Nama : Devano Michael Nainggolan
NPM : 2217051081
Kelas : C
Analisis jurnal :
Pemilihan umum daerah di Indonesia mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan dan hikmat kebijaksanaan. Nilai kerakyatan menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik, sedangkan nilai hikmat kebijaksanaan menekankan pentingnya pengambilan keputusan melalui musyawarah dan perwakilan. Dalam proses pemilihan umum daerah, musyawarah digunakan untuk mencapai mufakat dalam menentukan pemimpin daerah yang akan dihasilkan dari pemilihan umum. Demokrasi dalam pemilihan umum daerah di Indonesia menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik yang berpengaruh pada pemerintahan daerah, sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Perlu dilakukan upaya untuk menegakkan peraturan pemilihan umum yang dapat melindungi nilai-nilai demokrasi dalam Pancasila, terutama bagi calon kepala daerah yang mewakili minoritas. Meskipun demokrasi dalam pemilihan umum daerah di Indonesia sudah menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif masyarakat dan pengambilan keputusan melalui musyawarah dan perwakilan, masih ada berbagai masalah yang perlu diatasi, seperti ketidakjelasan dalam pengaturan pemilihan kepala daerah dalam Undang-Undang yang dapat menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa. Dalam hal ini, menjaga nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan umum daerah harus tetap menjadi prioritas dalam sistem politik Indonesia.

Nama : Devano Michael Nainggolan
NPM : 2217051081
Kelas : C

Analisis saya adalah :
Demokrasi di Indonesia telah mengalami berbagai periode sejak kemerdekaan pada tahun 1945. Periode awal diwarnai oleh ketidakstabilan karena negara baru ini masih dalam tahap konsolidasi dan menghadapi tantangan dari pihak-pihak yang menentang kemerdekaan. Pada periode demokrasi parlementer, Indonesia menerapkan sistem demokrasi parlementer dengan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Namun, sistem ini menghadapi tantangan dari konflik politik antarpartai dan krisis ekonomi.

Sistem politik kemudian berubah menjadi "Demokrasi Terpimpin" yang diilhami oleh konsep "Guided Democracy" yang diusulkan oleh Presiden Sukarno. Pada sistem ini, presiden memiliki kekuasaan yang lebih besar dan parlemen diberikan peran yang terbatas. Namun, sistem ini juga menghadapi kritik dan kontroversi, dan akhirnya berakhir setelah G30S/PKI pada tahun 1965.

Setelah mengalami perubahan politik setelah G30S/PKI, Indonesia mengadopsi sistem politik yang didominasi oleh Partai Golongan Karya (Golkar) dan pemerintahan otoriter di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Sistem ini dikenal sebagai "Orde Baru" yang menekankan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, namun juga dikeluhkan karena pembatasan kebebasan sipil dan pelanggaran hak asasi manusia. Pada tahun 1998, Soeharto mengundurkan diri dan Indonesia mengalami reformasi politik yang mengarah pada perubahan sistem politik menjadi demokrasi multipartai.

Nama : Devano Michael Nainggolan
NPM : 2217051081
Kelas : C

Nama : Devano Michael Nainggolan
NPM : 2217051081
Kelas : C

Nama : Devano Michael Nainggolan
NPM : 2217051081
Kelas : C

Indonesia masih menghadapi tantangan dalam konsolidasi demokrasi karena beberapa pilar pentingnya, seperti pemilu, partai politik, civil society, dan media massa, belum berfungsi secara efektif. Hal ini disebabkan oleh berbagai masalah seperti politisasi identitas, permasalahan parpol, dan politisasi birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan prasyarat berupa prakondisi dan komitmen dari semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan yang ada.

Artikel pertama yang ditulis oleh Efriza membahas dinamika koalisi dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan kritik terhadap sistem pemilihan umum serentak 2019, sedangkan tulisan Defbry Margiansyah menganalisis transformasi dari persaingan populisme di dua pemilu berbeda dan konsekuensinya bagi politik elektoral. Dalam proses konsolidasi demokrasi, penting untuk melibatkan berbagai stakeholders terkait pemilu dan elemen kekuatan lainnya, seperti civil society, elite/aktor, media massa, medsos, dan lembaga survey, untuk bersinergi secara profesional guna memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil pilpres.