : 2217051026
KELAS : A
PRODI : S1 Ilmu Komputer

Nama : Fathiyya Jasmine
NPM : 2217051026
Kelas : A
Prodi : S1 Ilmu Komputer

Perlindungan hukum dan penegakan hukum merupakan dua hal yang sangat penting dalam negara hukum seperti Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia harus memberikan perlindungan hukum kepada semua warga negaranya tanpa terkecuali. Perlindungan hukum ini merupakan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Penegakan hukum merupakan upaya untuk menerapkan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan perlindungan hukum adalah usaha yang dilakukan agar hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks Indonesia, penegakan hukum dilaksanakan secara tegas dan tidak bisa dipisahkan dari badan peradilan dan hukumnya sendiri.

Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum adalah faktor penunjang keberhasilan perlindungan dan penegakan hukum. Sarana atau fasilitas ini mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Faktor penunjang keberhasilan perlindungan dan penegakan hukum juga mencakup kebudayaan. Organisasi penegakan hukum di Indonesia meliputi berbagai lembaga, seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam menjalankan tugasnya, lembaga-lembaga tersebut saling berkoordinasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang lebih baik.

Nama : Fathiyya Jasmine
NPM : 2217051026
Kelas : A
Prodi : S1 Ilmu Komputer


Hukum sebagai kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia. Reformasi hukum di Indonesia merupakan jawaban terhadap bagaimana hukum di Indonesia diselenggarakan dalam kerangka pembentukan negara hukum yang dicita-citakan. Dalam rangka menciptakan sistem hukum yang lebih baik, reformasi hukum harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Reformasi hukum harus mencakup seluruh aspek penyelenggaraan negara, termasuk di dalamnya birokrasi dan lembaga peradilan. Reformasi hukum juga harus mencakup upaya untuk memperkuat independensi pengadilan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem peradilan. Reformasi di Indonesia telah membuka jalan untuk penyelenggaraan hukum yang lebih demokratis dan terbuka untuk kontrol dan sorotan masyarakat.