NAMA:Muhammad Ritski Wira Akbar
NPM: 2217051072
KELAS: A
PRODI: S1 Ilmu Komputer

1. Artikel tersebut membahas tentang masalah penegakan HAM di Indonesia yang masih buruk. Tugas kita sebagai rakyat dan pemerintah dalam penegakan HAM di Indonesia masih banyak yang perlu diperbaiki. Salah satu masalah utama adalah rendahnya kesadaran terkait penegakan HAM. Proses pengadilan yang tidak adil dan pembatasan kebebasan berekspresi juga menjadi faktor turunnya penegakan HAM di Indonesia. Contoh pelanggaran HAM di Papua dan adanya rasisme juga menjadi perhatian yang harus ditangani secara serius oleh pemerintah.

Hal positif yang dapat diambil dari artikel ini adalah Indonesia telah melakukan beberapa langkah untuk memperbaiki penegakan HAM, seperti reformasi untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.

2. Dalam praktik demokrasi, musyawarah mufakat merupakan cara untuk mencapai kesepakatan, kekeluargaan, dan kerukunan. Nilai-nilai budaya seperti toleransi, keterbukaan, dan transparansi tercermin dalam demokrasi, misalnya melalui partisipasi masyarakat dalam pemilu. Demokrasi yang terintegrasi dengan nilai budaya diharapkan dapat mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Pendapat saya tentang konsep "berketuhanan yang Maha Esa" di Indonesia adalah bahwa Indonesia mencerminkan pluralisme agama. Indonesia memiliki keberagaman agama dan negara mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Ini juga mengakui kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan agama masing-masing.

3. Demokrasi saat ini mengalami perkembangan, meskipun masih banyak masalah yang perlu diatasi. Isu pelanggaran HAM, korupsi, dan ketimpangan sosial menjadi tantangan besar yang harus dihadapi. Demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 adalah demokrasi yang menghargai perbedaan, menjunjung kerukunan, mengedepankan prinsip moral, dan berusaha mencapai keadilan sosial.

4. Saya merasa marah terhadap perilaku anggota parlemen yang mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat yang seharusnya mereka wakili. Mereka harus menjalankan tugas dengan tanggung jawab, integritas, dan tidak egois karena mereka mendapatkan jabatan dari rakyat. Saya juga berpendapat bahwa masyarakat harus lebih selektif dalam memilih para anggota parlemen.

5. Saya sangat menentang pelanggaran HAM oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, baik itu berakar dari tradisi maupun agama, yang dengan tega memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas. Di era demokrasi saat ini, HAM adalah landasan penting yang melindungi martabat manusia, kebebasan, dan keadilan untuk semua orang. Konsep

NAMA:Muhammad Ritski Wira Akbar
NPM: 2217051072
KELAS: A
PRODI: S1 Ilmu Komputer

Dalam sejarahnya, Bangsa Indonesia telah memperjuangkan konsep pandangan nusantara berdasarkan Deklarasi Djuanda sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan internasional. Pada Konferensi PBB tanggal 30 April 1982, Indonesia diakui sebagai negara kepulauan berdasarkan Konvensi Hukum Laut tahun 1982 (UNCLOS), yang memberikan wilayah laut yang luas kepada Indonesia sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Konsep Wawasan Nusantara sangat erat hubungannya dengan ideologi dan konstitusi negara Indonesia. Konsep ini menghargai keragaman budaya dan tradisi yang ada di Nusantara, sambil tetap menjunjung tinggi persatuan dalam keberagaman. Wawasan Nusantara memandang Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Wawasan Nusantara memainkan peran penting dalam mencapai persepsi yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam menghadapi perbedaan suku, budaya, agama, bahasa, dan kebiasaan, Wawasan Nusantara menjadi panduan bagi bangsa Indonesia dalam pengambilan keputusan. Konsep ini juga membentuk kesadaran cinta tanah air dan sikap bela negara melalui kesatuan dalam pertahanan dan keamanan.

NAMA:Muhammad Ritski Wira Akbar
NPM: 2217051072
KELAS: A
PRODI: S1 Ilmu Komputer
1. Tanggapan saya terhadap artikel tentang konflik di perbatasan Indonesia-Timor Leste menekankan pentingnya penanganan serius terhadap konflik tersebut. Upaya penyelesaiannya meliputi diskusi dan pertemuan untuk menetapkan batas dan zona netral yang jelas. Artikel juga mengidentifikasi faktor penyebab konflik, seperti sejarah, sosial, dan ekonomi. Langkah yang diambil harus memperhatikan faktor-faktor tersebut agar dapat mencegah konflik di masa depan.

