NAMA : Muhammad Faruq Arkaan
NPM : 2217051123
KELAS : C
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER

NAMA : Muhammad Faruq Arkaan
NPM : 2217051123
KELAS : C
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER

NAMA : Muhammad Faruq Arkaan
NPM : 2217051123
KELAS : C

Berikut analisis saya terhadap jurnal tersebut :

Sila Keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan", sangat penting dalam pemilihan umum di Indonesia. Nilai-nilai Sila Keempat mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada demokrasi, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka melalui proses pemilihan umum yang adil dan transparan.

Dalam konteks pemilihan umum di Indonesia, nilai-nilai Sila Keempat tercermin dalam proses pemilihan umum yang demokratis dan partisipatif. Proses pemilihan umum harus diadakan secara terbuka dan transparan, di mana setiap orang memiliki hak untuk memberikan suaranya tanpa takut atau tekanan dari pihak manapun. Selain itu, proses pemilihan umum juga harus dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan, di mana pemimpin yang terpilih harus mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Selain itu, dalam proses pemilihan umum di Indonesia, nilai-nilai Sila Keempat juga tercermin dalam keberagaman yang dihormati dan diakui. Indonesia adalah negara yang heterogen dengan beragam suku, agama, dan budaya. Oleh karena itu, proses pemilihan umum juga harus mempertimbangkan keberagaman ini dan memastikan bahwa hak suara setiap orang diakui dan dihormati, tanpa diskriminasi apapun.

Dalam kesimpulannya, nilai-nilai Sila Keempat Pancasila memegang peranan penting dalam proses pemilihan umum di Indonesia. Demokrasi, kebijaksanaan dalam perwakilan, partisipasi publik, dan keberagaman adalah prinsip-prinsip utama yang harus dipegang teguh dalam memastikan proses pemilihan umum yang adil dan transparan.

NAMA : Muhammad Faruq Arkaan
NPM : 2217051123
KELAS : C

Berikut analisis saya terhadap video tersebut :

1.Demokrasi masa revolusi kemerdekaan: Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer yang diwujudkan dalam UUD 1945. Sistem ini memberikan kekuasaan legislatif yang kuat kepada Majelis Konstituante.

2.Demokrasi Parlementer: Pada periode 1950-1959, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer dengan parlemen sebagai lembaga utama yang memiliki kekuasaan. Namun, sistem ini mengalami ketidakstabilan dan perpecahan politik.

3.Demokrasi Terpimpin: Pada era Soekarno, Indonesia menganut sistem demokrasi terpimpin yang memberikan kekuasaan absolut kepada presiden. Sistem ini dianggap kontroversial karena membatasi kebebasan dan hak rakyat.

4.Demokrasi Era Orde Baru: Setelah Soeharto mengambil alih kekuasaan pada tahun 1966, Indonesia beralih menjadi negara otoriter dengan sistem pemerintahan yang sentralistik dan otoriter. Sistem ini memberikan kekuasaan besar kepada presiden dan membatasi hak rakyat.

5.Demokrasi Era Reformasi: Setelah terjadinya reformasi politik pada tahun 1998, Indonesia beralih menjadi negara demokrasi dengan sistem pemerintahan presidensial. Sistem ini memberikan hak suara langsung kepada rakyat dalam pemilihan umum, termasuk dalam memilih presiden dan anggota parlemen. Namun, demokrasi di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan seperti korupsi, kekerasan politik, dan keterbatasan akses terhadap informasi dan partisipasi publik.

NAMA : Muhammad Faruq Arkaan
NPM : 2217051123
KELAS : C