Posts made by Muhammad Ritski Wira Akbar

NAMA : Muhammad Ritski Wira Akbar
NPM : 2217051072
KELAS : A

1. Perkembangan Demokrasi Masa Revolusi Kemerdekaan
a) Demokrasi terbilang sangat terbatas atau minim.
b) Hanya ada pers yang juga ikut serta dalam mendukung revolusi kemerdekaan.
2. Demokrasi Liberal-Parlementer (1945-1959)
a) Sistem pemerintahan parlementer ditetapkan lewat Maklumat Wakil Presiden No. X dan Maklumat Pemerintah pada 3 November 1945.
b) Sistem ini ditandai dengan adanya parlemen dan presiden yang memimpin sebagai kepala negara.
3. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
a) Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit untuk kembali ke UUD 1945 pada 5 Juli 1959.
b) Sistem demokrasi parlementer diganti dengan sistem demokrasi terpimpin yang diperkenalkan pada 27 Januari 1957 di Bandung.
4. Demokrasi Pancasila Era Orde Baru (1965-1998)
a) Era demokrasi terpimpin berakhir setelah peristiwa G30S/PKI.
b) Pada 1969, Soeharto menjadi presiden setelah MPRS memberhentikan Soekarno.
c) Indonesia memasuki era baru yang disebut sebagai Demokrasi Pancasila.
5. Demokrasi Pancasila Era Reformasi (1998-Sekarang)
a) Demokrasi Pancasila era reformasi ingin merevisi praktik politik dan pemerintahan Orde Baru.
b) Pemerintahan BJ Habibie membuka belenggu terhadap kemerdekaan pers dan berbicara sesuai tuntutan reformasi.
c) KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi presiden pada 1999.
NAMA : Muhammad Ritski Wira Akbar
NPM : 2217051072
KELAS : A

Demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Demokrasi dapat diwujudkan melalui faktor politik seperti pemilihan umum dan pilpres, yang merupakan mekanisme untuk menciptakan pemerintahan yang efektif. Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pemerintahan harus mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku, serta menghargai nilai-nilai budaya positif seperti toleransi. Proses reformasi politik penting untuk menciptakan nilai-nilai positif dan kompetitif, namun tidak mengabaikan pluralisme. Isu penting dalam demokrasi Indonesia adalah masalah birokrasi dan depolitisasi publik. Konsolidasi demokrasi dan profesionalitas penyelenggara pemilihan umum seperti pada pilpres 2019 penting untuk membangun kepercayaan publik dan stabilitas politik.