2. Jika Indonesia tidak memiliki konsep "wawasan nusantara", ada risiko fragmentasi, kehilangan pengaruh dan posisi strategis di kawasan, serta kehilangan sumber daya alam. Konsep ini penting karena memperkokoh persatuan bangsa, memposisikan Indonesia secara regional dan internasional, dan menjaga kelestarian sumber daya alam.

3. Konsep wawasan nusantara dapat mencegah konflik di perbatasan dengan menggalakkan kerjasama, toleransi, menghormati keragaman budaya dan agama, serta menegakkan hukum. Hal ini juga memperkuat kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia, termasuk dalam penyelesaian sengketa perbatasan secara damai.

NAMA:Muhammad Ritski Wira Akbar
NPM: 2217051072
KELAS: A
PRODI: S1 Ilmu Komputer

Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara geografi dan politik suatu negara. Terdapat beberapa teori geopolitik yang dikemukakan oleh ahli seperti Ratzel, Kjellen, Haushofer, MacKinder, Mahan, Douhet, Mitchel, Saversky, dan Fuller.

Konsep geopolitik di Indonesia didasarkan pada Pancasila sebagai ideologi nasional, dengan fokus pada kesatuan bangsa dalam wilayah kepulauan Nusantara. Wawasan Nusantara menjadi landasan yang mengutamakan keutuhan wilayah dan persatuan bangsa.

Pandangan bangsa Indonesia terhadap geopolitik meliputi kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Keunggulan Indonesia terletak pada jumlah dan potensi penduduk yang besar, keanekaragaman sosial budaya, dan letak wilayah yang strategis.

Maka dari itu, geopolitik memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan politik berdasarkan geografi. Di Indonesia, geopolitik berfokus pada kesatuan bangsa dalam wilayah kepulauan Nusantara, dengan Pancasila sebagai landasan. Keunggulan Indonesia menjadi sumber daya untuk memajukan negara.

NAMA:Muhammad Ritski Wira Akbar
NPM: 2217051072
KELAS: A
PRODI: S1 Ilmu Komputer

Penegakan hukum merupakan upaya pemerintah untuk memastikan tercapainya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Di Indonesia, masalah utama dalam penegakan hukum bukan terletak pada sistemnya, melainkan pada kualitas para penegak hukum. Faktor-faktor seperti rendahnya pemahaman agama, masalah ekonomi, dan proses rekrutmen yang tidak transparan menjadi penyebab rendahnya mentalitas para penegak hukum. Ketidakseragaman dalam penerapan hukum juga menjadi alasan masyarakat kurang percaya terhadap penegak hukum di Indonesia. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan integritas penegak hukum menjadi prioritas yang harus diatasi oleh pemerintah untuk memperbaiki sistem penegakan hukum di negara ini.

Penegakan hukum di Indonesia merupakan isu yang sangat serius dan menjadi perhatian pemerintah saat ini. Presiden menunjukkan keseriusannya dengan memberikan fokus pada good governance. Meskipun reformasi hukum yang dilakukan belum sepenuhnya memenuhi harapan, perbaikan dalam penegakan hukum menjadi PR bagi pemerintah. Jika masalah ini dapat diatasi dengan baik, maka kewibawaan negara di mata rakyat akan meningkat, dan masyarakat akan memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap penegak hukum. Peningkatan transparansi dalam proses rekrutmen, peningkatan pemahaman agama dan etika, serta konsistensi dalam penerapan hukum adalah beberapa langkah penting yang perlu diambil untuk memperbaiki sistem penegakan hukum di Indonesia.

Dalam membangun negara yang berkeadilan, penegakan hukum yang efektif dan adil sangat penting. Oleh karena itu, peningkatan kualitas penegak hukum menjadi PR yang harus dihadapi oleh pemerintah. Upaya-upaya perbaikan, seperti memperbaiki sistem rekrutmen, meningkatkan pemahaman agama dan etika, serta memastikan konsistensi dalam penerapan hukum, harus dilakukan. Hanya dengan memiliki penegak hukum yang berkualitas dan integritas tinggi, masyarakat dapat merasakan keadilan dan memiliki kepercayaan terhadap negara. Proses reformasi hukum harus terus dilakukan untuk mencapai sistem penegakan hukum yang lebih baik dan memenuhi harapan masyarakat.